Tanwir I ‘Aisyiyah: Sorotan Kedaulatan Pangan dan Perlindungan Perempuan
PWMJATENG.COM, Jakarta – Tanwir I ‘Aisyiyah akan digelar pada 15-17 Januari 2025 di Hotel Tavia Heritage, Jakarta. Forum strategis ini akan membahas sejumlah isu penting, termasuk kedaulatan pangan, perlindungan perempuan dan anak, serta pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Islam wasathiyah.
Ketua Umum Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, Salmah Orbayinah, dalam konferensi pers di Kantor PP Muhammadiyah Jakarta pada Selasa (14/1), mengungkapkan bahwa salah satu agenda utama Tanwir adalah mendukung visi Indonesia Emas 2045. “Visi ini dapat tercapai melalui penguatan kedaulatan pangan sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang untuk mewujudkan Negara Nusantara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan,” ujar Salmah.
Menurut Salmah, perempuan memiliki peran signifikan dalam memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan. Ia menyambut baik langkah pemerintah untuk mengurangi impor pangan dan mendorong penguatan sektor pertanian domestik. “Program Makan Bergizi Sehat yang dicanangkan pemerintah sebaiknya menggunakan bahan pangan lokal dengan memperhatikan nilai gizi,” tegasnya.
Namun, Salmah menyoroti tantangan yang dihadapi perempuan petani. Ia menekankan pentingnya pengakuan identitas perempuan petani agar mereka dapat mengakses program pertanian dan peningkatan kapasitas. “Banyak perempuan petani yang berkontribusi besar di sektor ini tetapi belum mendapatkan perhatian yang memadai,” imbuhnya.
Baca juga, Download Tanfidz Keputusan Musypimwil Muhammadiyah Jawa Tengah Tahun 2024
Agenda lain yang menarik perhatian adalah penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terkait perlindungan perempuan dan anak. “Kerja sama ini penting agar penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilakukan secara sinergis dengan mengutamakan perspektif korban,” ujar Salmah.
Sekretaris Umum Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, Tri Hastuti Nur Rochimah, menambahkan bahwa isu perempuan dan anak akan dibahas dari perspektif Islam. “Sebagai gerakan perempuan Muslim berkemajuan, ‘Aisyiyah harus merespons berbagai persoalan dengan pendekatan yang moderat atau wasathiyah,” jelas Tri.
Tri menyoroti sejumlah isu yang memerlukan perhatian, seperti praktik sunat perempuan yang tidak dianjurkan dalam perspektif Muhammadiyah, perkawinan anak yang lebih banyak mendatangkan kemudaratan, serta pentingnya proses perceraian melalui persidangan. “Semua ini perlu disikapi dengan berkeadilan, terutama di tengah maraknya pandangan keagamaan yang justru mendiskriminasi perempuan,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya internalisasi nilai-nilai Islam wasathiyah dalam kehidupan sosial. “Paham keagamaan moderat harus terus disosialisasikan, termasuk melalui media,” tutup Tri.
Ass Editor : Ahmad; Editor : M Taufiq Ulinuha
