Muhammadiyah lahir di Kauman, Yogyakarta, pada 18 November 1912, di tengah masyarakat yang hidup dengan tradisi Jawa. Namun, dalam perjalanan sejarahnya, muncul anggapan bahwa gerakan pembaruan Islam ini berjarak dengan tradisi setempat. Dari mana kesan itu berasal?
Dalam penelitian sejarahnya, Ahmad Najib Burhani mencatat pergeseran kecenderungan Muhammadiyah pada 1930-an, dari corak yang lebih kultural menuju orientasi yang lebih puritan. Dokumen resmi Tarjih yang diterbitkan pada 2014 bahkan mengakui bahwa Muhammadiyah pernah mendapat tuduhan tidak ramah terhadap seni.
Hubungan Muhammadiyah dan budaya Jawa ternyata perlu dibaca melalui perjalanan yang lebih panjang: lingkungan tempat KH Ahmad Dahlan merintis gerakan, perubahan corak pemikiran, hingga pandangan resmi tentang kebudayaan yang berkembang kemudian.
Muhammadiyah Lahir dari Lingkungan Budaya Jawa
Kampung Kauman, yang berada di lingkungan Keraton Yogyakarta, menjadi tempat KH Ahmad Dahlan tumbuh dan merintis gerakan pembaruannya. Ia lahir dengan nama Muhammad Darwis. Ayahnya, KH Abu Bakar, merupakan imam dan khatib Masjid Besar Kauman, sedangkan kakeknya dari pihak ibu, KH Ibrahim, adalah penghulu besar di Yogyakarta.
Latar tersebut menunjukkan kedekatan Ahmad Dahlan dengan kehidupan keagamaan masyarakat Jawa. Namun, kedekatan dengan lingkungan budaya tidak menghalanginya memperkenalkan gagasan baru dalam pendidikan dan dakwah.
Pada 1909, Ahmad Dahlan bergabung dengan Budi Utomo. Menurut sejarah resmi Muhammadiyah, keterlibatan itu memberinya pengalaman mengelola organisasi modern. Ia kemudian merintis sekolah yang memadukan pengajaran agama dengan pengetahuan umum.
Gagasan sekolah tersebut tidak langsung diterima. Sebagian santri dan warga Kauman menolaknya karena sistem pembelajarannya dianggap berbeda dari kebiasaan pendidikan agama saat itu. Perdebatan pada masa awal ini memperlihatkan bahwa pembaruan Muhammadiyah sejak mula bersentuhan dengan tradisi yang sudah mengakar di masyarakat.
Mengapa Muhammadiyah Dianggap Berjarak dengan Tradisi Jawa?
Persepsi tersebut semakin mudah dipahami ketika melihat perkembangan Muhammadiyah setelah masa KH Ahmad Dahlan. Dalam kajian berjudul The Ideological Shift of Muhammadiyah from Cultural into Puritanical Tendency in 1930s, Ahmad Najib Burhani menelaah perubahan kecenderungan gerakan dari corak kultural menuju orientasi yang lebih puritan.
Penelitian dalam Jurnal Masyarakat dan Budaya, Volume 8 Nomor 1 tahun 2006, itu menyoroti beberapa faktor: masuknya pemikiran keagamaan dari luar Jawa, pengaruh sejumlah tokoh asal Sumatra Barat, serta pembentukan Majelis Tarjih yang memberi perhatian pada persoalan syariat. Semua itu merupakan analisis sejarah Burhani, bukan pernyataan bahwa seluruh warga Muhammadiyah mempunyai sikap yang sama. Naskah penelitiannya dapat dibaca melalui arsip jurnal BRIN.
Burhani juga mencatat bahwa pada masa awal Muhammadiyah, identitas Jawa masih tampak dalam bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi maupun berpakaian. Perubahan orientasi pada periode berikutnya tidak menghapus kenyataan bahwa organisasi ini bertumbuh dalam lingkungan tersebut.
