PWMJATENG.COM, Surakarta – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan dalam 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menuai sorotan tajam. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur efisiensi anggaran dinilai kontradiktif dan berpotensi mengurangi kualitas pelayanan publik.
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Aidul Fitriciada Azhari, menilai bahwa kebijakan ini memiliki pertentangan mendasar.
“Di satu sisi, niatnya baik untuk mengurangi pemborosan. Namun, jumlah kabinet yang sangat besar justru menunjukkan ketidakefisienan. Undang-Undang Kementerian Negara memang mengizinkan hingga 46 kementerian, tetapi saat ini jumlah menteri dan pejabat setingkat menteri melebihi 100. Ini jelas bertentangan dengan prinsip efisiensi,” jelasnya, Jumat (21/2).
Selain itu, pemangkasan anggaran pada sektor pendidikan dan kesehatan turut menuai kritik. Pemerintah memangkas anggaran dua sektor vital ini secara signifikan, yang memicu reaksi keras dari masyarakat, terutama kalangan akademisi dan mahasiswa.
“Dalam Undang-Undang Dasar disebutkan bahwa anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN atau APBD. Pemotongan ini tidak hanya melanggar konstitusi, tetapi juga menghambat tujuan negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan umum,” tambahnya.
Pemerintah beralasan bahwa efisiensi anggaran diperlukan untuk mendukung proyek strategis, salah satunya pendirian Danantara, holding company untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun, Aidul mengingatkan bahwa model seperti ini pernah bermasalah di negara lain, seperti skandal 1 Malaysia Development Berhad (1MDB) di Malaysia.
Baca juga, Efisiensi Anggaran dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Mikro
“Pertanyaannya, bagaimana independensi dan efektivitas Danantara ini? Apakah benar-benar akan memperkuat BUMN atau justru membuka celah baru bagi korupsi?” ungkapnya.
Dampak kebijakan efisiensi juga dirasakan oleh tenaga kerja. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terjadi di berbagai sektor, terutama tenaga honorer dan pekerja di industri yang bergantung pada anggaran negara.
“Banyak hotel dan sektor jasa lainnya terdampak akibat pemangkasan perjalanan dinas dan proyek pemerintah. Ini berpotensi menurunkan daya beli masyarakat dan memperlambat pertumbuhan ekonomi di daerah yang mengandalkan dana APBN dan APBD,” katanya.
Di sisi lain, anggaran untuk sektor pertahanan, kepolisian, dan intelijen tidak mengalami pemotongan signifikan. Hal ini memunculkan pertanyaan publik mengenai prioritas pemerintah dalam mengelola keuangan negara.
“Jika efisiensi benar-benar diterapkan, seharusnya dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya pada sektor yang langsung berdampak pada masyarakat,” tegasnya.
Kritik terhadap kebijakan ini juga menguat di kalangan mahasiswa, yang menggelar demonstrasi dengan tagar #IndonesiaGelap. Gerakan ini mencerminkan kekhawatiran mereka terhadap masa depan yang dinilai suram akibat kebijakan pemerintah.
“Ketika pendidikan dan kesehatan tidak terjamin, ekonomi melemah, dan sistem politik masih korup, mereka merasa masa depan mereka tidak jelas. Ini adalah sinyal kuat bagi pemerintah untuk lebih bijak dalam menjalankan kebijakan efisiensi,” lanjutnya.
Kontributor : Fika
Ass Editor : Ahmad; Editor : M Taufiq Ulinuha
