Penyangkalan Berkedok Ijtihad Politik IMM

Oleh : Yulian Dwi Enno (Kabid Hikmah PC IMM Kudus)

PWMJATENG.COM –  Beberapa waktu yang lalu, telah beredar video di media sosial yang cukup menggelitik dan membuat geram, khususnya bagi seluruh Kader IMM se-Indonesia dan Warga Persyarikatan Muhammadiyah. Dalam video tersebut, DPP IMM melakukan arak-arakan ke kantor DPP PSI untuk mengantarkan Ketum DPP IMM 2021-2023 Abdul Musawir Yahya, dan Ketua DPP Bidang Hikmah 2021-2023 Baikuni Alshafa mendaftar sebagai kader PSI. Sangat disayangkan, arak-arakan tersebut menggunakan atribut IMM, dan dengan bangga menyanyikan yel-yel “Assalamualaikum Mas Kaesang, IMM Datang Bawa Pasukan”, begitulah kurang lebih bunyinya.

Ramai diperbincangkan di jagat maya, dan menuai banyak kritik dari akar rumput. Salah satunya kritik keras yang dilayangkan dari IMM UI kepada DPP IMM. Dalam pernyataannya, IMM UI menganggap apa yang dilakukan DPP IMM sebagai bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai yang selama ini dijunjung tinggi oleh organisasi. Kemudian, muncullah sebuah tulisan yang berjudul Marshel Widianto dan Ijtihad Politik IMM yang Dipersoalkan dari Ketua DPP Bidang Hikmah 2024-2026 Ari Aprian Harahap, yang bermaksud mengklarifikasi apa yang terjadi. Bermaksud mengklarifikasi, nampaknya tidak juga berhasil memberikan penjelasan yang tepat kepada khalayak, justru menjadi blunder tambahan bagi DPP IMM, berawal dari blunder atas tindakan DPP IMM yang melakukan pengantaran demisioner IMM ke Kantor PSI untuk mendaftar sebagai kader parpol, dilanjutkan blundernya melalui tulisan dari Ketua DPP Bidang Hikmah 2024-2026 Ari Aprian Harahap.

Sebuah tulisan balasan yang sangat tajam dan bernas dilayangkan oleh Izzul Khaq (Ketum PC IMM Sukoharjo) dengan judul Menggugat Ijtihad Politik IMM, yang berisi kritik terhadap DPP IMM atas Ijtihad Politik IMM yang menurutnya ugal-ugalan bin salah kaprah. Sependapat dengan kawan-kawan IMM UI dan Izzul Khaq (Ketum PC IMM Sukoharjo), bagi penulis apa yang dilakukan DPP IMM tidak mencerminkan Ijtihad Politik yang baik dan benar, alih-alih mendiasporakan kader terbaik IMM, malah justru terjerumus pada politik praktis, dibuktikan dengan mengantarkan demisioner IMM ke kantor PSI untuk mendaftar sebagai kader parpol dengan menggunakan nama kelembagaan dan atribut IMM.

Argumentasi Lemah DPP IMM

Melalui tulisannya, Ari Aprian Harahap mengatakan bahwa tindakan DPP IMM ini dilandasi oleh kegelisahan atas munculnya public figure (artis, musisi, komedian) di panggung politik saat ini, sehingga DPP IMM ingin mengimbangi realitas politik saat ini dengan mengantarkan demisioner DPP IMM untuk mendaftar sebagai kader parpol, karena dianggap mempunyai gagasan dan kompetensi, serta rekam jejak yang panjang dalam pengabdian. Secara gamblang ia menjelaskan kegelisahannya, public figure dianggap sebagai orang yang kurang kompeten, tidak lahir dari jenjang kaderisasi partai, dan cenderung mengandalkan popularitas. Pernyataan tersebut justru malah dimentahkan dan dilemahkan sendiri pada pernyataan Ari berikutnya, ia mengatakan bahwa persoalan munculnya public figure di panggung politik masih sangat terbuka untuk diperdebatkan, dan ia mengakui adanya fakta bahwa tidak sedikit artis yang hari ini menjadi anggota legislatif juga memiliki kualitas. Contohnya seperti Eko Patrio, Rieke Diah Pitaloka, dan Desy Ratnasari. Kerancuan terjadi ketika ia mengakui ada fakta seperti itu, tapi di lain sisi ia mempertanyakan kualitas Marshel Widianto yang akan meramaikan panggung politik, dan menyalahkan sistem politik kita saat ini sehingga muncul nama seperti Marshel. Apabila kita telaah argumen yang telah disampaikan ini justru tergolong lemah, dan menimbulkan kerancuan.

