Proses Pemilu Masih Berjalan, Haedar Nashir Minta Seluruh Pihak untuk Menghormati Pilihan Rakyat
PWMJATENG.COM, Jakarta – Pimpinan Pusat Muhammadiyah merilis pernyataan yang mengundang perhatian pasca-pelaksanaan Pemilu 2024. Dalam pernyataan resmi yang dirilis hari ini, Rabu (14/2), Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan beberapa poin penting terkait dengan proses pemilu yang baru saja berlangsung. Selain melalui press rilis, Ketua Umum PP Muhammadiyah juga menyampaikan beberapa hal, berkenaan dengan pernyataan Muhammadiyah terhadap pelaksanaan Pemilu 2024.
“Saya sampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi terhadap para petugas TPS di seluruh Indonesia dan mancanegara bersama perangkatnya. Khususnya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang telah menjalankan tugas dengan baik dan terbit,” ungkap Haedar melalui media instagram miliknya.
Haedar juga meminta kepada seluruh pihak untuk menghormati pilihan rakyat dan menerima hasil Pemilu dengan sikap legowo, satria, sikap kenegarawanan dengan semangat berbangsa dan bernegara yang positif.
“Kami mengimbau semua pihak, terutama partai politik dan para calon legislatif serta calon presiden-wakil presiden beserta pendukungnya, untuk bersabar menunggu hasil resmi pemilu dari KPU. Pengambilan kesimpulan berdasarkan quick count tidak disarankan karena belum tentu akurat,” ungkap Haedar saat dikonfirmasi redaksi.
Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga menekankan pentingnya menjaga situasi yang kondusif pasca-pemilu. Mereka mengajak semua pihak untuk tetap mengedepankan sikap saling menghormati dan tenggang rasa.
Baca juga, Zakiyuddin Baidhawy: Jaga Harmoni dan Kedamaian dalam Pemilu!
“Tidak ada yang harus merasa terlalu berjaya atau terlalu hancur. Kita harus menjaga kedewasaan dalam menerima hasil pemilu, baik sebagai pemenang maupun yang kalah,” tegasnya.
Dalam pernyataan tersebut, Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga menyoroti penyelesaian sengketa hasil pemilu melalui jalur hukum yang sesuai, yakni Mahkamah Konstitusi. Mereka menegaskan pentingnya menghindari tindakan yang dapat memicu konflik dan kekerasan.
“Penggunaan jalur hukum, seperti Mahkamah Konstitusi, adalah cara yang tepat untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Penggunaan kekerasan atau tindakan yang berpotensi merusak persatuan dan kesatuan bangsa harus dihindari,” ungkap Haedar.
Baca Pernyataan Pers PP Muhammadiyah:
Editor : M Taufiq Ulinuha
