Buka Halaqah Fikih Antiterorisme, Luhut: Kita tidak Bisa Bayangkan Indonesia Tanpa Muhammadiyah

0
436

SEMARANG — Menteri Koordinator Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menko Polhukam), Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan bahwa Indonesia beruntung memiliki organisasi Muhammadiyah. Berkat Muhammadiyah, bangsa kepulauan terbesar ini bisa menjadi maju dan memiliki masyarakat sipil yang kokoh dan kokoh. Hal tersebut disampaikan Luhut yang menjadi keynote speaker di acara pembukaan Halaqah Fikih Antiterorisme di Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus), pada Selasa (3/5).
Peran organisasi civil sosiety ini sangat besar dalam membantu pemerintah dan menjaga Indonesia dari ancaman disintegrasi. Terutama NU dan Muhammadiyah yang sangat intens melakukan aksi-aksi untuk mewujudkan Indonesia dan menampilkan Islam yang ramah dan moderat. “Kita beruntung ada Muhammadiyah. Kita tidak bisa bayangkan Indonesia tanpa Muhammadiyah,” ujarnya di hadapan peserta halaqah serta Ketua Umum PP Muhammadiyah, Dr. Haedar Nashir dan Rektor Unimus, Prof. Dr. Masrukhi, M. Pd.
Luhut Pandjaitan meminta Muhammadiyah terus melakukan berbagai upaya demi memperbaiki kondisi bangsa. Tidak hanya menyangkut isu terorisme namun juga isu-isu besar lainnya, termasuk persoalan narkoba. Organisasi Muhammadiyah dengan gerakan perempuan Aisyiyah yang melakukan berbagai upaya untuk menangkal narkoba merupakan langkah yang tepat. Menurut Luhut, angka kematian yang disebabkan oleh tindak penyalahgunaan narkoba mencapai 35 orang setiap harinya. “Persoalan narkoba lebih dari persoalan teroris. Sejumlah 5,9 juta orang terlibat tahun lalu,” tuturnya.
Tidak hanya itu, Luhut juga meminta Muhammadiyah bisa mendukung program pemerintah yang belakangan begitu gencar melakukan upaya-upaya pemerataan pembangunan di berbagai daerah. Pembangunan ini menurutnya merupakan salah satu upaya pemerintah menjaga Indonesia dari ketidakadilan, yang nantinya bisa menimbulkan benih-benih terorisme baru. “Dalam kehidupan kita ketidakadilan jadi isu, fakor ekonomi jadi isu yang perlu diiperhatikan. Program pemerintah penting, tanpa pemerarataan tidak ada gunanya. Muhammadiyah ada di seluruh pelosok tanah air. Peran Muhammadiyah sangat penting. Kita memerlukan dukungan dari Muhammadiyah, karena nanti hasilnya akan kembali kepada semua,” paparnya.
Teroris Bukan Islam, Islam Bukan Teroris
Luhut Binsar Panjaitan menyebutkan tidak ada kaitan antara terorisme dan Islam, begitu juga sebaliknya. Luhut menyebut, banyaknya budaya Barat yang mengaitkan Islam dengan teroris ataupun kekerasan karena adanya beberapa faktor di antaranya gejolak di kawasan Timur Tengah yang hingga saat ini belum usai. “Setelah terjadi Arab Spring, semua berharap akan terjadi demokrasi di Timur Tengah. Namun yang terjadi justru sebaliknya, kekacauan yang terjadi hingga kini dan tak tentu kapan selesainya,” katanya.
Apa yang terjadi di dunia Islam saat ini, khususnya kawasan Timur Tengah sama halnya dengan yang terjadi pada dunia Kristen di masa lampau berabad lamanya. Banyak terjadi kekacauan, pembakaran dan kekerasan lainnya. “Saya belajar dari anak saya jika di-flashback ke belakang. Christianity dulu juga seperti itu. Ini seperti sebuah siklus. Yang terjadi di Christianity itu sudah berabad lalu, berbeda dengan dunia Islam saat ini di mana zamannya teknologi informasi, jadi ada kejadian apapun, secara real time, langsung bisa diketahui semua pihak,” tukasnya.
