Pidato Iftitah Ketua Umum PP ‘Aisyiyah pada Tanwir I ‘Aisyiyah Tahun 2025

PIDATO IFTITAH TANWIR I AISYIYAH PERIODE 2022-2027
Jakarta, 15-17 Rajab 1446 H /15-17 Januari 2025 M

“DINAMISASI PEREMPUAN BERKEMAJUAN MEWUJUDKAN  INDONESIA BERKEADILAN”

Salmah Orbayinah
Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyiyah

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke Hadirat Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya yang tiada batas kepada kita semua sehingga pada hari ini kita bisa bersama-sama menghadiri acara Tanwir I Aisyiyah periode 2022-2027. Selanjutnya rasa syukur yang teramat dalam juga kita rasakan bersama bahwa Allah SWT. masih memberikan kita rasa gembira dan nikmat serta kesempatan untuk terus ikhlas berkhidmat di Aisyiyah. Kumpulan keikhlasan, ketulusan. kesungguhan dan kegembiraan Ibu-ibu Pimpinan Aisyiyah dari Pusat sampai ranting di seluruh Indonesia, menjadikan Aisyiyah semakin kokoh, kuat dalam menjalankan visi dan misi dakwahnya serta terus berkembang di usianya yang memasuki 108 tahun. Tentunya dengan semangat kebersamaan Ibu-ibu dalam mendinamisasi gerakan Aisyiyah, maka Aisyiyah tentunya tidak akan pernah mundur tetapi justru semakin maju dan menjadi ormas keagamaan perempuan yang terdepan.

Usaha yang telah dilakukan Aisyiyah baik di tingkat lokal, nasional maupun global telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Melalui program- programnya baik oleh Majelis dan Lembaga serta Amal usahanya Aisyiyah berupaya memberikan kontribusi maksimal untuk masyarakat, serta kemajuan bangsa dan negara. Pengakuan dan apresiasi yang positif terhadap Aisyiyah banyak diberikan baik oleh pemerintah maupun pihak luar. Apresiasi atas capaian ‘Aisyiyah dalam skala nasional yaitu menerima penghargaan dari Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) atas dukungan, komitmen, dan partisipasi dalam layanan intervensi spesifik dan sensitif sebagai upaya percepatan penurunan stunting pada Selasa 6 Desember 2022 dan memperoleh SDGs Awards 2024 yang diberikan pada PDA Banggai, Sulawesi Tengah tanggal 7 Oktober 2024 oleh Bappenas kategori Organisasi Masyarakat Sipil (OMS). Disamping itu sinergi dan kolaborasi serta kerjasama dengan pemerintah maupun pihak luar telah dilakukan, itu menggambarkan bahwa Aisyiyah dipercaya banyak pihak. Kerjasama dengan pemerintah antara lain dengan Kementerian Perempuan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana, Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Agama RI, Kementrian Kesehatan, Badan Amil Zakat Nasional, LazisMu, Puspeka Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Indonesia Satoe, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik (GIDKP), Echo Bhinneka Muhammadiyah, dan MDMC. Sedangkan kerjasama dengan CSR dilaksanakan di beberapa daerah, misalnya dengan BI melalui KJRI Malaysia untuk mendukung program/kegiatan Sanggar Belajar PCIA Kuala Lumpur. Kerjasama dengan mitra internasional antara lain dengan Women World Bank, pengelolaan sampah dengan Green Faith, Department Foreign Affairs and Trade Australia (DFAT) bersama dengan Bappenas. Dengan sinergi, kolaborasi dan kerjasama akan timbul saling menghormati, dan bersedia berbagi gagasan, ide dan rencana untuk menghasilkan hasil yang lebih besar, efektif, eisien dan bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam Al-Qur’an, kerja sama atau ta’awun sangat dianjurkan, terutama dalam kebaikan dan ketakwaan. Prinsip kerja sama ini tercantum dalam Quran Surah Al- Ma’idah ayat 2, yang artinya: “… Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.” (QS. Al Ma’idah: 2). Ayat ini menunjukkan bahwa kerja sama harus difokuskan pada hal-hal yang memberikan manfaat, mendukung kebajikan, dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Dalam konteks organisasi kerja sama adalah untuk mencapai tujuan bersama. Prinsip ini juga menuntut transparansi, kejujuran, dan kesatuan niat demi tercapainya hasil yang baik dan diridai oleh Allah SWT.

