Urbanisasi dan Kehilangan Ruang Sosial: Kota yang Tak Lagi Ramah Manusia

PWMJATENG.COM – Kota seharusnya menjadi ruang hidup yang menumbuhkan konektivitas sosial, kesejahteraan, dan kebahagiaan bagi warganya. Namun, realitas urbanisasi di berbagai kota besar Indonesia justru menunjukkan arah yang sebaliknya. Kota yang dibangun dengan janji kesejahteraan kini berubah menjadi ruang yang dingin, padat, dan terasing. Kota kehilangan ruhnya sebagai ruang hidup manusia—bukan sekadar ruang ekonomi.

Urbanisasi yang masif telah menciptakan ketimpangan antara pertumbuhan fisik kota dengan kualitas hidup penduduknya. Ledakan pembangunan gedung-gedung tinggi, pusat perbelanjaan, dan kawasan permukiman elite tidak selalu berbanding lurus dengan hadirnya ruang sosial yang inklusif. Alih-alih menjadi tempat bertemu dan berbagi, kota justru mengasingkan warganya satu sama lain.

Ruang sosial seperti taman kota, balai warga, trotoar yang nyaman, dan ruang publik terbuka semakin tergerus oleh proyek-proyek properti yang menargetkan keuntungan jangka pendek. Pusat kota dipadati beton, sementara warga kecil terpinggirkan ke pinggiran kota yang jauh dari akses transportasi dan fasilitas dasar. Di tengah hiruk pikuk pembangunan, manusia kehilangan tempat untuk sekadar duduk, berbincang, atau bermain bersama anak-anaknya.

Urbanisasi yang tidak berpihak pada manusia telah menumbuhkan individualisme yang akut. Di apartemen-apartemen mewah, tidak mudah menemukan relasi antar tetangga. Di perumahan kelas menengah ke bawah, ruang terbuka untuk bersosialisasi hampir tak tersedia. Jalan raya dipenuhi kendaraan pribadi, sementara pejalan kaki tidak mendapat ruang yang aman. Kota menjadi medan kompetisi, bukan komunitas.

Fenomena ini berdampak besar terhadap kohesi sosial masyarakat urban. Minimnya interaksi sosial menumbuhkan rasa keterasingan, kesepian, dan bahkan stres. Data dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa kehidupan di kota besar sering kali dikaitkan dengan tingginya tingkat gangguan kesehatan mental. Padahal, manusia sejatinya makhluk sosial yang membutuhkan kehadiran dan interaksi dengan sesama.

Pemerintah daerah dan perencana kota tidak bisa menutup mata atas kenyataan ini. Membangun kota tidak cukup hanya dengan menara pencakar langit dan jalan tol. Kota yang sehat adalah kota yang ramah bagi manusia—bukan hanya bagi kendaraan atau investasi. Diperlukan kebijakan yang memprioritaskan penciptaan ruang sosial yang inklusif, terjangkau, dan merata.

Baca juga, Din Syamsuddin: ‘Aisyiyah di Usia 108 Tahun Menjadi Pelopor Transformasi Sosial dan Ketahanan Pangan

Pengalaman kota-kota di dunia seperti Copenhagen, Seoul, dan Medellín menunjukkan bahwa transformasi kota yang manusiawi bukanlah utopia. Mereka sukses menjadikan ruang publik sebagai pusat kehidupan masyarakat. Kota-kota ini mengembalikan trotoar sebagai hak pejalan kaki, menghidupkan taman kota, menyediakan fasilitas olahraga gratis, dan mendesain transportasi publik yang nyaman dan murah. Hasilnya adalah peningkatan kualitas hidup warganya, termasuk kesehatan mental dan rasa aman.

Indonesia sebenarnya tidak kekurangan inisiatif lokal. Beberapa kota seperti Surabaya, Bandung, dan Semarang telah mengembangkan ruang terbuka hijau, taman tematik, dan jalur pedestrian. Namun, upaya ini masih belum menjadi arus utama dalam perencanaan kota nasional. Di banyak kota, pembangunan ruang sosial masih dianggap sebagai pelengkap, bukan kebutuhan pokok.

Redaksi meyakini bahwa revitalisasi ruang sosial harus menjadi agenda strategis dalam pembangunan kota ke depan. Kota yang baik bukan sekadar kota yang efisien secara ekonomi, tetapi juga kota yang menumbuhkan solidaritas, mempererat hubungan antarwarga, dan memanusiakan ruang. Kita perlu menata ulang cara pandang terhadap pembangunan—bahwa ruang publik bukan penghambat, melainkan penguat kohesi sosial dan demokrasi lokal.

Momentum ini harus diambil oleh para wali kota, gubernur, dan perencana kota untuk mengembalikan fungsi sosial kota. Keterlibatan masyarakat dalam merancang ruang publik sangat penting agar ruang-ruang tersebut benar-benar menjawab kebutuhan warga. Konsep partisipatif dalam tata kota bukan sekadar jargon, tetapi alat untuk memastikan bahwa ruang yang dibangun adalah milik bersama.

Lebih dari itu, pendidikan publik tentang pentingnya ruang sosial perlu digalakkan. Warga kota perlu disadarkan bahwa mereka berhak atas kota yang ramah, bersih, aman, dan menyenangkan. Kesadaran ini akan menjadi kekuatan sosial untuk mendorong perubahan kebijakan dan perencanaan kota.

Di tengah derasnya arus urbanisasi dan komersialisasi ruang kota, kita tidak boleh pasrah. Kota adalah milik bersama. Kota bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga tempat hidup. Maka, sudah saatnya kita bertanya: kota seperti apa yang kita inginkan? Kota yang mengejar keuntungan atau kota yang merawat manusia?

Kita masih punya waktu untuk mengubah arah. Namun, perubahan itu hanya mungkin jika pembangunan kota dipandu oleh visi kemanusiaan, bukan semata angka pertumbuhan. Kota harus kembali menjadi ruang yang hangat—tempat bertumbuhnya relasi, kepercayaan, dan harapan bersama.

Ass Editor : Ahmad; Editor : M Taufiq Ulinuha