PWMJATENG.COM, Surakarta – Menjelang mudik Lebaran, infrastruktur transportasi di Indonesia kembali menjadi sorotan. Volume kendaraan yang meningkat signifikan di jalur-jalur utama, seperti Pantura, menjadi tantangan utama yang harus dihadapi pemerintah.
Menurut Zilhardi Idris, Dosen Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), persoalan ini tidak hanya terkait dengan infrastruktur fisik, tetapi juga manajemen lalu lintas dan koordinasi antarinstansi. “Transportasi bukan hanya soal jalan dan jembatan, tapi juga bagaimana pengelolaan serta koordinasi berjalan dengan baik. Jika ini tidak optimal, kemacetan dan ketidaknyamanan pasti meningkat,” ujarnya saat ditemui di ruangannya, Rabu (26/3).
Kemacetan selama mudik Lebaran seakan menjadi fenomena tahunan yang sulit dihindari. Peningkatan volume kendaraan yang tajam kerap memperparah kondisi lalu lintas, terutama di jalur-jalur utama. Kebijakan diskon tarif tol yang diterapkan sebagai insentif bagi pemudik dinilai lebih sebagai strategi bisnis dibandingkan solusi nyata dalam mengurangi kepadatan lalu lintas.
“Diskon tol lebih bertujuan meningkatkan daya saing jalan tol dibandingkan jalan arteri. Ini bukan solusi jangka panjang dalam mengatasi kemacetan,” tambah Zilhardi.
Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah ketimpangan pembangunan infrastruktur antara Pulau Jawa dan daerah lainnya. Buruknya konektivitas di luar Jawa berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi daerah, terutama dalam distribusi barang dan mobilitas masyarakat.
Baca juga, Tuntunan Idulfitri Menurut Fatwa Tarjih Muhammadiyah: Dari Malam Takbiran hingga Salat Id
Menurut Zilhardi, pembangunan infrastruktur yang merata menjadi kunci utama dalam mengatasi ketimpangan tersebut. “Perencanaan transportasi harus mempertimbangkan aspek lingkungan, keselamatan, dan dampak sosial. Tidak sekadar membangun jalan baru, tetapi juga memastikan infrastruktur yang ada tetap terpelihara dengan baik,” jelasnya.
Selain infrastruktur jalan, transportasi publik juga menjadi bagian penting dalam mengatasi masalah mudik. Secara teori, transportasi umum lebih efisien dibandingkan kendaraan pribadi, namun implementasinya bergantung pada komitmen pemerintah serta kesiapan infrastruktur yang memadai.
“Pemerintah perlu meningkatkan kualitas layanan transportasi publik agar lebih menarik bagi masyarakat. Jika sistemnya baik, orang akan lebih memilih angkutan umum dibandingkan kendaraan pribadi,” kata Zilhardi.
Mengakhiri pandangannya, Zilhardi berharap pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dapat bekerja lebih baik dalam merencanakan pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia. “Masalah transportasi bukan hanya soal kemacetan, tetapi juga keadilan sosial dan pemerataan pembangunan. Kita harus memastikan bahwa setiap wilayah memiliki akses yang setara terhadap infrastruktur yang memadai,” tegasnya.
Dengan berbagai tantangan yang ada, upaya perbaikan infrastruktur dan sistem transportasi menjadi kebutuhan mendesak agar mudik Lebaran tidak terus-menerus diwarnai kemacetan parah dan ketidaknyamanan bagi masyarakat.
Kontributor : Al
Ass Editor : Ahmad; Editor : M Taufiq Ulinuha
