Undangan 7 Jurnalis oleh Presiden Prabowo dan Arah Baru Strategi Komunikasi Publik Istana

PWMJATENG.COM, Semarang – Langkah Presiden terpilih Prabowo Subianto mengundang tujuh jurnalis senior ke kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, pada awal April ini, patut dicermati bukan hanya sebagai simbol keterbukaan, tetapi juga sebagai manuver awal dari strategi komunikasi publik yang berbeda dari pendahulunya. Dalam pertemuan tertutup tersebut, Prabowo berdiskusi santai seputar tantangan pemerintahan mendatang, posisi Indonesia dalam geopolitik global, serta peran media dalam membangun narasi kebangsaan.

Langkah ini menandai sebuah pendekatan baru: komunikasi personal dengan tokoh media untuk membentuk pemahaman yang lebih dalam tentang visi sang Presiden. Bukan hanya mengandalkan konferensi pers atau pidato formal, tetapi juga membangun hubungan emosional dan intelektual dengan para penjaga gerbang informasi. Bagi publik, ini adalah sinyal bahwa Prabowo memahami pentingnya komunikasi strategis yang bukan hanya informatif, tetapi juga persuasif dan membangun kepercayaan.

Di tengah era pasca-kebenaran dan banjir disinformasi, presiden—siapa pun dia—tidak bisa lagi hanya bergantung pada pidato resmi atau siaran satu arah. Masyarakat saat ini menuntut transparansi, kejelasan, dan keterlibatan. Strategi komunikasi publik modern harus mampu menjembatani antara kompleksitas kebijakan negara dengan kebutuhan publik akan informasi yang mudah dipahami dan relevan dengan kehidupan sehari-hari.

Strategi Komunikasi yang Adaptif dan Relasional

Jika dilihat dari sisi teori komunikasi politik, pendekatan Prabowo ini menunjukkan kecenderungan ke arah model relasional. Dalam model ini, komunikasi tidak bersifat top-down, melainkan berbasis dialog dan jalinan relasi. Presiden tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga mendengarkan respons dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk jurnalis.

Undangan terhadap tujuh jurnalis senior yang berasal dari beragam latar belakang media ini juga menyiratkan adanya keinginan untuk menciptakan komunikasi yang seimbang. Ada jurnalis dari media arus utama, media independen, hingga jurnalis yang dikenal kritis terhadap pemerintahan. Ini menunjukkan bahwa Prabowo tidak menghindari kritik, tetapi justru ingin merangkulnya dalam konstruksi komunikasi yang sehat.

Namun demikian, langkah ini tentu tidak cukup hanya berhenti pada simbolisme. Ke depannya, perlu ada kesinambungan dalam pola komunikasi yang dibangun. Dialog harus menjadi rutinitas, bukan insiden sesekali. Apalagi, dalam era digital saat ini, kecepatan dan akurasi informasi menjadi krusial. Pemerintah perlu memiliki juru bicara yang tidak hanya mampu menjelaskan kebijakan, tetapi juga mengartikulasikan nilai-nilai di balik kebijakan tersebut dalam bahasa yang bisa dimengerti publik.

Membangun Kepercayaan Melalui Media

Media massa memiliki peran sentral dalam membentuk persepsi publik terhadap kinerja pemerintah. Ketika hubungan antara pemerintah dan media bersifat dialogis dan terbuka, publik pun akan mendapatkan informasi yang lebih berimbang. Namun bila hubungan itu kaku dan penuh kecurigaan, maka yang muncul justru adalah polarisasi dan ketidakpercayaan.

Baca juga, Waspada Tren Menyesatkan! Begini Cara Menjaga Kemuliaan Islam di Era Modern

Oleh karena itu, inisiatif Prabowo ini bisa dilihat sebagai investasi jangka panjang dalam membangun trust. Dialog dengan jurnalis merupakan langkah awal membentuk ekosistem informasi yang sehat. Ke depan, strategi ini bisa diperluas melalui forum-forum diskusi terbuka, media briefing rutin, dan keterlibatan aktif dalam kanal media sosial resmi.

Kepercayaan tidak dibangun dalam semalam. Ia tumbuh dari konsistensi dalam menyampaikan informasi yang jujur, terbuka, dan bertanggung jawab. Pemerintah yang mampu menjelaskan kebijakan dengan transparan, termasuk risiko dan tantangannya, akan mendapatkan tempat di hati publik.

Tantangan dan Harapan

Meskipun begitu, tantangan ke depan tentu tidak ringan. Publik saat ini semakin kritis dan cepat mengungkap inkonsistensi melalui media sosial. Sekali sebuah pesan dianggap tidak selaras dengan kenyataan, maka kepercayaan bisa runtuh dengan cepat. Karena itu, pengelolaan komunikasi publik tidak bisa dilakukan secara tambal sulam. Ia harus menjadi bagian integral dari tata kelola pemerintahan.

Keberadaan media digital dan influencer juga harus diperhitungkan dalam strategi komunikasi nasional. Tidak cukup hanya berbicara kepada jurnalis, pemerintah juga harus menjangkau masyarakat luas melalui kanal-kanal komunikasi yang mereka gunakan sehari-hari. Artinya, selain membangun relasi dengan media konvensional, pendekatan terhadap media baru dan komunitas digital juga harus diperkuat.

Presiden Prabowo memiliki peluang besar untuk membentuk era baru dalam komunikasi kepresidenan: lebih terbuka, responsif, dan humanis. Jika strategi ini dilanjutkan secara konsisten, bukan tidak mungkin pemerintahannya akan dikenang sebagai pemerintahan yang berhasil membangun komunikasi publik yang efektif, etis, dan produktif.

Ikhtisar

Undangan kepada tujuh jurnalis oleh Presiden Prabowo bukan sekadar ajang temu muka, melainkan cerminan awal dari gaya kepemimpinan komunikatif yang tengah dibangun. Ini adalah langkah awal yang patut diapresiasi, namun sekaligus menuntut kelanjutan yang sistematis.

Redaksi percaya bahwa komunikasi yang sehat antara negara dan warganya adalah fondasi utama demokrasi yang matang. Oleh sebab itu, kami berharap strategi komunikasi publik di era Presiden Prabowo tidak hanya menjadi instrumen promosi, tetapi juga menjadi jembatan penghubung antara harapan rakyat dan kebijakan negara.

Ass Editor : Ahmad; Editor : M Taufiq Ulinuha