Din Syamsuddin: BLSM Hanya Akal-akalan Penguasa
KARANGANYAR — Pembagian bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) pasca kenaikan harga BBM dinilai hanyalah akal-akalan dari penguasa. Sebab pemberian BLSM tidak akan mampu meringankan beban masyarakat akibat dari melambungnya harga-harga kebutuhan pokok. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Prof. Dr. H.M. Din Syamsudin, MA, usai menghadiri acara peresmian Gedung Dakwah Muhammadiyah Karanganyar di Desa Papahan, Kecamatan Tasikmadu, Karanganyar, Senin (1/7). “Itu sudah menjadi kenyataan dari tahun-tahun sebelumnya. Ternyata hingga saat ini pemerintah tidak mau mengambil pelajaran,” ungkap Din.
Din Syamsuddin mengungkapkan BLSM juga memunculkan masalah baru terutama dalam hal pendistribusian di lapangan. Mulai dari proses pendistribusian yang banyak tidak berjalan dengan benar, hingga pembagiannya yang banyak salah sasaran. “Kita ketahui bersama ada sebagian masyarakat yang justru mengembalikan bantuan BLSM karena salah sasaran. Bahkan, warga yang telah meninggal dunia pun masih ada yang mendapatkannya. Ini menunjukkan bila pemerintah memang tidak bisa mengambil pelajaran dari pengalaman sebelumnya,” tegas Din.
Pemberian bantuan uang tunai dengan label BLSM sendiri bukanlah yang pertama kali. Sebelumnya pun pemerintah dengan dukungan partai politik (Parpol) koalisi juga mengegolkan pemberian bantuan serupa. “Pemberian BLSM ini jelas merupakan upaya politis dari Parpol penguasa,” ungkap Din. Ditambahkannya, nominal dari BLSM yang diberikan kepada warga penerima tergolong sangatlah kecil. Yakni dengan uang sebesar Rp 300.000 per kepala keluarga tersebut tidaklah masuk akal untuk pengentasan kemiskinan. “Bayangkan saja dengan besaran BLSM itu, berarti rata-rata per harinya, warga miskin hanya dibantu sebesar Rp 5.000 saja oleh pemerintah,” tandasnya. (joglosemar.co/Muhammad Ikhsan/editor: Fakhrudin)