Pada kesempatan ini atas nama Pimpinan Pusat Aisyiyah kami mengucapkan selaksa terimakasih kepada Pemerintah dan para pihak yang telah menjadi partner dakwah Aisyiyah. Juga kepada Ibu-ibu Pimpinan Aisyiyah dari semua tingkatan di seluruh pelosok tanah air dan mancanegara atas kerja keras dan ikhlas dalam memajukan Aisyiyah untuk kemaslahatan umat ,bangsa dan negara. Sebagai organisasi otonom khusus dari Muhammadiyah, maka gerakan Aisyiyah harus seiring dan sejalan dengan Muhammadiyah. Spirit lahirnya ‘Aisyiyah sebagai tafsir transformative Kyai Dahlan terhadap firman Allah SWT tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam beriman dan beramal untuk mewujudkan kehidupan yang baik (ḥayātan ṭayyibah), sebagaimana tercantum dalam Q.S An Nahl 97.

Barangsiapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan

Keadilan untuk Semua

Tema Tanwir tahun ini ialah “Dinamisasi Perempuan Berkemajuan Mewujudkan Indonesia Berkeadilan”. Islam adalah agama yang menyebarluaskan dan mewujudkan risalah rahmatan lil-ā‘lamīn, yakni pembawa rahmah bagi seluruh alam. Misi rahmatan lil‘alamīn di antaranya tercermin dalam risalah Nabi yang memuliakan dan mengembangkan potensi perempuan sebagaimana laki-laki selaku insan mulia yang diciptakan Allah dengan tugas utama menjalankan ibadah dan khalifah di muka bumi. Misi Rahmatan lil alamin juga tercermin dari nilai keadilan dalam ajaran agama Islam.

Perempuan Berkemajuan dimaknai sebagai perempuan yang memiliki alam pikiran dan kondisi kehidupan yang maju dalam segala aspek tanpa mengalami hambatan dan diskriminasi baik secara struktural maupun kultural. Perempuan yang maju adalah perempuan yang berilmu pengetahuan dengan landasan iman (RPB, 2022). Kata adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah sama berat, tidak berat sebelah atau berpihak pada yang benar dan berpegang pada kebenaran. Oleh karena itu sikap adil sering dilambangkan dengan neraca timbangan dengan berat yang seimbang. Sikap adil akan membantu membentuk kehidupan yang damai, tentram dan harmonis dengan semua orang di sekitar kita. Dengan memiliki sikap adil, maka akan membantu memperkuat persatuan dan kedamaian serta mencegah terjadi perpecahan. Islam meletakkan nilai keadilan sebagai salah satu nilai kemanusiaan yang asasi dan dijadikan sebagai pilar kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Allah SWT mengutus para Rasul dalam rangka untuk menegakkan dan mewujudkan keadilan di muka bumi. Allah berfirman :“Sesungguhnya    Kami    telah    mengutus    rasul-rasul    Kami    dengan    membawa    bukti- bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan mizan (neraca,keadilan)supayamanusiadapatmelaksanakankeadilan.”(Qs. al-Hadid/57:  25)

Allah juga berfirman dalam QS. An Nahl 90

Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat. Ada tiga perintah penting dalam ayat ini yang harus dijalankan, yaitu berlaku adil, berbuat ihsan (baik), dan memberi bantuan kepada kerabat. Selain juga melarang perbuatan keji munkar dan permusuhan. Maka keadilan menjadi dasar utama mewujudkan persatuan dan kedamaian.