Karena pesatnya teknologi, lanjut dia, informasi tentang peristiwa  kekerasan yang terjadi di Timur Tengah dari mulai yang terjadi di Mesir, Libya, Irak, hingga Suriah dan munculnya ISIS dapat langsung tersebar ke penjuru dunia. “Munculnya stigma saat ini seperti Islam dianggap kekerasan seperti ISIS, ini harus dijelaskan agar masyarakat di Eropa, Amerika atau dunia Barat itu paham bahwa Islam itu tidak seperti itu. Begitu juga di Indonesia banyak masyarakat yang belum paham terkait hal itu juga harus dijelaskan,” paparnya.
Luhut menyebutkan terorisme membawa citra agama Islam menjadi buruk seperti halnya yang dilakukan ISIS. Hal itu tentu saja buruk dan perlu diluruskan sehingga ia kerap menyampaikan tema tentang ajaran Islam yang sebenarnya dalam berbagai acara hingga ke luar negeri. “Harus dijelaskan ISIS itu jadi konteks teroris, itu bukan Islam, Islam bukan teroris, itu jadi bahan ceramah dimana-mana. Islam itu bawa perdamaian dan kasih sayang, bukan brutalitas,” terang Luhut.
Luhut menambahkan, banyak faktor yang melatarbelakangi tumbuhnya ideologi yang mengerucut pada aksi terorisme. Di antaranya pergaulan Agama, intoleransi, ekonomi, ketidakadilan, kemiskinan hingga kesenjangan sosial. Meski demikian jika berkaca pada kasus terorisme di luar negeri, ada juga yang pemicunya tidak melulu soal ekonomi. “Namun ada juga faktor lain. Kalau kita lihat dan dibuat profiling 90% anggota (kelompok radikal) Alqaeda berasal dari keluarga harmonis berpendidikan baik. Jadi tidak mesti mereka berasal dari keluarga miskin jadi teroris. Tidak selalu pelaku teroris dari orang berpendidikan rendah. Tapi yang menarik di Indonesia, tidak seperti ini hasilnya (survei), ini nanti perlu peran Muhammadiyah dan Maarif Institute turut serta yang lainnya (melakukan survei),” bebernya.
Luhut berpendapat butuh langkah yang tepat dalam memerangi terorisme. Menurut dia, kekerasan tidak dapat menyelesaikan masalah. Hal tersebut berkaca dari langkah Amerika Serikat dalam mengatasi permasalahan di Irak, Afghanistan, hingga Suriah. “Dengan kekerasan, satu generasi hilang, kemudian muncul generasi baru lagi karena sudah sering menyaksikan kekerasan. Langkah yang tepat adalah soft approach,” ujarnya.
Menurut Luhut, Islam bukanlah teroris. Islam datang ke dunia dengan membawa kedamaian, penuh kasih sayang dan tidak membawa kekerasan.  Luhut sangat mengapresiasi adanya kegiatan Halaqah Fikih Antiterorisme yang digagas oleh Maarif Institute, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Tengah dan Universitas Muhammadiyah Semarang. “Islam penuh rahmah, bukan seperti yang didorong ISIS yang penuh brutal dan terorisme. Sayangnya ada masyarakat Indonesia yang tidak memahami soal ini. Sehingga yang dilakukan Maarif Institute dan Muhammadiyah dengan mengadakan Halaqah Fikh Anti Terorisme sudah tepat,” ujarnya.
Luhut juga menjelaskan hal lainnya tentang masalah narkoba dan perekonomian di Indonesia. Narkoba menurut Luhut saat ini lebih berbahaya dari terorisme karena tingkat kematian 35 orang per hari. Selain itu faktor ekonomi juga berperan penting mencegah terorisme oleh sebab itu program pemerintah harus didukung untuk pemerataan. “Dalam kehidupan kita ketidakadilan jadi isu, fakor ekonomi jadi isu yang perlu diiperhatikan. Program pemerintah penting, tanpa pemerarataan tidak ada gunanya,” tuturnya.
