PWMJATENG.COM, Surakarta – Dalam rangka memperingati Hari Konstitusi pada 18 Agustus 2024, Guru Besar Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Aidul Fitriciada Azhari, yang juga Ketua Komisi Yudisial (KY) Periode 2016-2018, memberikan pandangannya tentang pentingnya penerapan good governance untuk mewujudkan Indonesia Emas. Penetapan tanggal 18 Agustus sebagai Hari Konstitusi berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008, mengingat pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).
Aidul Fitriciada Azhari menekankan bahwa tantangan terbesar saat ini adalah penerapan good governance. “Tujuan utamanya adalah menciptakan pemerintahan yang bersih dengan tata kelola yang baik, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi,” ujar Aidul saat ditemui pada Minggu, 18 Agustus. Menurutnya, good governance bukan hanya sekadar penerapan demokrasi, melainkan harus diiringi dengan tata kelola yang berbasis pada kompetensi atau meritokrasi.
Guru Besar UMS ini juga mengkritik sistem demokrasi elektoral yang ada. “Selama ini kita berhasil tampil sebagai negara demokrasi, tetapi demokrasi yang berbasis pada pemilu saja tidak memadai,” jelas Aidul. Ia menganggap hasil pemilihan Calon Wakil Presiden (Cawapres) baru-baru ini menunjukkan bahwa sistem ini gagal melahirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bahkan mendorong nepotisme.
Baca juga, Toleransi Beragama Rasulullah: Teladan yang Menginspirasi
Nepotisme, menurut Aidul, bertentangan dengan prinsip meritokrasi yang menjadi dasar tata kelola pemerintahan yang baik. “Meritokrasi berbasis pada keahlian, bukan kekerabatan,” tegasnya.
Aidul menjelaskan bahwa Indonesia harus fokus pada penerapan meritokrasi untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik. “Negara-negara Asia Timur telah berhasil berkat sistem meritokrasi yang kuat,” ujarnya. Ia memperingatkan bahwa kegagalan dalam menerapkan meritokrasi dapat mengarah pada otokrasi, sebuah sistem pemerintahan yang dikuasai oleh segelintir orang atau kelompok.
Untuk mencapai Indonesia Emas 2045, Aidul menyarankan agar generasi muda aktif dalam mendukung budaya konstitusi yang kuat. “Prinsip-prinsip konstitusi harus diimplementasikan dengan menempatkan kekuasaan dalam batas yang jelas, tidak terakumulasi pada satu orang, keluarga, atau kelompok,” jelasnya.
Aidul juga mengutip hadis dari HR Bukhari dan Muslim, yang menekankan pentingnya menempatkan urusan kepada ahlinya. “Islam mengajarkan meritokrasi dalam kepemimpinan,” katanya.
Dia mengingatkan bahwa meskipun aturan dan struktur baik, tanpa budaya konstitusi yang mendukung, hasilnya akan tetap gagal. “Sebagus apapun aturan, jika budaya konstitusi tidak mendukung, maka hasilnya akan gagal,” pungkasnya.
Kontributor : Habibah/Yusuf
Editor : M Taufiq Ulinuha