Demikian juga dalam QS An-Nisa ayat 58, yang artinya : Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat [Q.S. al-Nisa (4): 58]. Prof. Dr. Yusuf   Qardlawi   dalam   bukunya   “SistemMasyarakatIslamdalamAl-Qur’an&Sunnah” memberikan pengertian adil adalah “memberikan kepada segala yang berhak akan haknya, baik secara pribadi atau secara berjamaah, atau secara nilai apa pun, tanpa melebihi atau mengurangi, sehingga tidak sampai mengurangi haknya dan tidak pula menyelewengkan hak orang lain”

Nilai keadilan meniscayakan bahwa semua manusia di hadapan Allah pada hakikatnya sama. Menegakkan keadilan dapat dilakukan siapa saja, bukan hanya oleh penegak hukum atau pun pejabat negara. Paling tidak, dapat dilakukan dengan cara memberikan berbagai kesempatan dan hak yang sama kepada semua orang.

Dalam konteks relasi laki-laki dan perempuan, nilai keadilan berarti jenis kelamin laki-laki dan perempuan merupakan bagian dari keragaman manusia secara umum, dan sama sekali bukan bentuk diskriminasi Tuhan. Sebab pada dasarnya yang membedakan manusia di hadapan Allah tentu bukan jenis kelamin atau intelektual, melainkan keunggulan spiritual, amal ibadah dan perbuatan-perbuatan terpuji lainnya, sebagaimana dalam Q.S. al-Ḥujurāt [49]: 13. Nilai keadilan meniscayakan bahwa semua manusia dipandang setara, namun yang membedakan di mata Allah bukan dari aspek jenis kelamin dan intelektual, melainkan keshalehan spiritual.

Bersikap adil dan menjunjung tinggi keadilan perlu ditanamkan sejak kecil. Berperilaku adil sangat penting dilakukan dalam kehidupan sehari-hari bagi seluruh anggota keluarga, masyarakat , bangsa dan negara agar tidak merugikan orang lain atau tidak berpihak kepada pihak tertentu, sehingga yang lain merasa dirugikan. Karena keadilan fondasi utama dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan memiliki sikap adil akan memberikan kebahagiaan kepada semua orang karena memberikan hak yang memang seharusnya mereka peroleh.

Komitmen Aisyiyah untuk Mewujudkan Indonesia Berkeadilan

Aisyiyah dari sejak berdiri hingga sekarang tetap berkomitmen untuk terus menebar manfaat bagi seluruh masyarakat , umat, bangsa dan negara di seluruh aspek kehidupan. Kini Aisyiyah terus melakukan penguatan dan memperluas dakwah gerakan di semua tingkatan dan lapisan sehingga menjadikan Aisyiyah semakin kuat, unggul dan berkemajuan. Kekuatan Aisyiyah sebagai organisasi perempuan muslim berkemajuan harus kita gerakkan secara lebih optimal sehingga dapat berkontribusi dalam memecahkan berbagai permasalahan kemanusian semesta maupun kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk diantaranya usaha mewujudkan keadilan bagi semua.

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 pasca Amandemen Ketiga menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara dengan pemerintahan yang berdasar kepada hukum (rule of law). Lebih lanjut, dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan tersebut sejalan dengan agenda global yang tertuang di dalam Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya dalam Goal 16: mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif demi pembangunan berkelanjutan dengan menyediakan akses keadilan bagi semua dan membangun lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan. Lebih jauh, Goal 16.3 SDGs menyampaikan tujuan spesifik mempromosikan supremasi hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses keadilan yang setara bagi semua. Berdasarkan data Indeks terhadap akses keadilan 2021, menyebutkan bahwa beberapa permasalahan hukum yang paling banyak dialami oleh masyarakat adalah masalah kriminalitas 54.4%, masalah terkait keluarga dan anak 31.6%, permasalahan jaminan/bantuan sosial 27.5%, permasalahan terkait perniagaan dan tanah 24.3%, masalah terkait dengan kewarganegaraan dan administrasi 21.4%. Disamping itu masalah pendidikan menempati 18,2%, kesehatan 17,9%, kekerasan berbasis gender 16,1% dan pelayanan publik 16,1%.