Muhammadiyah menolak aksi terorisme dalam bentuk dan alasan apapun
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir menegaskan Muhammadiyah menolak aksi terorisme dalam bentuk dan alasan apapun. “Penciptaan ancaman, ketakutan, kerusakan di muka bumi ini oleh siapapun atas nama apapun kami menolak. Kita tidak pernah berubah dan akan terus melakukan langkah-langkah kontraterorisme melalui gerakan keagamaan dan nilai-nilai ajaran Islam. Muhammadiyah dalam melakukan gerakan selalu berintegrasi dengan kehidupan berbangsa,” tuturnya.
Haedar juga sependapat melawan gerakan ekstrem dengan langkah ekstrim juga tidak menyelesaikan masalah. Perlawanan gerakan ekstrem dengan langkah yang juga ekstrem akan memunculkan gerakan ekstrem baru. “Untuk melawan terorisme perlu langkah atau konsep moderasi. Kalau kita moderat ya lakukan dengan moderat,” ungkapnya.
Haedar Nasir juga menjelaskan bahwa terorisme yang dipandang oleh masyarakat saat ini yang erat dihubungkan dengan Islam adalah ketidak pemahaman orang tentang agama Islam. Haedar menegaskan bahwa Islam tidak ada hubungnya dengan terorisme, “Yang menjadi kesalahannya ialah cara menghayati, memahami dan mengamalkan tidak sesuai kaidah-kaidah Rasulullah SAW, Islam tidak ada kekerasaan, Islam adalah agama yang damai,” kata Haedar.
Menururt Haedar penganut paham ekstremis menyalahgunakan tafsiran jihad untuk aksinya, padahal pada zaman Nabi Muhammad SAW, peperangan pun dilakukan dengan etika. “Perang di zaman Nabi terjadi penuh etika sifatnya mempertahankan diri, banyak tidak bolehnya daripada bolehnya, jadi tidak brutal. Imam Samudra, melakukan tindakan yang ekstrem dalam tafsiran irhab,” tandas Haedar.
Haedar menganggap Halaqah Fikih Anti Terorisme merupakan konsep Islam berkemajuan yang diusung Muhammadiyah, salah satunya mampu menyelesaikan persoalan termasuk persoalan terorisme. “Muhammadiyah mengakui negara Pancasila sebagai darul ahdi wa syahada, NKRI Pancasila sebagai dasar filosofis menjadi fondasi bangsa dan negara,” katanya.
Sementara itu, Guru Besar UIN Jakarta yang juga pengamat dunia Islam, Azyumardi Azra, mengkaitkan pendapat Menkopolhukam dengan Haedar Nashir yakni ormas Islam seperti Muhammadiyah ini mempunyai peran yang besar dalam memperkokoh NKRI serta mencegah isu-isu radikalisme yang saat ini terjadi di masyarakat, keduanya saling bergandeng untuk menuju NKRI yang aman dan damai.
Program Halaqah Fikih Antiterorisme
Program Halaqah Fikih Antiterorisme sendiri merupakan program dari Maarif Institute bekerjasama dengan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah dan Universitas Muhammadiyah Semarang. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menciptakan sebuah rumusan pemahaman yang lebih utuh dan kritis dalam memaknai ulang doktrin-doktrin kunci yang bersumber dari Al Quran dan Hadist. Sebab, selama ini, pemahaman agama kerap disalahgunakan untuk membenarkan kekerasan, ekstremisme, dan terorisme.
Direktur Program MAARIF Institute, Muhd Abdullah Darraz, mengatakan, program “Halaqah Fikih Antiterorisme” digelar karena Indonesia membutuhkan sebuah rumusan pandangan keagamaan yang kontekstual, kritis, dan operasional serta memiliki perspektif HAM untuk menyikapi persoalan terorisme kontemporer.