Menariknya, Tuntunan Seni Budaya Islam yang termuat dalam Berita Resmi Muhammadiyah edisi Juli 2014 juga menyinggung persoalan ini. Dokumen tersebut mencatat bahwa gerakan pemurnian Muhammadiyah pernah dituduh tidak ramah terhadap seni, lalu menjelaskan upaya reorientasi strategi kebudayaan yang antara lain ditandai Munas Tarjih ke-23 di Banda Aceh pada 1995.
Dalam Pengajian Ramadan PP Muhammadiyah pada 20 Februari 2026, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir kembali mengingatkan bahwa semangat pemberantasan takhayul, bidah, dan khurafat (TBC) belum menonjol sebelum 1927. Ketika semangat itu menguat pada sebagian kalangan, Muhammadiyah seolah terus dihadapkan dengan tradisi dan budaya. Haedar mengingatkan bahwa pada masa Ahmad Dahlan, dakwah juga menggunakan pendekatan seni dan budaya.
Dari sini terlihat bahwa kesan Muhammadiyah berjarak dengan tradisi mempunyai konteks historis. Akan tetapi, kritik terhadap praktik keagamaan tertentu tidak serta-merta menggambarkan sikap organisasi terhadap seluruh warisan budaya Jawa.
Kritik terhadap Tradisi Bukan Berarti Menolak Semua Budaya
Bahasa Jawa, batik, arsitektur, seni pertunjukan, dan upacara adat sama-sama berada dalam kehidupan masyarakat. Namun, penilaian keagamaan terhadapnya tidak dapat disamaratakan, terutama jika suatu praktik menyangkut keyakinan atau ritual tertentu.
Dalam Tuntunan Seni Budaya Islam, hasil Munas Tarjih ke-27 tahun 2010 yang ditanfidzkan pada 2014, seni dan budaya ditempatkan dalam wilayah muamalah duniawiah. Prinsip dasarnya adalah boleh selama tidak terdapat larangan agama pada cara maupun tujuannya.
Dokumen itu bahkan memberi contoh yang dekat dengan kehidupan masyarakat Jawa: bentuk masjid bergaya joglo tidak dipersoalkan karena bentuk bangunan diserahkan kepada kebiasaan setempat. Dokumen yang sama membedakan kebudayaan yang dapat diterima, kebudayaan yang perlu diperbaiki, dan praktik yang bertentangan dengan tuntunan syariat.
Ketua PP Muhammadiyah Dadang Kahmad memberi penjelasan serupa dalam program Catatan Akhir Pekan TVMu pada 3 Oktober 2026. “Kita sebagai orang Islam harus bisa menyeleksi apakah kebudayaan itu tidak melanggar akidah Islam,” ujarnya, sebagaimana dikutip Muhammadiyah.or.id pada 5 Oktober 2026.
Menurut Dadang, ada tiga koridor dalam menyikapi kebudayaan: tidak melanggar akidah, tidak mengganggu ibadah, dan tidak merusak akhlak. Kritik terhadap sebuah tradisi pun sebaiknya disampaikan melalui dialog dan edukasi, bukan langsung menjadi pertentangan dengan masyarakat.
Artinya, ketika suatu kebiasaan dipersoalkan, yang perlu diperiksa adalah unsur dan pelaksanaannya. Menyebut semuanya sebagai “budaya Jawa” belum cukup untuk menentukan penilaian keagamaan.
Islam Berkemajuan dan Ruang bagi Kebudayaan
Sikap Muhammadiyah terhadap kebudayaan tidak berhenti pada persoalan boleh atau tidaknya suatu tradisi dijalankan. Dalam Risalah Islam Berkemajuan, keputusan Muktamar ke-48 tahun 2022 yang diterbitkan PP Muhammadiyah pada 2023, dakwah berbasis budaya disebut sebagai salah satu jalan untuk menjawab tantangan zaman.
Dokumen itu menekankan penghargaan terhadap kebudayaan yang berkembang, sekaligus membuka ruang untuk menerima dan menciptakan budaya baru yang lebih baik. Dakwah berbasis budaya ditempuh melalui dialog dan perubahan sosial yang berlangsung bertahap, tanpa menjadikan budaya lokal sebagai sasaran penolakan secara langsung.
