Tatkala Nalar Politik Politisi Negeri Terbantun

Kritik merupakan sebuah keniscayaan dari keberadaan negara yang politiknya berasas demokrasi, dan salah satunya adalah negara kita. Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi Pancasila. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam al-Fatawa memberikan tiga syarat ketika akan melakukan kritik, diantaranya : memberikan kritikan dengan ikhlas; mengkritik dengan disertai ilmu; menyampaikan dengan santun dan lembut. Lantas bagaimana jadinya ketika seorang tokoh menyampaikan kritik dengan sembrono ?

Etika Komunikasi Politik

“Sesungguhnya, kerusakan rakyat disebabkan oleh kerusakan para penguasanya, dan kerusakan penguasa disebabkan oleh kerusakan ulama, dan kerusakan ulama disebabkan oleh cinta harta dan kedudukan; dan barang siapa dikuasai oleh ambisi duniawi ia tidak akan mampu mengurus rakyat kecil, apalagi penguasanya. Allahlah tempat meminta segala persoalan.” Pesan Al Ghazali dalam Ihya ‘Ulumuddin.

Pesan di atas memberikan isyarat bahwasanya dalam proses memimpin masyarakat, tidak boleh bagi pemimpin menuruti ambisi dunawinya. Ambisi duniawi yang terlanjur besar akan berpengaruh pada sikap dan etika seorang pemimpin dalam berpolitik. Maka, sebenarnya sangatlah penting bagi seorang politisi mempelajari filsafat; psikologi; dan komunikasi politik terlebih dahulu sebelum ia terjun berpolitik.

Etika komunikasi politik adalah keseimbangan dari proses penyampaian pesan dari komunikator politik kepada khayalak (komunikan politik) melalui saluran yang seimbang dan berkeadilan (tidak manipulatif), tidak ada tendensi atau kepentingan individu atau golongan tertentu.

Komunikasi politik yang baik sudah dicontohkan oleh para pendahulu kita, sebut saja Muhammad Saw, tatkala ia memimpin Islam dan negara ketika itu, ia selalu membangun komunikasi politik yang baik saat ingin memperluas dakwah Islam itu sendiri. Ibnu Sina dalam Kitab Us Syifa menjabarkan di Bab V mengenai etika yang berimplikasi dengan masalah negara, kekuasaan dan undang-undang.

BACA JUGA  Salamatul Insan Fi Hidzil Medsos

Apakah dalam berpolitik, seorang manusia dapat mengindahkan etika? Tentu saja bisa. Sederet nama pemimpin besar dunia yang arif dan bijak menghiasi sejarah perpolitikan dunia. Sehingga tidak ada alasan lagi bagia seseorang yang berpolitik untuk menerobos seluruh etika komunikasi yang seharusnya dipatuhi.

Politik Dominasi

Keributan terjadi di jagad media sosial beberapa hari terakhir. Keributan ini bukan disebabkan oleh perniakah Aurel dan Atta, namun karena adanya saling balas statement antara Kiyai Busyro, A M Ngabalin dan Pak Anwar Abbas.

Hal ini bermula ketika Kiyai Busyro mengkritik Presiden Jokowi perihal kondisi KPK hari ini khususnya pasca ujian TWK di internal KPK.

Kemudian A M Ngabalin selaku tenaga ahli KSP mengomentari kritik tersebut dengan narasi “Otak-otak sungsang seperti Busyro Muqoddas ini merugikan persyarikatan Muhammadiyah sebagai organisasi dakwah dan pendidikan umat yang kuat dan berwibawa, kenapa harus tercemar oleh manusia prejudice seperti ini,” yang ditulisnya melalui media Instagram.

Pasca muncul statement A M Ngabalin terhadap Kiyai Busyro tersebut, Pak Anwar Abbas lantas menimpali bahwasanya dengan statement tersebut, A M Ngabalim telah merusak citra Jokowi yang terkenal santun, dan menyarakankan agar pihak istana mencari tenaga ahli yang lebih arif dan bijak dalam menyampaikan pendapat.

