PWMJATENG.COM, Surakarta – Dana Abadi Nusantara (Danantara) kembali menuai sorotan. Guru Besar Ilmu Manajemen Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Anton Agus Setyawan, menilai entitas ini belum menunjukkan transparansi yang cukup dalam pengelolaan dana publik. Ia mengingatkan bahwa dana tersebut harus dikelola secara konservatif dan akuntabel demi melindungi kepentingan rakyat.
“Ini bukan sekadar investasi biasa. Ini adalah dana rakyat. Maka, pengelolaan Danantara tidak bisa disamakan dengan dana swasta yang berorientasi spekulatif,” tegas Anton saat diwawancarai di kampus UMS, Jumat (2/5).
Menurutnya, sejak awal pembentukan, Danantara menyisakan banyak pertanyaan. Ia menyayangkan minimnya pelibatan para ahli ekonomi dari kalangan akademisi atau pihak independen. “Tidak ada forum terbuka, tidak ada diskusi serius dengan pakar. Semua berlangsung secara tertutup,” katanya.
Anton yang juga menjabat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMS itu mengingatkan bahwa sumber dana Danantara sangat besar dan berasal dari pemotongan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta penggabungan aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ia menegaskan bahwa mekanisme pengawasan harus diperkuat untuk mencegah kerugian besar yang mungkin terjadi.
“Kalau gagal, uang rakyat bisa lenyap. Ini ratusan bahkan ribuan triliun rupiah. Jangan sampai kita hanya menyaksikan kegagalan seperti kasus investasi lain yang pernah terjadi,” ujar Anton.
Ia mengusulkan agar portofolio Danantara tidak hanya berfokus pada satu atau dua proyek infrastruktur besar. Prinsip diversifikasi, menurutnya, penting agar risiko investasi tidak terkonsentrasi dan kerugian dapat diminimalkan.
“Jangan menaruh semua telur dalam satu keranjang. Kita butuh pendekatan portofolio yang cermat dan berbasis risiko,” tambahnya.
Baca juga, Abduh Hisyam: Muhammad Saw. Nabi Agung dan Negarawan Ulung, Teladan Sepanjang Masa
Di sisi lain, Anton mempertanyakan efektivitas pengawasan dari lembaga legislatif maupun aparat hukum terhadap entitas sebesar Danantara. Ia menyebutkan bahwa keterlibatan Kejaksaan pun belum cukup membangun kepercayaan publik.
“Kejaksaan memang ikut terlibat, tapi apakah publik merasa aman? Saya kira belum,” ucapnya.
Lebih lanjut, Anton menyinggung kondisi ekonomi global yang tidak menentu sebagai salah satu alasan mengapa Danantara diciptakan. Ia menilai pemerintah membutuhkan alternatif pendanaan karena minimnya investasi asing dalam proyek-proyek strategis nasional.
Namun, ia mengingatkan agar Danantara tidak dijadikan alat politik oleh pihak-pihak tertentu, termasuk organisasi masyarakat (ormas) yang memiliki kepentingan jangka pendek.
“Kita sedang hidup dalam sistem demokrasi liberal yang kebablasan. Ormas yang dulunya dijadikan alat politik kini menagih balas budi dengan cara-cara yang merusak,” ungkapnya.
Untuk itu, Anton menekankan pentingnya menjauhkan Danantara dari kepentingan politik dan tekanan kelompok mana pun. Ia berharap Danantara difokuskan pada pembiayaan proyek-proyek yang aman, berdampak langsung bagi masyarakat, dan berorientasi jangka panjang.
“Kalau ingin mengambil peran strategis, Danantara harus menunjukkan akuntabilitas dan membuka ruang komunikasi dengan para ahli. Jangan seperti sekarang, lahir mendadak dan minim transparansi,” pungkasnya.
Kontributor : Alvian
Ass Editor : Ahmad; Editor : M Taufiq Ulinuha