Pada bagian pembangunan kebudayaan, Risalah tersebut juga berbicara tentang pembentukan watak masyarakat. Nilai gotong royong, toleransi, kesetaraan, keadilan, dan kerja keras ditempatkan sebagai bagian dari budaya yang perlu diperjuangkan.
Dalam kerangka ini, kebudayaan tidak dibayangkan sebagai sesuatu yang selalu harus dipertahankan dalam bentuk lama. Ada ruang untuk merawat yang baik, meninjau unsur yang bermasalah, dan mengembangkan cara baru untuk mewariskan nilai kepada generasi berikutnya.
Dari Solo hingga Jepara, Budaya Jawa Tetap Hadir di Sekolah Muhammadiyah
Contoh hubungan yang lebih konkret dapat ditemukan di Jawa Tengah. Pada 15 Oktober 2026, sebanyak 82 murid kelas II SD Muhammadiyah Program Khusus (PK) Solo mengikuti pembelajaran membatik di Batik Puspita Mekar, Kampung Batik Laweyan. Mereka mempelajari teknik batik cap, pewarnaan, dan proses pembuatan karya secara langsung, sebagaimana diberitakan PWMJateng.com.
Guru Seni Rupa SD Muhammadiyah PK Solo, Retno Indriyanti, menjelaskan manfaat kegiatan tersebut bagi pembelajaran siswa. “Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk memperkaya pemahaman murid terkait materi ragam hias dan teknik pewarnaan,” katanya dalam pemberitaan PWMJateng.com pada 15 Oktober 2026.
Di Jepara, siswa SMP Muhammadiyah 5 Kalinyamatan atau SMP Muliya memilih media berbeda. Pada 2 Oktober 2026, mereka membuat mural bermotif batik Muhammadiyah di dinding sekolah untuk memperingati Hari Batik Nasional. Melalui kegiatan yang digerakkan Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), para siswa merancang konsep, menggambar pola, dan mewarnai mural dengan pendampingan guru. Kegiatan itu juga didokumentasikan PWMJateng.com.
Kedua kegiatan tersebut bukan gambaran seluruh sekolah Muhammadiyah, apalagi bukti bahwa semua tradisi mendapat penilaian yang sama. Namun, keduanya menunjukkan bagaimana warisan seni diperkenalkan dan dikembangkan dalam dua lingkungan pendidikan Muhammadiyah.
Ada kaitan penting dengan dokumen Tarjih. Pada bagian rekomendasi Tuntunan Seni Budaya Islam tahun 2014, pimpinan wilayah Muhammadiyah diharapkan melakukan penelitian terhadap budaya lokal di daerahnya, disertai pengujian, inovasi, dan koreksi agar sesuai dengan pedoman. Rekomendasi itu memperlihatkan bahwa hubungan dengan budaya lokal memang memerlukan perhatian dan kajian, bukan penilaian berdasarkan label semata.
Di Solo, murid mengenal proses membatik yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di Jepara, pelajar mengolah motif batik menjadi mural sekolah. Keduanya contoh terbatas, tetapi cukup untuk menunjukkan bahwa ekspresi budaya tetap memiliki tempat dalam kegiatan pendidikan Muhammadiyah hari ini.
Jejak Muhammadiyah sejak Kauman hingga ruang kelas di Jawa Tengah memperlihatkan perjalanan yang tidak satu warna. Ada sikap kritis terhadap praktik tertentu, ada perubahan strategi dakwah, dan ada pula ikhtiar menjaga serta mengembangkan kesenian.
Bagi pembaca, pembedaan itu penting: menghargai bahasa, seni, dan karya budaya Jawa tidak harus berarti menyetujui setiap unsur ritual yang menyertainya. Sebaliknya, keberatan terhadap suatu praktik tidak dengan sendirinya menjadi penolakan terhadap seluruh tradisi. Yang patut ditanyakan lebih dahulu ialah apa maknanya, bagaimana dijalankan, dan nilai apa yang dibawanya.
Editor: Al-Afasy
