Kirim Enam Pimpinan Ikuti Tanwir di Ambon, Muhammadiyah Jateng Usung Tiga Misi

0
900

PWMJATENG.COM, AMBON –  Tanwir Muhammadiyah merupakan salah satu agenda terbesar yang diadakan oleh Muhammadiyah di bawah Muktamar Muhammadiyah. Dalam agenda tersebut yang menjadi tuan rumah adalah Ambon, Maluku. Acara yang diadakan dimulai dari tanggal 24 – 26 Februari 2017 mengambil tema “Kedaulatan dan Keadilan Sosial untuk Indonesia Berkemajuan”.

Seluruh pimpinan Muhammadiyah dari masing- masing wilayah hadir dalam acara tersebut. Salah satunya Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah ikut mendukung acara tersebut dengan mengirimkan 6 pimpinannya, yaitu Drs. H. Tafsir, M.Ag selaku Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa tengah, Drs. Bisyron Mukhtar, M.Si selaku Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, Dr. H. Rosihan, SH, M.Ag selaku Wakil Ketua Pembina Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan serta Lembaga Hikmah, Drs. H. M. A. Fattah Santoso, MA selaku Wakil Ketua Pembina Majelis Hukum Ham dan Majelis Tarjih, dan Prof. DR. HM. Dailamy, SP selaku Wakil Ketua Pembina LPB dan LPCR, serta Prof Dr H Suparman Sukur MA (Wakil Ketua Pembina LBMH dan LPP Pontren).

Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Tengah mengusung tiga misi dalam pelaksanaan Tanwir Muhammadiyah, yang dilaksanakan pada tanggal 24-26 Februari 2017 di Ambon, Maluku.

Sekretaris PWM Jawa Tengah, Drs. Bisyron Muchtar, menjelaskan tiga misi yang dibawa PWM Jateng di arena tanwir, yakni usulan pembentukan biro penyelesaian sengketa di Muhammadiyah, pencantuman atau pemuatan secara tertulis organisasi otonom Muhammadiyah di Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART) Muhammadiyah, serta revitalisasi peran atau peneguhan kembali fungsi Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan pada Amal Usaha Pendidikan Muhammadiyah.

Bisyron menambahkan sementara ini Hizbul Wathan bersifat eksekutif, sehingga kehilangan kesempatan mengikuti kegiatan kepramukaan di luar. Sementara itu, terkait dengan pencatuman atau pemuatan tertulis ortom di AD ART Muhammadiyah, Bisyron menjelaskan kondisi saat ini organisasi otonom Muhammadiyah mengalami kesulitan dalam kepengurusan ijin operasional, pendaftaran organisasi dan sertifikasi dari kementerian Hukum dan HAM. Oleh karenanya, Bisyron selaku salah satu perwakilan delegasi tanwir dari PWM Jawa Tengah menyampaikan perlunya penyebutan secara eksplisit macam-macam organisasi otonom Muhammadiyah di AD ART.

Selain Bisyron Muchtar, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah lain yang berangkat ke arena Tanwir Muhammadiyah adalah Ketua PWM Jateng, Drs. H. Tafsir, M. Ag, Wakil Ketua Dr. H. Fattah Santoso, M. Ag, Prof. Dr. Daelamy, MA, Prof. Dr. H. Suparman Syukur, MA, dan Dr. Rozihan, M. Ag.

Tanwir sendiri dibuka oleh Presiden Joko Widodo, Jum`at, 24 Februari 2017 di Gedung Islamic Centre Kota Ambon, dan dihadiri oleh beberapa pejabat seperti Menteri Agama, Lukman Hakim Syarifuddin, Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan, Ketua DPR RI, Setya Novanto, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi, Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Tito Karnavian dan Gubernur Maluku, Said Assegaf.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengatakan Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi Islam di Indonesia telah mampu membawa misi Islam dengan baik untuk kemajuan bangsa dan negara. “Muhammadiyah sebagai pembawa misi Islam berkemajuan telah terbukti menjadi kekuatan trasformatif terbangunnya kehidupan umat yang lebih baik,” papar Jokowi.

Jokowi menyebutkan bahwa kontribusi Muhammadiyah untuk membangun negeri telah dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat di Indonesia, baik melalui layanan pendidikan, kesehatan serta layanan sosial lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia.

Menurut Jokowi, Muhammadiyah saat ini telah memiliki 4.263 unit TK, 2.252 unit SD dan MI, 1.632 unit SMP/MTs, 1.632 unit SMA/SMK dan 1.291 Madrasah Aliyah serta 171 perguruan tinggi. “Ini adalah sebuah kekuatan yang sangat besar,” tegasnya.

Tanwir sendiri merupakan permusyawaratan terbesar bagi organisasi Muhammadiyah setelah Muktamar. Tema sidang tanwir kali ini adalah kedaulatan dan keadilan sosial untuk Indonesia Berkemajuan. (Fakhrudin/raad)