UMKM Sulit Naik Kelas, Guru Besar UMS Soroti Lemahnya Ekosistem dan Tata Kelola
PWMJATENG.COM, SURAKARTA – Guru Besar Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Prof. Kussudyarsana, Ph.D., menyoroti persoalan UMKM yang sulit naik kelas karena lemahnya ekosistem, tata kelola, dan pencatatan usaha.
Menurutnya, dominasi usaha mikro yang mencapai sekitar 97 persen dari total UMKM di Indonesia menunjukkan rendahnya mobilitas vertikal pelaku usaha. Kondisi ini berdampak pada produktivitas, daya saing, hingga kontribusi ekspor nasional yang masih terbatas.
“Kalau dianalogikan seperti pendidikan, ini seperti terus berada di jenjang SD tanpa pernah naik ke tingkat berikutnya. Akibatnya, produktivitas rendah dan kontribusi ekonomi juga terbatas,” ungkapnya saat jumpa pers pengukuhan guru besar di Dapur Solo, Senin (27/4/2026).
UMKM Sulit Naik Kelas
Prof. Kussudyarsana, yang merupakan guru besar ke-71 UMS, menilai sebagian besar UMKM di Indonesia cenderung bertahan di level mikro. Banyak pelaku usaha belum mampu berkembang menjadi usaha kecil, menengah, apalagi besar.
Ia menjelaskan, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan modal. Lebih dari itu, UMKM juga menghadapi tantangan manajerial, kelembagaan, pencatatan usaha, dan tata kelola bisnis.
Dengan kontribusi UMKM yang besar terhadap perekonomian Indonesia, ia menilai masih banyak aspek yang perlu diperbaiki agar pelaku usaha mampu berkembang secara berkelanjutan.
Banyak UMKM Belum Memiliki NIB
Salah satu persoalan yang disoroti adalah minimnya pencatatan usaha melalui Nomor Induk Berusaha atau NIB. Menurut Prof. Kussudyarsana, masih banyak UMKM yang belum terdata secara resmi.
Mengacu pada data Kementerian UMKM tahun 2025, jumlah UMKM yang telah memiliki NIB baru sekitar 1,22 persen. Sementara itu, 98,78 persen lainnya belum memiliki NIB.
Kondisi serupa juga terlihat pada kepemilikan laporan keuangan. Sebanyak 96,49 persen UMKM disebut belum memiliki laporan keuangan, sedangkan yang sudah memiliki laporan keuangan baru sekitar 3,51 persen.
Minimnya pencatatan tersebut menyulitkan pemerintah dalam melakukan pemetaan, pengawasan, dan pemberian intervensi yang tepat kepada pelaku usaha.
Kontribusi UMKM dalam Rantai Nilai Global Masih Rendah
Prof. Kussudyarsana juga menyoroti rendahnya partisipasi UMKM Indonesia dalam Global Value Chain atau rantai nilai global. Istilah ini merujuk pada keterlibatan pelaku usaha dalam jaringan produksi dan perdagangan internasional.
Menurut data yang dipaparkan, kontribusi UMKM Indonesia dalam rantai nilai global selama 20 tahun baru mengalami kenaikan sekitar 4 persen. Angka tersebut tertinggal dibandingkan Vietnam yang mengalami peningkatan partisipasi sekitar 15–20 persen.
Ia menilai kondisi ini menunjukkan bahwa UMKM Indonesia perlu mendapat dukungan yang lebih sistematis agar mampu masuk ke pasar global dan meningkatkan daya saing.
Tata Kelola UMKM Keluarga Perlu Diperkuat
Dalam pemaparannya, Prof. Kussudyarsana menjelaskan bahwa akar persoalan UMKM juga berkaitan dengan dominasi perusahaan keluarga dalam struktur bisnis di Indonesia.
Menurutnya, perusahaan keluarga memiliki karakteristik khusus yang berbeda dari perusahaan pada umumnya. Di dalamnya terdapat hubungan emosional, kepentingan keluarga, dan kepentingan bisnis yang sering kali saling tumpang tindih.
“Perusahaan keluarga memiliki dimensi khusus seperti social emotional wealth, adanya tumpang tindih antara kepentingan bisnis dan keluarga, hingga asymmetric altruism. Ini membuat pendekatannya tidak bisa disamakan dengan perusahaan biasa,” jelasnya.
Ia menjelaskan, social emotional wealth berkaitan dengan nilai emosional keluarga dalam bisnis. Sementara itu, asymmetric altruism dapat dipahami sebagai bentuk bantuan atau perhatian dalam keluarga yang tidak selalu seimbang dan dapat memengaruhi keputusan usaha.
Perlu Ekosistem Pendampingan Berkelanjutan
Kajian Prof. Kussudyarsana mengenai UMKM telah dimulai lebih dari 15 tahun lalu. Penelitian tersebut berangkat dari disertasinya saat menempuh studi di Australia, kemudian berfokus pada UMKM berbasis keluarga.
Dari hasil kajian tersebut, ia menemukan bahwa sebagian besar UMKM masih berada pada tahap awal tata kelola. Tahap ini disebut relational governance, yaitu tata kelola yang banyak mengandalkan hubungan keluarga atau pertemanan dalam akses modal dan pengelolaan usaha.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab UMKM sulit berkembang menuju tata kelola yang lebih formal dan profesional.
“Selama ini kita cenderung membiarkan bisnis berjalan seperti seleksi alam. Padahal, perlu ada pemetaan, rekam jejak usaha, dan pendampingan yang tepat agar mereka bisa naik kelas,” tegasnya.
Ia mendorong adanya pendekatan sistematis dari pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan tersebut dapat berupa pembangunan ekosistem pendampingan yang terstruktur, pemetaan pelaku usaha, penguatan tata kelola, serta pembinaan berkelanjutan.
Dengan ekosistem yang kuat, UMKM diharapkan tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berkembang, meningkatkan produktivitas, dan memberi kontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional.
Kontributor: Fika
Editor: Al-Afasy