Ketidakadilan perempuan dalam dunia pendidikan Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2022 Badan Pusat Statistik (BPS), rata-rata lama sekolah penduduk perempuan 15 tahun ke atas lebih rendah dibanding laki-laki. Yakni 8,87 tahun berbanding 9,28 tahun. Data tersebut menunjukkan perempuan masih menghadapi tantangan seperti pernikahan dini, penghapusan sekolah, dan stereotip gender yang menghambat mereka untuk meraih pendidikan yang setara dengan laki-laki. Disamping itu masih dalam sektor pendidikan adalah ketimpangan pendidikan di wilayah perkotaan dan perdesaan yang masih tinggi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Maret 2023 menunjukkan bahwa ketimpangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan perdesaan masih cukup tinggi. Berdasarkan data tentang tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk usia 15 tahun ke atas di desa dan kota, masih terdapat 5,11% penduduk desa yang tidak/belum pernah sekolah dan sebanyak 12,39% tidak menamatkan pendidikan SD. Sementara itu, angka penduduk yang tidak/belum pernah sekolah di wilayah perkotaan hanya 1,93% dan penduduk yang tidak tamat SD adalah 6,62%. Pada perkotaan, terdapat 49,16% penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah menamatkan pendidikan SMA/sederajat. Akan tetapi, penduduk desa yang menamatkan jenjang pendidikan SMA/sederajat hanya sebesar 27,98%.

Indonesia Judicial Research Society (IJRS) tahun 2023 mengungkapkan 32,5 persen kelompok rentan masih mengalami perlakuan berbeda, dan 40,4 persen merasa proses hukum cenderung tidak adil. Salah satu bentuk ketidakadilan yang sering menimpa kelompok rentan adalah kekerasan seksual. Hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) dan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) tahun 2024 menyebutkan bahwa kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun menurun dari 9,4 persen pada 2016 menjadi 6,6 persen di 2024. Sedangkan prevalensi kekerasan terhadap anak-anak yaitu anak laki-laki, prevalensi turun dari 61,7 persen pada 2018 menjadi 49,83 persen, dan untuk anak perempuan dari 62 persen menjadi 51,78 persen. SPHPN tahun 2024 menunjukkan 1 dari 4 perempuan usia 15 – 64 tahun di Indonesia pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dari pasangan dan/atau selain pasangan selama hidupnya. Hasil SPHPN juga menunjukkan bahwa pada tahun 2024 prevalensi kekerasan berbasis gender online (KBGO) menurun dan umunnya terjadi pada perempuan usia 15 – 24 tahun. Terjadi pula penurunan praktik sunat perempuan usia 15 – 49 tahun jika dibandingkan dengan tahun 2021. Penurunan juga terjadi pada prevalensi angka KDRT yaitu sebesar 2,5 persen. Angka prevalensi kekerasan terhadap anak pada SNPHAR 2024 lebih rendah dari pada tahun 2018, akan tetapi lebih tinggi dibandingkan angka prevalensi tahun 2021, baik pada kekerasan sepanjang hidup maupun dalam 12 bulan terakhir. Artinya ada penurunan terhadap kualitas hidup perempuan dan anak di Indonesia, hanya saja dibandingnya negara lain kondisi perempuan dan anak di Indonesia masih tertinggal kualitas hidupnya daripada negara lain.

Kesenjangan gender dalam kesehatan merupakan perbedaan atau ketidaksetaraan yang terjadi antara perempuan dan laki-laki dalam hal akses, penerimaan, dan hasil kesehatan. Hal ini mencakup segala aspek kesehatan, mulai dari pencegahan penyakit, akses terhadap layanan kesehatan, pengambilan keputusan terkait kesehatan, hingga hasil kesehatan akhir. Kesenjangan gender dalam kesehatan dapat termanifestasi dalam berbagai bentuk, seperti disparitas dalam tingkat kecenderungan terkena penyakit, tingkat akses terhadap perawatan kesehatan yang berkualitas, serta kesenjangan dalam pemahaman dan dukungan terhadap kesehatan seksual dan reproduksi.

