PWMJATENG.COM, Surakarta – Wacana pemerintah untuk menghidupkan kembali sistem penjurusan di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) menuai berbagai respons. Salah satu tanggapan datang dari Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Sutama, yang menilai langkah ini dapat menjadi strategi positif untuk mengarahkan potensi siswa sejak dini.
“Penjurusan bisa menjadi langkah tepat untuk memetakan minat dan bakat peserta didik secara lebih terarah,” ujar Sutama saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (17/4).
Ia menegaskan bahwa keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada sinergi antara siswa, guru, dan orang tua. Menurutnya, orang tua memiliki peran utama sebagai pendidik pertama bagi anak, sehingga mereka harus aktif dalam mengenali dan mengarahkan minat putra-putrinya.
“Jangan sampai penjurusan hanya berdasarkan nilai semata, tapi harus mempertimbangkan potensi dan minat anak,” tegasnya.
Sutama juga mengingatkan bahwa penjurusan tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa. Ia menyarankan agar proses ini dimulai setelah siswa menyelesaikan kelas X, karena masa awal SMA merupakan periode transisi yang penting.
“Anak perlu waktu mengenali dirinya dan pelajaran yang ada. Kalau terlalu cepat dijuruskan, bisa jadi arah pilihannya keliru,” tuturnya.
Selain menyoroti peran orang tua, Sutama juga menekankan pentingnya perbaikan sistem remedial. Ia menilai bahwa pelaksanaan remedial di sekolah selama ini cenderung bersifat formalitas karena tidak didukung oleh pendanaan yang memadai.
“Remedial seharusnya memiliki tahapan yang jelas, mulai dari pengulangan langsung, pengulangan dengan pembelajaran tambahan, hingga pengulangan intensif. Tapi yang terjadi di lapangan sering kali asal-asalan,” katanya.
Baca juga, Islam dan Eco-Living: Kewajiban Muslim Menjaga Lingkungan
Ia bahkan mengusulkan agar guru yang memberikan program remedial mendapatkan insentif tambahan sebagai bentuk apresiasi. Menurutnya, hal ini akan mendorong guru untuk melaksanakan remedial secara serius, bukan sekadar menggugurkan kewajiban.
“Kalau tidak ada dukungan dana, jangan harap remedial bisa maksimal,” imbuhnya.
Lebih jauh, Guru Besar Pendidikan Matematika itu juga menyoroti pentingnya peningkatan kompetensi guru dalam menghadapi perubahan kurikulum akibat penjurusan. Ia menegaskan bahwa guru tidak cukup hanya mengantongi gelar sarjana, tetapi juga harus dibekali dengan pelatihan, strategi, dan penguasaan teknologi pembelajaran.
“Strategi pembelajaran dan kualitas guru akan sangat menentukan keberhasilan penjurusan. Pemerintah harus memikirkan pelatihan berkelanjutan dan jenjang karier guru,” ujar Sutama.
Ia mengingatkan bahwa kebijakan ini akan berdampak pada pola rekrutmen dan sistem pendidikan secara umum. Karena itu, pengembangan sumber daya manusia guru tidak boleh diabaikan.
“Jangan sampai guru hanya jadi pekerja kontrak tanpa kepastian karier. Pendidikan butuh pengelolaan serius,” tambahnya.
Sebagai penutup, Sutama berharap kebijakan penjurusan ini tidak dijalankan secara parsial. Ia menyarankan agar kebijakan ini diiringi dengan pembiayaan yang memadai, pelatihan guru yang berkualitas, serta pelibatan aktif orang tua dan pengawasan dari pemerintah.
“Semua pihak harus berjalan bersama. Pendidikan bukan hanya urusan sekolah, tapi juga tanggung jawab bersama,” pungkasnya.
Kontributor : Yusuf
Ass Editor : Ahmad; Editor : M Taufiq Ulinuha
