Din Syamsuddin: Banyak produk hukum dan UU yang tidak berpihak pada rakyat dan justru merugikan

KARANGANYAR – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin, MA, menilai saat ini banyak terjadi penyelewengan yang dilakukan oleh para pemimpin bangsa. Bahkan menurut Din, di era reformasi ini arah pembangunan dan kepemimpinan di Indonesia sudah menyimpang dari cita-cita pendiri bangsa.
“Banyak penyelewengan yang dilakukan. Muhammadiyah ingin meluruskan kiblat bangsa. Sama seperti yang dilakukan pendiri Muhammadiyah, Kyai Haji Ahmad Dahlan saat meluruskan kiblat salat di Indonesia,” tegas Din, usai meresmikan Gedung Dakwah Muhammadiyah Karanganyar, Jawa Tengah, Senin (1/7).
Din menegaskan, Muhammadiyah ingin mengingatkan para pemimpin bangsa saat ini yang sedang terlena. Menurutnya, apa yang dilakukan mereka saat ini, tidak sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945.
“Salah satu bentuk penyimpangan yang dilakukan para pemimpin bangsa, yakni banyaknya produk hukum dan undang-undang yang tidak berpihak pada rakyat atau justru merugikan rakyat,” tandasnya. Beberapa produk hukum yang merugikan tersebut di antaranya, di bidang ekonomi dan energi. Din mencontohkan undang-undang tersebut di antaranya UU Minyak dan Gas Bumi, UU Mineral dan Batu Bara, UU Sumber Daya Air, dan UU Panas Bumi. Semua undang-undang tersebut, tegas Din, tidak memberikan dampak positif bagi rakyat. “Semua produk undang-undang tersebut tidak berpihak pada rakyat. Sebab kekayaan yang ada di dalam tanah Indonesia justru dijual ke asing. UU tersebut jelas menguntungkan asing,” tegasnya.
Din berjanji, Muhammadiyah akan mengoreksi UU yang merugikan rakyat. Caranya dengan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi untuk memperbaiki UU bermasalah. “Kesejahteraan rakyat Indonesia sulit diwujudkan, jika pemerintah masih berpihak kepada kaum pemodal, dan pemerintah tidak mengutamakan rakyat kecil,” pungkasnya. (merdeka.com/ren/Fakhrudin)