Sebagai wujud komitmen Aisyiyah terhadap permasalahan di atas dan juga SDGs 16.3 maka sudah sejak awal dakwah Aisyiyah tentunya mengarah kepada terwujudnya keadilan untuk semua. Baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial , politik, hukum maupun yang lainnya. Memasuki Tahun 2025 Komitmen Aisyiyah untuk mewujudkan keadilan bagi semua tentunya harus terus dilanjutkan di tengah tantangan dakwah yang semakin berat.

Komitmen ini ditegaskan dalam hasil keputusan Muktamar ‘Aisyiyah ke 48 di Surakarta. Melalui isu-isu strategi yang telah ditetapkan, ‘Aisyiyah mulai dari tingkat pusat hingga ranting melakukan kerja-kerja dakwah yang salah satunya untuk mewujudkan Indonesia yang berkeadilan. ‘Aisyiyah meyakini bahwa pilar keadilan adalah keluarga, masyarakat, bangsa dan negara sehingga keadilan harus ditegakkan mulai dengan penguatan nilai-nilai dalam keluarga, masyarakat, hingga bangsa dan negara.

Terbinanya nilai-nilai keadilan dalam keluarga menjadi bibit bagi bertumbuhnya jiwa-jiwa generasi penerus bangsa yang berkeadilan yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan. Melalui penguatan Ketahanan Keluarga berbasis an Keluarga Sakinah dan Qaryah Thayyibah, ‘Aisyiyah berkomitmen untuk menamkan nilai-nilai keadilan ini sejak dini. Keluarga merupakan satuan terkecil masyarakat yang berfungsi sebagai tonggak kehidupan umat, masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Institusi keluarga merupakan madrasah untuk melahirkan dan menumbuhkan manusia yang berkualitas utama yaitu manusia yang bertakwa dan berkemajuan. Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik keluarga dalam mengelola sumber daya fisik maupun non fisik dan mengelola masalah yang dihadapi, untuk mewujudkan keluarga berkualitas dan tangguh sebagai pondasi utama dalam mewujudkan Ketahanan Nasional. Oleh karena itu ketahanan keluarga menjadi isu penting bagi ‘Aisyiyah dalam mendukung keberhasilan cita-cita Indonesia untuk mewujudkan generasi emas tahun 2045. Pola pengasuhan keluarga dengan mendasarkan pada nilai-nilai utama seperti keadilan, kejujuran, kerja keras, menghargai perbedaan, cinta damai, mencintai lingkungan,mencintai tanah air dan berjiwa entrepreneur merupakan salah satu kunci dalam menguatkan ketahanan keluarga menuju ketahanan nasional.

Masyarakat yang berkeadilan adalah langkah selanjutnya setelah penguatan nilai di dalam keluarga. Salah satunya adalah mewujudkan masyarakat yang adil dalam perekonomian dan pangan. ‘Aisyiyah percaya bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam hal penguatan ekonomi dan juga membangun kedaulatan pangan. Hal ini dikarenakan perannya cukup besar dalam mengelola lahan pertanian, merawat tanaman sampai kepada tanggung jawab ketersediaan pangan keluarga. Bahkan dalam situasi sulit seperti pandemi covid-19 yang lalu maupun dalam situasi bencana. Oleh karena itu menjadikan perempuan sebagai agen-agen potensial dalam membangun kedaulatan pangan sangat penting dengan dukungan penuh dari pemerintah termasuk budaya menanam pangan lokal, gerakan menanam di rumah, gerakan membeli produk pangan lokal adalah langkah-langkah strategis yang penting untuk dilaksanakan secara serius. Menjaga kedaulatan pangan berarti membuka akses ekonomi bagi perempuan dan kelompok marginal untuk meningkatkan dan menguatkan ekonominya sebagai pemenuhan hak dasar mereka.