BACA JUGA  TAADDUD

Belum selesai di situ, A M Ngabalin menanggapi statement Pak Anwar Abbas dengan memberikan saran agar Kiyai Busyro dan Pak Anwar keluar saja dari Muhammadiyah kemudian bergabung/membentuk LSM, bahkan Ngabalin juga menyarankan kepada kedua tokoh Muhammadiyah ini agar bergabung pada partai politik.

Disini penulis sedikit mengutarakan, bahwa apa yang dilakukan Ngabalin tersebut dapat dikategorikan dalam politik dominasi. Dalam politik dominasi ini, pemegang kekuasaan melakukan dominasi pendapat; posisi; pandangan; kehendak terhadap masyarakat.

Hal ini sangatlah tidak bijak, mengingat Jokowi seperti yang kita tahu tidak anti terhadap kritik. Kemudian pemilihan diksi dan dasar dalam mengeluarkan statement haruslah diikuti dengan kajian dan ilmu sebagaimana sudah penulis paparkan diatas.

Kiyai Busyro Begawan Antirasuah

Siapa tidak kenal Kiyai Busyro? Tokoh bernama lengkap Muhammad Busyro Muqoddas merupakan salah satu ketua PP Muhammadiyah, yang dulunya pernah menjabat sebagai Ketua Komisi Yudisial dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Beliau merupakan ahli hukum yang menamatkan pendidikan hukumnya di dua perguruan tinggi ternama, yakni UII (S1 & S3) dan UGM (S2).

Terlihat dari dua jabatan penting saat di KY dan KPK, membuktikan bahwa Kiyai Busyro adalah tokoh yang memimpin anak kandung reformasi. Pribadi yang tenang, bersahaja dan tegas menjadikan Kiyai Busyro sangat lantang dalam membela penindasan dan kesewang-wenangan yang terjadi.

Ketika terjadi pengusulan revisi UU KPK misalnya, Kiyai Busyro adalah salah satu tokoh yang sangat menenentang revisi ini. Kemudian ketika omnibus law ciptaker digalakkan, Kiyai Busyro juga salah satu tokoh yang menentangnya, “Istana dan DPR tampil sebagai episentrum kerusuhan nasional.” Ungkap Kiyai Busyro saat menanggapi omnibuslaw ciptaker.

BACA JUGA  Chusnul Mar'iyah: Tanggal 17 April Saatnya Umat Islam Bangkit

Dalam kritik yang kemarin Kiyai Busyro sampaikan, penulis melihat hal ini sudah sangat tepat. Terlebih lagi ia pernah memimpin KPK, yang pastinya hari ini Kiyai Busyro adalah salah satu orang yang sangat paham dengan seluk beluk KPK.

 

Tanggapan Untuk Ngabalin

Tak heran kemudian muncul kegeraman dari tokoh-tokoh internal dan eksternal Muhammadiyah berkenaan dengan tercabutnya nalar A M Ngabalin.

“Kami menyesalkan pernyataan Ali Mukhtar Ngabalin, Tenaga Ahli KSP terhadap Pak Busyro Muqoddas yang menyampaikan pendapatnya sebagai warga negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan menegakkan amar ma’ruf nahi munkar.” Ungkap Khafid Sirotudin, Ketua LHKP PWM Jawa Tengah.

Ketua PP Pemuda Muhamamdiyah, Sunanto juga menggapi “Saya rasa sudah sangat berlebihan dan sudah tidak beretika. Seharusnya dia meminta maaf atas pernyataannya itu karena itu juga merugikan pada semua proses yang dilakukan Pak Jokowi.”

Di akhir, penulis sampaikan bahwa siapapun tokoh/orang yang berpolitik, agar senantiasa menjaga etika dan moralnya, baik ketika berpolitik maupun saat berkomunikasi. Potret degradasi moral yang hari ini terlihat menjadi bukti adanya tuna adab yang dipertunjukkan oleh sebagian tokoh/orang-orang politik di Indonesia. Salam waras !!!

Total
2
Shares
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Posts