Potret Wajah Demokrasi Kita Lewat Pilkada
Potret Wajah Demokrasi Kita Lewat Pilkada
Oleh : Rumini Zulfikar (Gus Zul) (Penasehat PRM Troketon, Anggota Bidang Syiar MPM PDM Klaten, Anggota Majelis MPI & HAM PCM Pedan)
PWMJATENG.COM – Demokrasi merupakan sarana untuk menggapai cita-cita luhur yang menjadi tujuan utama, yaitu keadilan, kemerdekaan, kedaulatan, dan kemakmuran bagi bangsa serta negara. Pada Rabu, 27 November 2024, Indonesia menyaksikan momen bersejarah dalam perjalanan demokrasinya: pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak untuk memilih bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, serta gubernur/wakil gubernur.
Hasil hitung cepat (quick count) dari berbagai tim pemenangan calon maupun lembaga survei telah menunjukkan siapa pemenang dari pesta demokrasi ini. Namun, pelaksanaan pilkada bukan sekadar tentang hasil, melainkan juga dinamika yang terjadi di lapangan. Ada beberapa pelajaran yang dapat kita renungkan dari perhelatan ini:
- Pilkada Berjalan Lancar dan Damai
Secara umum, pelaksanaan pilkada berlangsung aman tanpa gangguan besar. - Basis Politik Tidak Selalu Tetap
Kontestasi pilkada menunjukkan bahwa basis kekuatan partai di suatu wilayah tidak selamanya mendominasi. - Masalah Politik Uang
Praktik bagi-bagi bantuan sosial atau amplop masih mewarnai pilkada, menunjukkan bahwa biaya politik tetap mahal. - Kedewasaan Politik
Kedewasaan dalam berpolitik masih perlu ditingkatkan. Perbedaan pilihan sering kali memicu berita hoaks dan kampanye hitam yang merusak tatanan demokrasi. - Netralitas Penyelenggara Pemilu
Netralitas para penyelenggara pemilu menjadi catatan penting. Mereka harus teguh berpegang pada undang-undang dan aturan yang berlaku.
Pentingnya Umat Membaca Masa Depan
Pilkada bukan hanya sarana memilih pemimpin, tetapi juga refleksi dari konsensus nasional yang disepakati para pendiri bangsa. Umat Islam sebagai mayoritas di Indonesia perlu menyadari pentingnya partisipasi politik. Melalui kekuasaan, tata kelola bangsa dapat diperbaiki untuk kemaslahatan bersama.
Baca juga, Peran Wakaf dalam Pendidikan Muhammadiyah
Meski pilihan politik bisa berbeda, umat Islam diharapkan tetap bersatu dalam memperjuangkan nilai-nilai yang mendukung kepentingan bersama. Seperti diungkapkan Buya Syafii Maarif dalam bukunya Bulir-Bulir Mujahid, bangsa ini harus memiliki harga diri yang tinggi dan tidak tunduk pada kepentingan asing.
Namun, demokrasi di Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar. Dari demokrasi Pancasila di era Orde Baru hingga era Reformasi, kualitas demokrasi terus mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh warisan pemikiran kolonialisme yang masih mengakar pada segelintir elit politik demi kepentingan pribadi.
Nilai-Nilai Luhur dalam Demokrasi
Agar demokrasi berjalan dengan baik, diperlukan penerapan nilai-nilai luhur, antara lain:
- Kejujuran
Kejujuran adalah fondasi utama yang harus dimiliki oleh setiap individu, baik pemimpin maupun rakyat. - Keadilan
Keadilan menjadi kunci dalam tata kelola kehidupan, baik sebagai individu maupun makhluk sosial. - Penegakan Hukum
Hukum harus menjadi payung yang adil dan konsisten, sehingga demokrasi dapat berjalan sesuai dengan kaidah moral dan agama.
Jika nilai-nilai tersebut dijalankan dengan baik, demokrasi akan bertumpu pada moralitas, integritas, dan akuntabilitas.
Agama dan politik, dalam hakikatnya, tidak dapat dipisahkan. Demokrasi adalah instrumen untuk membangun bangsa yang adil, berdaulat, dan merdeka secara lahir dan batin.
Sebagai bangsa yang menganut sistem republik, kita harus menjalankan politik yang berbudaya luhur. Dengan cara ini, demokrasi dapat menjadi jalan untuk menghadirkan kemakmuran bagi semua, sesuai dengan prinsip rahmatan lil ‘alamin.
Semoga perjalanan demokrasi di Indonesia terus memberikan manfaat bagi seluruh rakyat. Aamiin.
Ass Editor : Ahmad; Editor : M Taufiq Ulinuha