Darraz juga menyampaikan program tersebut digelar guna melahirkan sebuah rumusan pemahaman yang utuh, kritis dalam memaknai ulang doktrin-doktrin kunci yang bersumber dari Alquran dan Hadist. “Ada sebuah rumusan pandangan keagamaan yang kontekstual, kritis, dan operasional serta memiliki perspektif HAM untuk menyikapi persoalan kontemporer. Apalagi hal ini sudah dikampanyekan secara luas oleh kelompok ekstrimis yang tergabung dalam ISIS, Mereka begitu piawai melakukan kampanye kekerasan melalui berbagai media sosial,” tuturnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Maarif Institute, Fajar Riza Ul Haq, berpendapat terorisme telah melakukan pembajakan atas nama agama dan mengeksploitasi ketidakadilan yang rentan memicu frustasi dan kemarahan. Padahal, mengancam dan menyebarkan rasa ketakutan apalagi menghilangkan nyawa manusia tanpa proses hukum yang adil adalah tidak dibenarkan dalam Islam, kecuali dalam situasi perang.
Menurut Fahar, tafsir atas kitab suci Al Quran telah digunakan secara sewenang-wenang seakan kelompok teror ini bertindak atas nama Tuhan. “Selama ini, kelompok ekstremis dan teroris telah menyalahgunakan konsep-konsep seperti jihad, takfiri, bay’at, dan khilafah untuk tujuan kekerasan dan teror yang sama sekali tidak sesuai dengan ajaran luhur Islam sebagai rahmat bagi semesta,” tandas Fajar.
Fajar mengatakan, pesan Al Quran jelas bahwa membunuh satu nyawa tak berdosa sama harganya dengan merusak alam semesta. Aksi terorisme, menurut dia, adalah kejahatan dan juga perbuatan dosa besar. “Terorisme tidak identik dengan agama tertentu dan satu kelompok namun negara pun bisa masuk dalam kategori ini,” tandas Fajar.
Selama ini, Muhammadiyah kerap mengkritik penanganan Densus 88 terhadap salah satu terduga teroris, Siyono. Muhammadiyah mempersoalkan kematian Siyono yang diduga tak wajar. Oleh karena itu, kehadiran Luhut dan Tito dalam pertemuan para ulama Muhammadiyah tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah dengan salah satu organisasi besar Islam di Indonesia itu. “Mengabaikan peran Muhammadiyah jelas tidak menguntungkan pemerintah, pun memusuhi pemerintah bukanlah cara organisasi ini berdakwah. Kemauan kedua pihak untuk terus berdialog sangat positif, ini kabar buruk bagi pihak-pihak yang ingin membenturkan Muhammadiyah dengan agenda pemerintah memberantas terorisme,” tandas Fajar.
Maarif Institute menyayangkan semakin suburnya penyimpangan pemahaman dan penyalahgunaan ajaran Islam untuk membenarkan kekerasan, ekstremisme, dan  terorisme. Dalam acara tersebut juga membahas dan menyusun buku “Fikih Antiterorisme” berdasarkan pandangan para ulama guna membendung bahkan mendelegitimasi narasi-narasi ekstremis yang dianut kelompok-kelompok berideologi teror.
Acara Halaqah Fikih Anti Terorisme di Unimus tersebut digelar tiga hari mulai hari ini hingga Kamis (5/5) mendatang. Dalam pembukaannya, turut hadir Kepala BNPT, Komjen Tito Karnavian, Kapolda Jateng, Irjen Condro Kirono, Pangdam IV Diponegoro, Mayjen TNI Jaswadi. Dihadiri juga cendekiawan Muslim seperti Azyumardi Azra.
Hadir juga narasumber dalam halaqah tersebut di antaranya M. Busyro Muqoddas (ketua PP Muhammadiyah), Azyumardi Azra (cendekiawan muslim), Komjen (Pol) Tito Karnavian (kepala BNPT), Al Yasa Abubakar (ketua Muhammadiyah Aceh), dan Falahuddin (ketua Muhammadiyah NTB).
Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Rektor Universitas Muhammadiyah yang berada di Jawa Tengah, Pimpinan Daerah Se-Jateng, ‘Aisyiyah Se-Jateng, Pimpinan Rumah Sakit Muhammadiyah serta Ortom-Ortom Muhammadiyah. (Ribas/suaramuhammadiyah.com/alg/try/van/nrl/detik.com/dzar/muhammadiyah.or.id/SINDONEWS.COM/maarifinstitute.org/editor: Fakhrudin MPI PWM Jateng)