PWMJATENG.COM, Surakarta – Pemerintah Indonesia baru-baru ini meluncurkan Dana Nusantara (Danantara), sebuah Badan Pengelola Investasi (BPI) yang mendapat suntikan dana sekitar Rp1.000 triliun untuk berinvestasi dalam proyek infrastruktur strategis. Namun, kehadiran lembaga ini menuai beragam tanggapan, terutama terkait potensi risiko dalam pengelolaannya.
Guru Besar Ilmu Manajemen Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Anton Agus Setyawan, mengkritisi pendirian Danantara. Ia menyoroti potensi ketidakefisienan dalam pengelolaan BUMN yang selama ini sering terjadi.
“Seperti yang kita ketahui, beberapa BUMN besar di Indonesia, seperti Garuda Indonesia dan Jiwasraya, mengalami kesulitan finansial yang cukup parah. Garuda hampir bangkrut karena memiliki banyak anak perusahaan yang tidak efisien. Sementara itu, Jiwasraya dan Bumi Putra menghadapi skandal yang merugikan masyarakat dan negara,” ujar Anton pada Kamis (13/2).
Menurutnya, jika Danantara tidak berhati-hati dalam memilih proyek investasi, ada kemungkinan besar dana yang dialokasikan justru menambah beban bagi pemerintah dan masyarakat.
“Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan setiap proyek yang didanai memiliki potensi pengembalian yang tinggi. Jika tidak, lembaga ini hanya akan menjadi sumber kerugian baru,” tegasnya.
Di sisi lain, Danantara diharapkan bisa menjadi solusi bagi proyek-proyek yang tidak dapat dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Lembaga ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur yang tertunda, termasuk proyek Ibu Kota Negara (IKN) yang masih minim investasi swasta. Namun, Anton mengingatkan bahwa pengelolaan yang tidak profesional dapat menimbulkan masalah serius.
Baca juga, Penjelasan PP Muhammadiyah tentang Penggunaan Kriteria Wujudulul Hilal pada Kalender 1446 H
“Tentu saja, kita ingin melihat apakah Danantara mampu mengelola dana sebesar itu dengan transparan dan berbasis analisis yang matang. Jika pengelolaannya tidak tepat, lembaga ini bisa menghadapi masalah yang sama seperti Garuda, Jiwasraya, atau Bumi Putra,” lanjutnya.
Selain faktor teknis, aspek politik dalam pembentukan Danantara juga tidak bisa diabaikan. Seperti BUMN lainnya, lembaga ini berisiko terpengaruh kepentingan politik, yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan strategis.
“Sering kali, intervensi politik dalam BUMN berdampak negatif pada kinerja perusahaan. Ini yang membuat sulit bagi Indonesia untuk memiliki BUMN yang kompetitif secara global, seperti Temasek di Singapura atau Petronas di Malaysia,” jelas Anton, yang juga menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMS.
Meski demikian, ia tidak menampik bahwa jika dikelola dengan baik, Danantara memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan tanpa membebani APBN dan pajak rakyat.
“Kita perlu melihat bagaimana Danantara akan beroperasi. Apakah kehadirannya membawa dampak positif atau justru menjadi beban baru? Yang jelas, transparansi dan kehati-hatian dalam pengelolaan menjadi kunci utama agar lembaga ini benar-benar bermanfaat bagi negara dan masyarakat,” pungkasnya.
Kontributor : AI
Ass Editor : Ahmad; Editor : M Taufiq Ulinuha
