Wacana Pembatasan Pertalite Desil 9 dan 10 Ancam Daya Beli, Pakar Ekonomi Pembangunan UMS Peringatkan Ini
PWMJATENG.COM, SURAKARTA – Rencana kebijakan pembatasan Pertalite desil 9 dan 10 memicu kekhawatiran baru di tengah masyarakat. Pakar Ekonomi Pembangunan FEB Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Dr. Muhammad Arif, S.E., M.Ec.Dev., menilai langkah tersebut berisiko menekan daya beli warga jika pemerintah tidak menerapkannya secara hati-hati.
Masyarakat Indonesia saat ini sedang gencar mengakses platform digital untuk cek desil DTSEN. Langkah pengecekan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional ini memicu perhatian publik setelah pemerintah menjadikannya acuan penyaluran bantuan sosial hingga skema pembatasan subsidi Pertalite.
Muhammad Arif menyepakati penggunaan data tersebut sebagai instrumen pemetaan sosial ekonomi. Langkah ini membantu pemerintah merancang program sosial secara presisi. Meski demikian, masyarakat perlu memahami status indikator kesejahteraan ini secara komprehensif.
Klasifikasi Kesejahteraan Dalam DTSEN
Metode DTSEN mengelompokkan masyarakat berdasarkan karakteristik sosial ekonomi relatif. Pengelompokan ini mencakup pendidikan, kondisi pekerjaan, tempat tinggal, kesehatan, kepemilikan aset, hingga beban ekonomi rumah tangga. Indikator lengkap tersebut memberikan gambaran menyeluruh melebihi garis kemiskinan konvensional.
Seseorang berpendidikan sarjana, berpenghasilan dua kali UMR, dan memiliki kendaraan pribadi sangat mungkin masuk kelompok desil atas. Namun, posisi tersebut tidak serta-merta menjadikan seseorang masuk kategori kelompok sangat kaya.
Penilaian tingkat kesejahteraan harus menghitung pendapatan, pengeluaran per kapita, aset, serta jumlah beban tanggungan keluarga. Karena itu, klasifikasi ini berfungsi sebagai kriteria desil DTSEN secara relatif, bukan label mutlak kaya atau miskin.
Dampak Pembatasan BBM Subsidi Terhadap Konsumsi
Penerapan pembatasan Pertalite desil 9 dan 10 perlu memperhitungkan ketahanan daya beli warga. Ketika pengeluaran untuk bahan bakar melonjak, ruang belanja masyarakat untuk kebutuhan pokok lainnya pasti menyempit.
Kondisi tersebut langsung memicu kenaikan ongkos transportasi serta harga barang dan jasa. Tekanan biaya hidup ini berpotensi menurunkan daya beli rumah tangga serta melambatkan perputaran roda ekonomi nasional.
Arif menegaskan dukungannya terhadap sistem pemetaan sosial ini. Namun, ia menyarankan agar implementasi pembatasan Pertalite desil 9 dan 10 tidak tergesa-gesa agar tidak memberatkan kelas menengah.
Solusi Kapabilitas dan Perlindungan Sosial
Pemerintah perlu memperluas kapabilitas masyarakat dalam jangka panjang, bukan sekadar memotong anggaran subsidi. Peningkatan kapabilitas ini terwujud lewat pembukaan lapangan kerja baru, pelatihan kerja, dan kemudahan akses pendidikan.
Strategi jangka panjang tersebut harus berjalan berdampingan dengan skema perlindungan sosial. Kebijakan subsidi energi tetap memegang peranan krusial untuk menahan dampak pembatasan BBM subsidi dan menjaga stabilitas ekonomi warga.
Pemerintah wajib mengkaji ulang dampak pembatasan Pertalite desil 9 dan 10 secara matang. Kebijakan publik harus mempertimbangkan kemampuan nyata rumah tangga, beban pengeluaran, serta kesiapan jaring pengaman sosial.
Kontributor: Yusuf
Editor: Akmal
