PWMJATENG.COM, Surakarta – Kebijakan efisiensi anggaran yang diumumkan pemerintah menimbulkan perdebatan di kalangan ekonom dan masyarakat. Langkah ini bertujuan memperbaiki pengelolaan keuangan negara yang selama ini disorot karena dinilai tidak efisien dan sering tidak tepat sasaran. Namun, ada kekhawatiran bahwa pengurangan belanja pemerintah justru dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.
Guru Besar Ilmu Manajemen Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Anton Agus Setyawan, menilai kebijakan efisiensi ini sebagai langkah positif. Menurutnya, beberapa departemen dan lembaga pemerintah selama ini kurang cermat dalam penggunaan anggaran.
“Langkah efisiensi ini sangat penting agar anggaran benar-benar digunakan untuk kegiatan yang memberikan dampak maksimal bagi masyarakat,” ujarnya pada Rabu (12/2).
Namun, Anton juga mengingatkan bahwa kebijakan ini membawa tantangan tersendiri, terutama dari sisi ekonomi makro. Menurutnya, dalam kondisi perekonomian yang sedang lesu, peran belanja pemerintah sangat krusial. Jika anggaran dikurangi secara signifikan, daya dorong pemerintah terhadap ekonomi juga melemah.
“Ketika daya beli masyarakat lemah, kita tidak bisa berharap banyak pada sektor swasta. Pemerintah harus menjadi motor penggerak ekonomi melalui belanja yang cukup besar. Dengan pengurangan anggaran, kita justru berisiko kehilangan daya dorong tersebut,” jelasnya.
Baca juga, PWM Jawa Tengah Ajak Warga Muhammadiyah Semarakkan Ramadan 1446 H!
Salah satu kebijakan yang diharapkan mampu menyeimbangkan efisiensi anggaran dengan pertumbuhan ekonomi adalah program makan siang gratis. Program ini tidak hanya membantu masyarakat tetapi juga dapat menggerakkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Anggaran besar yang dialokasikan untuk program ini bisa memberikan dampak positif jika dibelanjakan di dalam negeri. Ini akan meningkatkan permintaan agregat dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi,” tambah Anton.
Meski demikian, kebijakan ini juga membawa konsekuensi bagi proyek-proyek strategis. Beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN) yang sebelumnya direncanakan untuk meningkatkan konektivitas dan daya saing ekonomi kini terhambat akibat pemotongan anggaran. Proyek infrastruktur yang seharusnya membantu pemulihan ekonomi mengalami keterlambatan, berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.
Anton menilai bahwa pemerintah, di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, perlu membuktikan bahwa efisiensi anggaran ini tetap mampu menjaga stabilitas ekonomi. Target pertumbuhan ekonomi di atas 5% menjadi tantangan besar pada tahun pertama pemerintahannya.
“Saya pesimistis bahwa kita bisa mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5% tahun ini. Namun, kita harus menunggu hasil dari kebijakan ini. Apakah akan berdampak positif atau justru memperburuk kondisi ekonomi?” tutupnya.
Kontributor : Al
Ass Editor : Ahmad; Editor : M Taufiq Ulinuha