Keadilan dalam kehidupan bernegara juga harus terus ditegakkan seiring dengan penegakan keadilan dalam keluarga dan masyarakat. Terlebih, Indonesia menetapkan dirinya sebagai negara hukum dimana UUD 1945 menjadi dasar bagi seluruh aturan yang ada. Sayangnya masih banyak persoalan terkait hukum yang terjadi khususnya dalam upaya penegakan hukum dan memperoleh keadilan. Langkanya keadilan dan penegakan hukum yang benar sesungguhnya merupakan sebuah ancaman bagi masa depan bangsa itu sendiri. Dalam bidang hukum, ‘Aisyiyah melakukan kerja-kerja pendampingan melalui POSBAKUM untuk memastikan masyarakat miskin dan marginal mendapatkan haknya dalam perlindungan hukum dan keadilan.

Mewujudkan keadilan juga harus dikuatkan dalam peran-peran kita berbangsa. Tidak hanya berperan dalam merebut kemerdekaan, tetapi ‘Aisyiyah juga menunjukkan komitmennya untuk mengisi kemerdekaan ini dengan penguatan kebangsaan dari berbagai bidang. Mulai dari bidang pendidikan, ‘Aisyiyah sebagai pemula pendidikan anak usia dini di Indonesia terus menguatkan langkahnya dalam memberikan pendidikan yang berkualitas dan juga pendidikan yang inklusif bagi seluruh anak bangsa, mulai dari PAUD hingga ke Perguruan Tinggi. Dalam bidang kesehatan, bersama Muhammadiyah, ‘Aisyiyah juga mendirikan layanan kesehatan di berbagai lokasi yang bahkan belum terjangkau oleh pemerintah. ‘Aisyiyah percaya bahwa meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang berkeadilan adalah mudahnya akses layanan kesehatan untuk semua masyarakat tanpa terkecuali dengan standar pelayanan yang berkualitas. Dalam bidang Tabligh, ‘Aisyiyah mensyiarkan nilai-nilai keadilan dan keagamaan dengan dakwah yang santun dan ramah. Bahwa agama hadir membawa keadilan, kedamaian dan membawa maslahat bagi seluruh alam.

Penutup

‘Aisyiyah sebagai gerakan perempuan berkemajuan selama satu abad dan mengawali abad kedua dalam gerakannya merupakan pilar strategis masyarakat madani Indonesia, yakni dalam usaha membebaskan, memberdayakan, dan memajukan bangsa Indonesia. ‘Aisyiyah terus akan mengemban dan berkontribusi membangun kehidupan umat dan bangsa menuju pada peningkatan keadilan, kesejahteraan, menjunjung kehidupan yang bermartabat termasuk secara khusus memajukan kaum perempuan, membangun perdamaian dan membangun kehidupan yang religius melaui peran dakwah ‘Aisyiyah dalam berbagai aspek kehidupan.

‘Aisyiyah saat ini dan ke depan secara khusus akan berhadapan dengan realitas kehidupan dan dinamika kebangsaan yang meniscayakan hadir sebagai Gerakan Perempuan Islam Berkemajuan untuk membangun peradaban bangsa,sebagaimana tercermin dalam tema Muktamar ke -48 ‘Aisyiyah di Surakarta tahun 2022 “Perempuan Berkemajuan Mencerahkan Peradaban Bangsa” termasuk dalam mewujudkan keadilan sehingga ini menjadi satu sinergi, satu kesatuan untuk “Mendinamisasi Perempuan Berkemajuan Mewujudkan Indonesia Berkeadilan”

Melalui momen Tanwir ini mari kita pertegas dan perkuat komitmen serta kontribusi ‘Aisyiyah dalam membangun peradaban bangsa dilaksanakan melaui berbagai bidang kehidupan baik bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, ekonomi,  hukum, dakwah  pemberdayaan masyarakat yang digerakkan melalui penguatan masyarakat di tingkat komunitas maupun melalui Amal Usaha ‘Aisyiyah di berbagai bidang yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia untuk mewujudkan Indonesia Berkeadilan.

Nasrun Minallah Wa Fatkhun Qorib
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Jakarta, 15 Januari 2024

Salmah Orbayinah
Ketua Umum PP Aisyiyah