YOGYAKARTA-Din Syamsudin akhirnya terpilih kembali menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah periode 2010-215 pada Muktamar Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Rabu (7/7) siang.
Sebelumnya, 13 nama yang terpilih untuk menjadi anggota PP Muhammadiyah periode 2010-2015 melakukan musyawarah terbatas yang menentukan Din Syamsuddin sebagai Ketua Umum. Keputusan musyawarah terbatas tersebut akhirnya disetujui secara mufakat oleh ribuan muktamirin melalui Sidang Pleno Muktamar, di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah periode 2010-2015 Din Syamsuddin menegaskan, Muhammadiyah akan tetap kritis terhadap pemerintah.
“Kita akan bersikap proporsional terhadap pemerintah dan hal itu sudah menjadi watak Muhammadiyah,” kata Din Syamsuddin kepada wartawan, setelah terpilih sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah.
Din menegaskan, Muhammadiyah selalu baik dengan pemerintah karena organisasi Islam tertua di Indonesia itu ikut mendirikan negara. Karena itu, komitmen terhadap negara dan bangsa bersifat substansif, sejati, dan institusional kepada negara dan pemerintah.
Oleh sebab itu, katanya, siapa pun presiden dan pemerintah, pihaknya tetap loyal kepada pemerintah dan negara. Tapi, katanya, Muhmmadiyah sebagai organisasi dakwah amar ma`ruf nahi munkar tidak akan berhenti melakukan amar ma`ruf nahi munkarkepada pemerintah, yakni dengan cara mengkritik pemerintah jika memang salah. “Inilah yang saya sebutkan hubungan proporsional atas dasar loyal kritis antara Muhammadiyah dan pemerintah,” kata Din.
Dalam kesempatan itu, Din Syamsuddin membantah pemilihan dirinya berjalan alot dan terjadi tarik ulur di antara 13 PP Muhammadiyah. “Sesungguhnya memang pertemuan 13 anggota cukup panjang, tapi bukan berarti alot apalagi tegang,” kata Din.
Proses pertemuan tertutup 13 anggota PP Muhammadiyah untuk menetapkan ketua umum dan sekretaris umum yang semula dijadwalkan tidak akan berlangsung lama ternyata mulur hingga dua jam, sehingga menimbulkan terjadi perdebatan yang alot.
Din mengatakan, panjangnya pertemuan tertutup untuk menetapkan ketua umum disebabkan Ketua Panitia Pemilihan Rosyad Sholeh memberikan kesempatan kepada 13 anggota secara berturut-turut dari suara terbanyak untuk menyampaikan pandangan masing-masing. (Udn)
“Jadi, tidak benar juga ada pendapat yang menyatakan penetapan ketua umum dan sekretaris umum sangat cepat dan aklamasi, tanpa ada voting dan tarik-menarik,” kata Din.
