Rapimwil PWM Jawa Tengah Usulkan Muktamar Diselenggarakan Secara Luring Penuh, Berikut Tanggapan PP Muhammadiyah
PWMJATENG.COM, Banyumas – Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah menggelar Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) di Gedung Rektorat Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), Sabtu (11/6/2022). Rapimwil kali ini dihadiri oleh ratusan perwakilan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) se Jawa Tengah, perwakilan pimpinan organisasi otonom (ortom), serta majelis dan lembaga PWM Jawa Tengah.
Rapimwil kali ini membahas dinamika persiapan Muktamar Muhammadiyah dan Aisyiyah ke-48 yang akan digelar di Surakarta pada 18-20 November 2002 serta agenda-agenda PWM Jawa Tengah lainnya.
Saat berjalannya rapat, muncul berbagai tanggapan dari perwakilan peserta di tiap eks-Karesidenan, di antaranya yakni Muktamar diselenggarakan secara luring penuh dan mengizinkan penggembira untuk hadir di Solo.
“Kami berharap (Muktamar dilaksanakan) luring, PCM sudah siap membanjiri Solo,” ucap Ibnu Hasan, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas, mewakili aspirasi peserta dari esk-Karesidenan Banyumas.
Sementara itu di eks-Karesidenan Semarang, Pimpinan Daerah Kota Semarang sudah mempersiapkan 20 bus untuk menghadiri Muktamar nanti.
“Kota Semarang akan datang dengan 20 bus, apapun keputusannya (PP Muhammadiyah),” ucap Danusiri mewakili suara peserta eks-Karesidenan Semarang.
Keinginan Muktamar digelar secara luring atau tatap muka langsung juga disampaikan oleh seluruh perwakilan peserta Rapimwil dari eks-Karesidenan Solo, Kedu, Pekalongan dan Pati.
Marpuji Ali, Ketua PP Muhammadiyah sekaligus Ketua Panitia Pusat Muktamar Muhammadiyah Ke-48 yang ikut hadir saat itu menyampaikan bahwa keputusan Sidang Tanwir PP Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah (4-5/9/2021) belum berubah; yakni Muktamar Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah dilaksanakan secara luring dan daring.
“Keputusan tanwir belum berubah, ada yang luring dan ada yang daring. Kalau keputusan ini tidak dirubah ya besok seperti ini (sistemnya),” ucapnya.
Ia juga menambahkan bahwa pada tanggal 30 Juli 2022 akan diselenggarakan Tanwir Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah dan ia juga berharap keputusan Tanwir sejalan dengan apa yang para peserta Rapimwil harapkan.
Baca juga, SD Muhammadiyah PK Kottabarat Isi Jeda Penilaian Akhir Tahun dengan Olahraga Pilihan
“Mari berdoa agar Muktamar bisa digelar seperti biasa (luring),” pungkas Marpuji Ali.
Sofyan Anis, Rektor UMS sekaligus selaku Ketua Panitia Penerima Muktamar Muhammadiyah dan Aisyiyah ke-48 menyatakan kesiapan Panitia Penerima jika Muktamar diksanakan secara luring, dan jika penggembira hadir. Namun Ia memastikan akan tunduk kepada putusan Tanwir PP Muhammadiyah nanti.
“Apapun yg terjadi keputusan PP (Pimpinan Pusat Muhammadiyah) harus kita jalankan,” ucap Sofyan Anis.
Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, Tafsir, mengajak semua warga Muhammadiyah menyukseskan Muktamar ke-48 nanti. Menurutnya kesuksesan pelaksanaan Muktamar ke-48 merupakan harga diri Muhammadiyah Jawa Tengah.
“Muhammadiyah Jawa Tengah harus bisa menyukseskan Muktamar dan menggembirakan bagi siapa saja. Kesuksesan Muktamar menyangkut harga diri Muhammadiyah Jawa Tengah,” ungkap Tafsir.
Tafsir pun menilai jika salah satu kegembiraan adalah saat penggembira bisa hadir di lokasi Muktamar.
“Bagaimana mau gembira, penggembira saja tidak boleh datang,” terang Tafsir yang disambut riuh tepuk tangan peserta Rapimwil.
“Jangan sampai warga Muhammadiyah sudah pesan bus terus dilarang datang ke acara Muktamar. Kita tidak ingin penggembira sudah pesan bus terus dilarang datang,” pungkas Tafsir.
Sebagai informasi pada Sidang Tanwir PP Muhammadiyah (4-5/9/2021) yang digelar secara daring, memutuskan bahwa Muktamar Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah ke-48 dilaksanakan secara luring dan daring; dengan ketentuan anggota Tanwir akan mengikuti agenda secara luring di Kota Surakarta. Sedangkan anggota muktamar yang lain hadir dan mengikuti Muktamar Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah secara daring di klaster wilayah masing-masing yang waktu pelaksanaannya bersamaan dengan pelaksanaan Muktamar Muhammadiyah dan Muktamar ‘Aisyiyah di Kota Surakarta. Adapun sistem klaster akan diatur kemudian oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Editor : M Taufiq Ulinuha
