PWMJATENG.COM, Surakarta – Sri Lestari, Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), resmi dilantik sebagai Ketua Pengurus Pusat Asosiasi Psikologi Indigenos dan Kultural (APIK) untuk periode 2024–2028. Pelantikan tersebut dilaksanakan secara daring oleh Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) pada Sabtu (24/5) dan menandai babak baru peran psikologi dalam pelestarian nilai-nilai budaya lokal di Indonesia.
Dalam sambutannya pada Senin (26/5), Sri Lestari menegaskan bahwa di bawah kepemimpinannya, APIK akan menjadi ruang kolaborasi lintas disiplin yang menjembatani antara ilmu psikologi dan nilai-nilai budaya lokal yang berakar di masyarakat. “APIK akan terus berkomitmen untuk mengembangkan psikologi indigenous di Indonesia, baik dalam penguatan teori maupun dalam praktik keseharian demi kesejahteraan masyarakat,” ucapnya tegas.
Menurutnya, pendekatan psikologi yang sensitif terhadap konteks lokal menjadi krusial, terutama di tengah arus globalisasi yang kian menekan eksistensi budaya daerah. Sri Lestari juga menyampaikan bahwa kepemimpinannya akan fokus pada penguatan jaringan, pengembangan program berbasis komunitas, serta peningkatan kapasitas riset psikologi kontekstual.
Pelantikan Sri Lestari juga disaksikan langsung oleh Ketua Umum HIMPSI, Andik Matulessy. Dalam pernyataannya, Andik menyoroti urgensi pengembangan ilmu psikologi yang tidak semata-mata berakar dari teori Barat, tetapi dikembangkan melalui riset kontekstual serta pendekatan yang berbasis budaya.
Baca juga, Kurban Tanpa Kepameran: Menjaga Niat Ibadah di Tengah Era Flexing Sosial Media
“Kita tidak bisa mengabaikan nilai-nilai lokal yang selama ini menjadi bagian dari identitas bangsa. Psikologi harus hadir dengan pendekatan yang relevan dan berakar dari kearifan lokal,” jelas Andik. Ia juga mengingatkan bahwa intervensi psikologis akan lebih efektif jika disesuaikan dengan nilai-nilai budaya masyarakat setempat.
Sementara itu, Muhammad Tamar, selaku penasihat APIK, menggarisbawahi pentingnya kearifan lokal dalam kerangka pembangunan nasional. Menurutnya, tolok ukur kesejahteraan yang digunakan secara nasional belum tentu sejalan dengan nilai dan aspirasi masyarakat di daerah.
“Psikologi berbasis budaya menjadi pendekatan yang sangat dibutuhkan untuk memastikan pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat di berbagai wilayah,” ujar Tamar.
Struktur kepengurusan APIK 2024–2028 dibentuk dengan pembagian tugas yang terfokus pada empat bidang utama, yaitu Pengembangan Organisasi, Humas dan Kerja Sama, Kajian dan Publikasi, serta Penelitian dan Pengembangan. Selain itu, APIK juga menunjuk koordinator wilayah untuk Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, serta Bali, Nusa Tenggara, dan Papua.
Langkah ini mencerminkan keseriusan APIK dalam menjangkau seluruh wilayah Indonesia dan memperkuat efektivitas program yang berbasis lokal. Program-program tersebut tidak hanya akan melibatkan akademisi dan praktisi psikologi, tetapi juga para pegiat budaya, tokoh masyarakat, dan pemangku kebijakan di tingkat daerah.
Sri Lestari menekankan bahwa APIK akan mendorong riset psikologi yang tidak hanya akademis, tetapi juga solutif dan kontekstual. Ia berharap organisasi ini mampu memberikan kontribusi nyata dalam menjaga warisan kebudayaan sekaligus menjawab tantangan zaman melalui pendekatan keilmuan yang adaptif.
“Psikologi tidak hanya soal laboratorium atau teori. Ia harus hadir di tengah masyarakat, memahami nilai-nilai lokal, dan menjadi bagian dari solusi,” pungkasnya.
Kontributor : Fika
Ass Editor : Ahmad; Editor : M Taufiq Ulinuha
