Pers dan Demokrasi Bermartabat: Haedar Nashir Soroti Peran Media dalam Menjaga Nilai Pancasila
PWMJATENG.COM, Yogyakarta – Kebebasan pers di Indonesia harus tetap berpijak pada nilai-nilai luhur bangsa, bukan sekadar kebebasan tanpa batas. Hal itu disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, dalam sebuah diskusi yang menyoroti peran media dalam menjaga demokrasi yang bermartabat.
“Harus menjadi pers yang membawa jiwa, visi, dan cita-cita luhur Indonesia bersama seluruh komponen bangsa dan institusi negara, serta hadir mengantarkan rakyat dan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur,” ujar Haedar.
Haedar menegaskan bahwa pers memiliki tanggung jawab besar dalam mengawal demokrasi. Oleh karena itu, ia mengingatkan para pengelola dan aktor media agar selalu berpegang pada nilai-nilai luhur Pancasila, agama, dan budaya bangsa sebagai pondasi utama dalam menjalankan perannya. Menurutnya, kebebasan pers yang dianut di Indonesia harus tetap berbingkai nilai-nilai tersebut, selain membawa nilai universal.
“Kebebasan itu harus terintegrasi dengan daya hidup bangsa Indonesia,” tambahnya.
Haedar juga menyoroti pentingnya demokrasi yang berlandaskan pada Pancasila. Ia menekankan bahwa demokrasi Indonesia harus bertumpu pada sila keempat, yakni ‘Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan’. Demokrasi, menurutnya, bukan sekadar adu kekuatan, tetapi juga harus mengedepankan musyawarah dan kebersamaan.
Baca juga, Amal Shalih dan Syarat Pengguguran Dosa
“Dalam demokrasi dan politik Indonesia yang berbasis pada Pancasila, ada nilai musyawarah, bukan sekadar siapa yang kuat, dia yang menang,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Haedar menegaskan bahwa demokrasi yang sejati tidak boleh didominasi oleh oligarki, tetapi harus menempatkan nilai kebersamaan dan kebijaksanaan di atas segalanya. Ia berharap agar pers di Indonesia dapat menjadi pendorong lahirnya demokrasi yang bermartabat.
“Kami berharap seluruh dunia pers di Indonesia menjadi pendorong demokrasi yang bermartabat. Demokrasi yang bermartabat adalah demokrasi yang berbasis pada nilai, perilaku, dan tindakan yang terhormat,” jelasnya.
Haedar juga mengingatkan bahaya korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan praktik politik yang merusak nilai demokrasi. Menurutnya, demokrasi yang bermartabat tidak akan membenarkan praktik korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, serta politik yang transaksional.
“Demokrasi bermartabat juga menjunjung tinggi nilai kebenaran, kebaikan, dan kepantasan, sehingga transaksi politik uang dan berbagai proses demokrasi pragmatis tidak berkembang,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa demokrasi yang sehat harus menghindari praktik menghalalkan segala cara, termasuk politik perpecahan yang dapat mengancam keutuhan bangsa.
“Jangan biarkan politik perpecahan dan pembelahan politik terus terjadi, sehingga Indonesia atas nama demokrasi terancam keutuhannya,” tandasnya.
Ass Editor : Ahmad; Editor : M Taufiq Ulinuha
