Dukung Pemerintah tapi Tetap Kritis! Muhammadiyah Tegaskan Sikap Politik di Tengah Dinamika Kebangsaan
PWMJATENG.COM, Karanganyar – Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, Tafsir, menegaskan bahwa Muhammadiyah akan terus mendukung pemerintah dan siapapun yang memimpin bangsa ini. Namun, dukungan tersebut tidak menghilangkan sikap kritis Muhammadiyah dalam menyikapi dinamika kebangsaan.
“Sebagai organisasi persyarikatan, Muhammadiyah memahami bahwa kekuasaan maupun politik di Indonesia tidak bisa terlepas dari Muhammadiyah,” ujar Tafsir dalam acara Silaturahim dan Halalbihalal Kader Muhammadiyah Jawa Tengah di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Sabtu (26/4/2025).
Tafsir mencontohkan sikap Nabi Muhammad SAW dalam berhadapan dengan kekuasaan. Ia mengisahkan, pada tahun ke-6 Hijriyah, Nabi Muhammad SAW menghormati keputusan pemerintah Mekkah yang melarang beliau berhaji. Alih-alih melawan, Nabi memilih untuk mencari dukungan politik di Madinah.
“Beliau melakukan konsolidasi selama dua tahun hingga jumlah pendukungnya melebihi kekuatan penguasa Mekkah,” tutur Tafsir. “Akhirnya, pada tahun ke-8 Hijriyah, Nabi Muhammad SAW berhasil memasuki Mekkah dan menunaikan ibadah haji pertamanya.”
Menurut Tafsir, konsolidasi serupa penting dilakukan oleh Muhammadiyah. Ia menyebut, kader Muhammadiyah tersebar di berbagai sektor dan lini kehidupan. Karena itu, ia menilai acara silaturahmi yang digelar Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Muhammadiyah Jawa Tengah menjadi momen penting untuk mempererat barisan.
“Konsolidasi ini bertujuan memperkuat kegiatan keumatan dan syiar Muhammadiyah, khususnya di Jawa Tengah,” katanya.
Baca juga, Paripurna! PWM Jateng Tutup Serangkaian Ibadah Ramadan dan Syawal dengan Halalbihalal bersama MLO, PDM-PDA, dan AUM
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ul Haq, yang juga hadir dalam acara tersebut, mengungkapkan fakta menarik. Ia mengakui bahwa banyak kader Muhammadiyah yang berkiprah di berbagai lembaga strategis, namun belum teridentifikasi dengan maksimal.
“Mereka harus bersinergi untuk memberikan manfaat lebih luas bagi dakwah Muhammadiyah,” ujar Fajar. Ia menegaskan bahwa hasil dari kerja-kerja dakwah tersebut akan dikembalikan untuk kepentingan masyarakat umum, bukan hanya untuk Muhammadiyah.
Sementara itu, Sekretaris LHKP Muhammadiyah Jawa Tengah, Wahidin Hasan, membeberkan jumlah kader Muhammadiyah yang saat ini berada di jabatan strategis. Ia menyebutkan, di Jawa Tengah saja, terdapat sembilan kepala daerah yang merupakan kader Muhammadiyah.
“Di tingkat DPR RI ada 15 orang, sedangkan di DPRD Provinsi Jateng ada 13 orang,” kata Wahidin. “Sementara di tingkat DPRD kabupaten dan kota, tersebar 98 anggota legislatif yang juga merupakan kader Muhammadiyah.”
Ia berharap sinergi antara para kader di berbagai tingkatan pemerintahan dapat memperkuat misi kebangsaan Muhammadiyah. Menurutnya, kader yang berada di DPR RI akan bekerja sama dengan pemerintah pusat, begitu pula kader di daerah akan bersinergi dengan pemerintah daerah masing-masing.
“Semua ini untuk memastikan dakwah Muhammadiyah terus relevan dan berdampak besar terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara,” tegas Wahidin.
Ass Editor : Ahmad; Editor : M Taufiq Ulinuha
