MAGELANG – Ketua Lembaga Penanggulangan Bencana (LPB) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, H. Budi Setiawan, ST, menyatakan bahwa sebagian masyarakat tidak siap menghadapi bencana. Secara utuh kita semua meyakini bahwa bencana adalah realitas yang tidak terbantahkan. Namun, bukan berarti kita tidak siap menghadapi bencana, justru dengan bencana yang pernah terjadi dan terulang kembali itulah setidaknya kita siap dan siaga jika bencana datang. “Demikian pentingnya pendidikan bencana. Melalui sistem peringatan dini sebetulnya masyarakat sudah harus siap menghadapi bencana”, tutur Budi Setiawan. Masyarakat yang sadar dan tahu bencana idealnya dia akan pergi mengungsi menyelamatkan diri jika ada pemberitahuan datang. Justru sangat terlambat jika baru mengungsi setelah bencana terjadi.
Budi mencontohkan, dalam kondisi saat ini kita semua perlu peran penting dari suatu komunitas siaga bencana. Dibeberapa tempat, komunitas siaga bencana ini dapat mengedukasi masyarakat tentang risiko bencana.
Sebetulnya hal tersebut pernah digagas oleh MDMC Indonesia terkait buku jama’ah tangguh bencana. Disebutkan dalam buku tersebut bahwa bencana dipahami sebagai mata rantai dari berbagai kemungkinan yang akan mengganggu kesejahteraan sosial masyarakat. Sebab bencana yang merusak akan melumpuhkan akses masyarakat di bidang ekonomi, sosial, pendidikan dan aktivitas lainnya. Apalagi masyarakat yang hidup dalam suatu komunitas tertentu dan hidup di wilayah rawan atau rentan bencana atau pernah mengalami bencana tidak menutup kemungkinan peristiwa berikutnya akan terulang.
Kecakapan masyarakat dalam mengatasi bencana melalui sumber daya yang tersedia di suatu tempat dikenal dengan pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas. Konsep tersebut mendeskripsikan sebuah metode atau paradigma yang mengajak komunitas akar rumput untuk memaknai bencana secara mandiri atas kemungkinan risiko dan bahaya yang dihadapi.
Edukasi risiko bencana berbasis komunitas tersebut merujuk pada tiga lapisan utama dalam pendekatannya. Pertama, mengubah respon darurat ke manajemen risiko, yang secara esensial mencangkup segala kegiatan untuk mengurangi dampak bencana alam dan bahkan menghindarinya. Kedua, melindungi rakyat dari akibat yang ditimbulkan oleh bencana sebagai kewajiban pemerintah dalam memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia yang secara esensial merupakan wujud tugas dan kewajiban pemerintah dimana bentuk-bentuk respon terhadap bencana bukan sekedar memobilisasi ‘kemurahatian’ (charity), melainkan bagian terintegrasi dalam perlindungan harkat hidup kemanusiaan bagi setiap warga negaranya.
Ketiga, menanggulangi dampak bencana sebagai tanggung-jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat, yang secara esensial mengajak masyarakat bertanggung-jawab atas penanggulangan bencana melalui kegiatan berbasis pada inisiatif warga masyarakat seperti praktek tanggung-jawab sosial dari korporasi (CSR- Corporate Social Responsibility), serta penguatan strategi berbasis pengetahuan lokal dan penggunaan tradisi masyarakat yang mendukung upaya sentral dalam menanggulangi dampak bencana.
Di tingkat organisasi Muhammadiyah sendiri, antara kesadaran dan komunitas bencana masih belum tersosialisasi secara intens di antara kader-kader Muhammadiyah. Pedagogi tanggap bencana menjadi sangat penting untuk dituangkan dalam setiap pengkaderan. Meski sudah menjadi bagian dari agenda LPB Muhammadiyah, maka melalui MDMC konsep dan materi mengenai respon bencana sudah terbukukan dalam buku yang berjudul “Jama’ah Tanggap Bencana”. Hal tersebut sangat penting untuk daerah-daerah yang rawan akan potensi bencananya.
Oleh karena itu, Lembaga Amal dan Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) dan Muhammadiyah Disaster Management Centre (MDMC) Indonesia melalui gerakan Indonesia Siaga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk selalu siap siaga dalam menghadapi bencana yang nantinya dapat menjadi suatu gerakan sosial sehingga potensi bencana yang sering terjadi di Indonesia dapat diminimalisir segala risikonya. (Fakhrudin/buletinsenggang.blogsopt.com)
