PWMJATENG.COM – Semarang, Muhammadiyah dikenal sebagai ormas yang paling kaya di Indonesia bahkan di dunia, hal tersebut membuat ormas ini extra hati-hati dalam mengelola kekayaannya yang bernilai ratusan triliun itu.
Sebut saja di Jawa Tengah, Organisasi yang didirikan oleh Ahmad Dahlan ini mampu berkembang dengan sangat pesat, terdapat 24 perguruan tinggi dan puluhan rumah sakit maupun klinik , koperasi, serta ratusan sekolah bertengger di Jawa Tengah.
Tentu jika ditotal aset Muhammadiyah di Jawa Tengah sangat besar, oleh karena itu banyaknya aset tentu perlu pengelolaan yang profesional dan pengawasan operasional yang ketat. Mengingat di amal usaha Muhammadiyah tersebut merupakan pusat perputaran uang di internal Muhammadiyah yang nilainya miliaran hingga triliunan.
Tafsir, ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Tengah disela-sela memberikan materi dalam Rapat Koordinasi Wilayah(Rakorwil) Lembaga Pembina dan Pengawasan Keuangan (LPPK) PWM di Universitas Muhammadiyah Semarang (UNIMUS) menyampaikan kemungkinan untuk melakukan pemeriksaan harta kekayaan kepada para pengelola amal usaha Muhamamdiyah.
“Mungkin saja, khususnya karena pimpinan amal usaha Muhammadiyah mereka mendapatkan penghasilan yang konkrit seitap bulan, beda dengan pimpinan (Muhammadiyah) yang tidak ada standar keuangan, oleh karena itu bisa diwujudkan semacam ada pendaftaran daftar kekayaan pejabat aum di Muhamadiyah sehingga pengawasannya pertambahan kekayaannya menjadi jelas, tandasnya.
Saat ditanya apakah nantinya jika ditemukan indikasi penyelewengan atau korupsi akan ditindak secara hukum melalui meja hiju, tafsir berpendapat adapun penyelesaiannya bisa dengan dipidanakan namun tidak mutlak harus itu.
“Apakah pidana atau tidak bisa dibicarakan internal Muhammadiyah, bagaimana kalaua terjadi hal-hal ketimpangan, apakah diselesaikan tinternal atau di meja hukum, karena tidak semua masalah harus diselesaikan di pengadilan” imbuh Tafsir.
Dalam acara Rakorwil LPPK Jateng tersebut, tafsir menyampaikan pula apresiasi acara yang digelar oleh LPPK PWM Jateng, dan menurutnya sangat penting guna merefresh para pengurus LPPK.
“Dengan semakin besarnya Muhamamdiyah seiring juga meningkatnya aset muhammadiyah maka keuangan muhammadiyah semakin besar, maka butuh penanganan keuangan pembinaan dan pengawasan lebih intensif, itulah maka peranan LPPK menjadi semakin sentral, acara rakorwil penting untuk merefreshing para pengurus di LPPK” ucapnya.
“LPPK tidak hanya mengawasi, lanjut Tafsir, namun juga membinanya. Dan peranannya semakin sentral dan dibutuhkan , karena manusia mudah terlena maka harus diingatkan terutama dalam pengeloilaan keuangan” pungkas Tafsir.
Supiyono, Ketua LPPK berharap dalam rakorwil tersebut peserta dapat mewujudkan LPPK dalam melaksanakan dukungan terhadap pimpinan persyarikatan dalam menjalankan pembinaan dan pengawasan kekayaan persyarikatan, secara khusus tujuan diharapkan para peserta lebih memahami tugas dan fungsi, dan kode etik pemeriksa keuangan.
Rencana tindak lanjut dari rakorwil tersebut adalah diadakannya rapat teknis tiap eks karesidenan, yang meliputi sosialisasi standar auditor, standar pelaksanaan pemeriksaan dan standar pelaporan hasil pemeriksaan, pemahaman persiapan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan yang diawali dengan pelaporan dari hasil pemeriksaan (*)
Discussion about this post