Berbeda Iduladha Muhammadiyah dan Pemerintah, Berikut Himbauan Ketua PWM Jawa Tengah
PWMJATENG.COM, Semarang – Sebagaimana diketahui bahwa kemarin, Ahad (18/6/2023), Pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia mengumumkan bahwa 1 Zulhijah 1444 H jatuh pada Selasa 20 Juni 2023 dan Iduladha 1444 H jatuh pada Kamis 29 Juni 2023.
Hasil sidang tersebut berbeda dengan Hisab Wujudul Hilal yang dilakukan oleh Muhammadiyah, bahwa 1 Zulhijah 1444 H jatuh pada 19 Juni 2023 dan Iduladha 1444 H jatuh pada 28 Juni 2023, sebagaimana yang telah diumumkan oleh PP Muhammadiyah 5 bulan yang lalu.
Sama seperti Muhammadiyah, Pemerintah Kerajaan Arab Saudi juga mengumumkan bahwa 1 Zulhijah 1444 H jatuh pada 19 Juni 2023 dan Iduladha 1444 H jatuh pada 28 Juni 2023, sedangkan Hari Arafah diselenggarakan pada 27 Juni 2023.
Menanggapi perbedaan tersebut, Ketua PWM Jawa Tengah Dr. KH. Tafsir, M.Ag. menyampaikan bahwa ke depan jika tidak ada keputusan baru mengenai kriteria penentuan awal bulan Hijriah maka ke depan akan semakin banyak perbedaan.
“Tidak ada niatan kita (Muhammadiyah) berbeda dengan Pemerintah, ataupun sebaliknya. Semua ingin sama, tetapi memang belum ada cara pandangan yang sama atas definisi tanggal 1 (hijriah),” ungkap Tafsir.
Selanjutnya ia menyampaikan bahwa perbedaan yang terjadi di tengah umat Islam berkenaan dengan penentuan awal bulan Hijriah sudah menjadi hal yang biasa dan harus disikapi dengan saling menghormati.
“Warga Muhammadiyah memedomani apa yang menjadi keputusan PP Muhammadiyah. Namun, keputusan Muhammadiyah tidak boleh digunakan untuk menyalahkan keputusan Pemerintah ataupun yang lain. Sebaliknya, keputusan Pemerintah juga tidak boleh digunakan untuk menyalahkan keputusan Muhammadiyah,” tegasnya.
Baca juga, MTT PP Muhammadiyah Umumkan Hasil Hisab Ramadan, Idulfitri dan Iduladha Tahun Ini
Ia juga berharap agar seluruh pihak dapat bersikap dewasa dalam menyikapi perbedaan yang terjadi.
Disinggung mengenai kesamaan Iduladha antara Arab Saudi dengan Muhammadiyah, KH. Tafsir menyampaikan bahwa hal tersebut memperkuat keyakinan warga Muhammadiyah dan menjadi kepercayaan diri tersendiri dalam melaksanakan Salat Iduladha.
Mengantisipasi larangan penggunaan fasilitas umum sebagai tempat Salat Iduladha masyarakat yang berbeda pelaksanaan Salat Idnya dengan Pemerintah, Doktor Bidang Islamic Studies UIN Walisongo Semarang ini mengimbau kepada penyelenggara Salat Id untuk berkoordinasi dengan Pemerintah/pihak-pihak yang mengelola fasilitas umum tersebut.
“Kepada warga Muhammadiyah, panitia Salat Id, dihimbau untuk berkoordinasi dengan baik dengan pemilik fasilitas. Sehingga tidak ada sesuatu yang mengganjal di kedua belah pihak. Kepada Pemerintah semoga bisa berlaku adil dan memfasilitasi kita, sehingga tidak ada larangan dari Pemerintah untuk penggunaan fasilitas umum. Saya yakin insyaallah Pemerintah akan berlaku adil kepada segenap warga negara,” imbau Tafsir.
Ketua PWM Jawa Tengah juga mengajak segenap warga dan simpatisan Muhammadiyah untuk berbondong-bondong melaksanakan Salat Id tanpa harus ragu dan resah meskipun berbeda waktu pelaksanaannya dengan Pemerintah.
“Kita berdoa mudah-mudahan Iduladha kali ini membawa kebaikan dan keberkahan dari Allah Swt. untuk kita semua,” pungkasnya.
Editor : M Taufiq Ulinuha