Kembalilah Pada Prinsip Perjuangan IMM

Gerakan mahasiswa, khususnya IMM menjadi sasaran empuk para parpol, mestinya ini harus kita sadari, dan tetap menjaga idealisme sebagai seorang mahasiswa. Atas apa yang dipertontonkan DPP IMM ini sungguh ironis, dan kental nuansa politis. Tidak ada yang mempermasalahkan diaspora kader ke politik, tentu hal itu bagus dan patut didukung, yang dipermasalahkan adalah menggunakan nama kelembagaan dan atribut IMM, sebuah cara yang tidak elok dan mencederai prinsip perjuangan IMM. Lebih lagi, DPP IMM seolah membenarkan tindakan tersebut dengan menyebut apa yang telah dilakukan sebagai Ijtihad Politik IMM, sebuah penyangkalan yang kurang rapi dan tidak kokoh melalui defense mechanisms.

Baca juga, Mengapa Paham Salafi Mudah Masuk di Muhammadiyah?

Supaya tidak terjerumus ke dalam politik praktis, DPP IMM hendaknya kembali pada prinsip perjuangan IMM. Dalam identitas IMM sudah jelas bahwa IMM adalah organisasi kader yang bergerak di bidang keagamaan, kemasyarakatan, dan kemahasiswaan dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah. Yang kemudian, juga dikuatkan dalam Nilai Dasar Ikatan (NDI). Selain itu, Prinsip Gerakan IMM juga harus selalu menjadi landasan, seperti yang tercantum pada Deklarasi Kota Barat (Dekobar) di Solo pada 1965, pada poin kedua berbunyi “Kepribadian Muhammadiyah adalah landasan perjuangan IMM”, hal ini hendaknya dipahami oleh semua level pimpinan.

Muhammadiyah dalam Politik Kebangsaan

Dalam sebuah forum yang membahas politik kebangsaan Muhammadiyah, Prof. Haedar Nashir menganjurkan untuk kembali memegang teguh Khittah Denpasar yang dikeluarkan oleh PP Muhammadiyah pada tahun 2002, yang mana telah jelas bahwa Muhammadiyah tidak berafiliasi dan tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan kekuatan-kekuatan politik atau organisasi manapun. Salah seorang dari audiens mengajukan pertanyaan kepada Prof. Haedar Nashir, terkait bagaimana peranan Muhammadiyah dalam dinamika kebangsaan dan kenegaraan. Beliau menjawab, “Apabila ada hal yang genting Muhammadiyah menjalankan peran interest group, menyampaikan opini atau mendesakkan sikap. Muhammadiyah tidak langsung (berperan) lewat tukar-menukar kekuasaan. Tetapi lewat kekuatan lobby, kita bisa memainkan peran itu, Pak AR dulu melakukan itu. Berdasarkan kepentingan-kepentingan yang bisa kita lakukan”, melalui pernyataan Prof. Haedar Nashir dan sikap jelas Muhammadiyah ini (Khittah Denpasar 2002) hendaknya juga turut ditaati oleh seluruh warga persyarikatan, dan juga ortom Muhammadiyah, khususnya IMM dalam politik kebangsaannya.

Apabila kita sejenak menengok ke belakang, setelah berakhirnya keanggotaan istimewa Muhammadiyah di Partai Masyumi pada tahun 1959, pada tahun itu juga PP Muhammadiyah mengeluarkan maklumat, yang pada saat itu ditandatangani oleh KH. M. Farid Ma’ruf dan M. Djindar Tamimy selaku Wakil Ketua dan Sekretaris PP Muhammadiyah, adapun salah satu poin dalam maklumatnya yaitu Anggota Muhammadiyah yang duduk dalam pemerintahan, dewan-dewan perwakilan atau partai politik, adalah atas nama mereka masing-masing.

Peran Sentral Mahasiswa

Fenomena yang terjadi hari ini (tindakan DPP IMM) hendaknya menjadi momentum untuk kita menginterpretasikan politik kebangsaan IMM secara lebih tepat, bahwa Deklarasi Banjarmasin Tanwir XXXI IMM tahun 2023 pada poin ketiga tentang politik kebangsaan IMM hendaknya tidak dimaknai secara sempit, pendiasporaan kader untuk terlibat aktif di politik adalah suatu hal yang positif, akan tetapi jangan sampai melibatkan identitas atau simbol IMM untuk diobralkan ke partai politik. Bagus Susatyo dalam buku Tak Sekadar Merah mengatakan bahwa mahasiswa adalah sebagai komponen struktur sosial, dalam struktur sosial tersebut sangat jelas bahwa gerakan mahasiswa berperan dan memosisikan diri sebagai sentral. Apabila terdapat kebijakan pemerintah yang tidak populis, mahasiswa wajib melakukan kritik terhadap pemerintah (peran sentral atas). Sedangkan, apabila kebijakan pemerintah kurang tersosialisasikan kepada masyarakat, mahasiswa wajib melakukan sosialisasi kepada masyarakat (peran sentral bawah). Oleh karena itu, peran sentral inilah yang harusnya kita mainkan sebagai mahasiswa, khususnya sebagai kader IMM.

Editor : M Taufiq Ulinuha