PWMJATENG.COM, Surakarta – Dalam momentum peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia pada 3 Mei 2025, Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Agus Triyono, menyampaikan pandangan kritis mengenai kondisi kebebasan pers di tengah konflik global dan tantangan era digital.
Menurut Agus, kebebasan pers bukan sekadar hak jurnalistik, tetapi juga indikator utama kualitas demokrasi suatu bangsa. “Pers yang bebas mencerminkan negara yang sehat secara demokratis,” ujar Agus saat diwawancarai di Kampus UMS, Sabtu (3/5).
Dalam konteks internasional, Agus menyoroti krisis kemanusiaan di Palestina. Ia menilai bahwa serangan militer Israel tidak hanya menewaskan warga sipil, tetapi juga secara sengaja menyasar para jurnalis.
“Ini adalah ancaman nyata bagi kebebasan pers. Jurnalis tidak lagi hanya meliput konflik, mereka menjadi sasaran kekerasan yang sistematis,” tegasnya.
Agus menyebut bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk intimidasi global terhadap suara independen. Ia menegaskan bahwa pembungkaman terhadap jurnalis adalah bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia.
Di dalam negeri, Agus menilai kebebasan pers Indonesia telah berkembang pesat sejak runtuhnya Orde Baru. Namun, ia mengingatkan bahwa media saat ini justru rawan dimanfaatkan oleh kelompok yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan.
“Kita perlu waspada. Jika media hanya menjadi corong elite, maka independensi dan objektivitas pemberitaan akan hilang,” ujarnya.
Agus menilai konsentrasi kepemilikan media yang dikuasai segelintir elit merupakan ancaman besar bagi demokrasi. Ia menyerukan pentingnya penguatan regulasi untuk menjaga keseimbangan informasi.
Agus juga menyoroti tantangan besar di era digital, terutama kecenderungan media untuk lebih mengutamakan kecepatan daripada akurasi. Menurutnya, tuntutan pasar yang instan mendorong media untuk mengabaikan proses verifikasi.
“Kecepatan bukan segalanya. Justru akurasi dan etika jurnalistik harus menjadi prioritas,” ujarnya menekankan.
Ia menilai bahwa informasi yang tidak akurat hanya akan memperkeruh ruang publik dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap media.
Baca juga, Dukung Pemerintah tapi Tetap Kritis! Muhammadiyah Tegaskan Sikap Politik di Tengah Dinamika Kebangsaan
Sebagai bagian dari institusi pendidikan, UMS turut mendukung kebebasan pers melalui media mahasiswa, salah satunya ‘Koran Pabelan’. Agus memandang media mahasiswa sebagai ruang belajar yang penting bagi pengembangan nalar kritis.
“Mereka memang belum sempurna, tapi bukan berarti harus dibungkam. Yang perlu adalah pendampingan agar mereka paham prinsip cover both sides,” jelasnya.
Agus juga menyesalkan minimnya partisipasi mahasiswa dalam isu-isu nasional dan rendahnya tingkat literasi media di kalangan generasi muda. Ia menyarankan agar literasi media menjadi kurikulum wajib dan bagian dari gerakan kebudayaan kampus.
Agus menegaskan bahwa masyarakat pun memiliki peran strategis dalam menjaga kebebasan pers. Mulai dari menjadi kontrol sosial terhadap media hingga menciptakan budaya literasi yang sehat.
“Masyarakat harus cerdas memilah informasi. Ini bukan hanya tanggung jawab jurnalis, tapi juga publik,” tegasnya.
Ia menyebut bahwa keberlanjutan kebebasan pers sangat bergantung pada kesadaran bersama. Ketika media, akademisi, dan masyarakat berkolaborasi, ekosistem informasi yang sehat akan tercipta.
Menutup pernyataannya, Agus menyampaikan bahwa transformasi media di era digital adalah keniscayaan. Namun, semua pihak harus memastikan bahwa perubahan ini tidak mengorbankan nilai-nilai kebebasan dan kebenaran.
“Tantangannya kompleks, tetapi kebebasan pers tetap harus dijaga agar media bisa terus menjadi pilar keempat demokrasi yang kokoh,” pungkasnya.
Dengan refleksi ini, Agus berharap peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia bukan sekadar seremoni, tetapi momen untuk memperkuat komitmen bersama dalam menjaga kebebasan, integritas, dan akurasi informasi di tengah tantangan zaman.
Kontributor : Yusuf
Ass Editor : Ahmad; Editor : M Taufiq Ulinuha
