Reformasi Muhammadiyah Menuju MPM, PWM Jateng Targetkan Jadi Prototipe Nasional

PWMJATENG.COM, KARANGANYAR — Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Tengah menggelar Konsolidasi Program Kerja Wilayah di Hotel Anaya Azana Karanganyar, Sabtu (16/5/2026). Agenda strategis ini mengusung target utama untuk menyepakati regulasi transisi menuju manajemen Maju, Profesional, dan Modern (MPM). Melalui momentum akbar tersebut, Jawa Tengah bersiap menjadi wilayah percontohan pertama di Indonesia yang mengoperasikan sistem keorganisasian berbasis indikator kinerja terukur (KPI).

Langkah radikal ini mengawali upaya besar untuk merombak cara kerja organisasi secara menyeluruh. PWM Jateng kini resmi menggeser paradigma lama gerakan amal menjadi gerakan yang berbasis pada dampak nyata. Akibat perubahan haluan tersebut, jajaran pimpinan kini fokus pada wilayah kebijakan strategis, sedangkan urusan eksekusi sepenuhnya beralih kepada para profesional.

Oleh karena itu, kebijakan baru tersebut menandai era baru dalam pengelolaan persyarikatan. Struktur organisasi sekarang menjelma menjadi badan yang berkinerja tinggi, adaptif, serta berbasis data lapangan.

Akselerasi Kualitas dan Target AUM Premium

Pilar penting dalam agenda reformasi Muhammadiyah ini adalah keberanian untuk mengalihkan fokus dari kuantitas menuju penguatan kualitas secara masif. Pengurus wilayah menilai infrastruktur fisik dan jumlah lembaga saat ini sudah lebih dari cukup. Oleh sebab itu, tantangan terbesar sekarang adalah menyulap aset-aset tersebut menjadi pusat keunggulan yang berdaya saing tinggi.

Ketua PWM Jawa Tengah, Dr. KH. Tafsir, M.Ag, menegaskan bahwa fokus masa depan persyarikatan harus tertuju pada aspek kualitatif. Pertimbangannya, secara kuantitas jumlah Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) di Jawa Tengah sudah sangat besar.

“Hal yang diperlukan ke depan adalah meningkatkan kualitas dan membangun program-program unggulan serta AUM yang bersifat atau berada pada level premium. Inilah yang hari ini dibahas; setiap daerah (PDM) paling tidak punya satu AUM berkelas premium karena Muhammadiyah tidak bisa hanya berjuang di level kelas menengah ke bawah saja,” ujar KH. Tafsir.

Selanjutnya, KH. Tafsir menambahkan bahwa sudah saatnya Muhammadiyah memperluas jangkauan dakwah. Persyarikatan harus melayani kebutuhan masyarakat kelas menengah ke atas melalui penyediaan fasilitas pelayanan yang unggul dan prima.

Pembentukan Kantor Eksekutif Semi-Korporat

Guna memuluskan agenda besar tersebut, Muhammadiyah Jawa Tengah resmi membentuk Eksekutif Kantor. Badan baru ini mengadopsi model struktur semi-korporat yang menyerupai lembaga swadaya masyarakat (LSM) global. Secara operasional, kantor tersebut berjalan di bawah komando seorang Direktur Eksekutif yang bertindak sebagai penggerak utama di lapangan.

Sistem tata kelola baru ini sengaja memisahkan peran pimpinan dengan eksekutor program. Melalui pembagian kerja tersebut, organisasi keagamaan ini dapat bergerak lebih lincah dan responsif terhadap perubahan zaman.

“Transformasi manajemen Muhammadiyah itu BUKAN Ganti nama Jabatan dan BUKAN tambah Struktur. Tapi Menggeser Cara Kerja dari ‘amal’ ke ‘Impact’,” ujar Sekretaris PWM Jawa Tengah, Dodok Sartono, S.E., M.M.

Selain itu, Dodok menambahkan bahwa reformasi muhammadiyah ini mengusung misi besar untuk menciptakan kejelasan peran. Pihaknya ingin memastikan setiap unit kerja memiliki target yang transparan.

Penerapan KPI dan Budaya Kerja Profesional

Kemudian, untuk mendukung standarisasi mutu tersebut, manajemen baru mulai menerapkan Key Performance Indicator (KPI) di setiap lini. Semua proses administrasi, keuangan, hingga pengelolaan aset wajib berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang baku. Pengurus juga menyediakan dasbor digital untuk memantau kinerja bulanan secara langsung.

Langkah evaluasi berkala ini menggantikan kebiasaan rapat panjang yang tidak menghasilkan keputusan konkret. Kini, semua pengambilan keputusan organisasi bertumpu pada validitas data, bukan sekadar opini.

“Tujuan utama pertemuan ini adalah menyepakati aturan kepegawaian, penggajian, serta aturan perjalanan dinas di kantor persyarikatan agar tercipta kejelasan (clarity is power) dalam menjalankan amanah,” kata Dodok Sartono kembali menegaskan komitmen organisasi.

Sementara itu, Bendahara PWM Jawa Tengah, Prof. Dr. H. Sofyan Anif, M.Si., turut mendukung penuh pergeseran fokus ini. Pihaknya mengingatkan agar seluruh kader tidak terlena dengan angka-angka capaian masa lalu.

“Selama ini kita sering bangga dengan kuantitas, seperti jumlah perguruan tinggi yang mencapai 168… namun kini kita harus mulai fokus pada peningkatan kualitas agar tidak tertinggal,” ujar Prof. Sofyan Anif.

Pada akhirnya, sistem pengelolaan yang modern ini akan memperkuat daya hidup organisasi di masa depan. Model kepemimpinan yang profesional menjadi kunci utama untuk merawat kepercayaan masyarakat luas. Melalui konsistensi perubahan ini, Jawa Tengah siap menjadi percontohan nasional bagi manajemen organisasi Islam yang berkemajuan.

Kontributor: Medkom PWM Jateng
Editor: Al Afasy