Muhammadiyah Jateng Beri Banyak Catatan untuk PP Muhammadiyah

PWMJATENG.COM, Semarang – Sidang Pleno I Muktamar ke 48 Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah baru saja berakhir Sabtu-Ahad pekan lalu. Hal ini menjadi penanda bahwa Muktamar secara resmi telah dibuka.

Sidang Pleno I Muktamar sendiri digelar secara hybdrid dari Solo, dan diikuti 34 wilayah se Indonesia, 5-6 November 2022.

Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Tengah sebagai salah satu anggota Muktamar, pada saat Sidang Pleno I menyampaikan apresiasi dan catatan dari warga Muhammadiyah se Jawa Tengah kepada PP Muhammadiyah.

Bertempat di Universitas Muhammadiyah Semarang, Ketua PWM Jawa Tengah Dr. KH. Tafsir, M.Ag. memimpin langsung anggota Muktamar delegasi Jawa Tengah dalam Sidang Pleno I Muktamar.

Mengawali penyampaian tanggapannya, Ketua PWM Jawa Tengah mengapresiasi kinerja PP Muhammadiyah Periode 2020-2022 yang telah membawa Muhammadiyah beserta segenap Ortom dan Amal Usahanya lebih progresif.

“Secara umum konten ketiga buku bahan Muktamar telah mencakup hal-hal penting dan mendasar dalam kiprah Muhammadiyah terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara,” tegas Tafsir.

Baca juga, Gencarnya Framing Calon PP Muhammadiyah, KH. Tafsir : Biarkan Sebagai Wacana

Sebagaimana mekanisme penyampaian tanggapan atas Materi Muktamar, selain menyampaikan secara lisan pada saat Sidang Pleno I kemarin, PWM Jawa Tengah juga menyampaikan tanggapan anggota Muktamar delegasi Jawa Tengah secara tertulis. Berikut tanggapan dan masukan PWM Jawa Tengah kepada PP Muhammadiyah.

TANGGAPAN DAN MASUKAN PWM JAWA TENGAH
TENTANG LAPORAN KEGIATAN PP MUHAMMADIYAHDAN MATERI MUKTAMAR KE 48

Secara umum konten ketiga buku bahan muktamar (Risalah Islam Berkemajuan, Muhammadiyah dan Isu-isu strategis keummatan, kebangsaan, dan kemanusiaan global, serta Program Muhammadiyah 2022-2027), telah mencakup hal-hal penting dan mendasar dalam kiprah Muhammadiyah terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Kajiannya cukup komprehensif disertai dengan analisis yang cukup tajam. Hanya saja bahasanya sangat akademis (terlalu ilmiah), sehingga kurang membumi dan kurang memiliki daya tarik untuk dijadikan referensi sampai ke tingkat cabang dan ranting.

LAPORAN KEGIATAN :

1. Mengapresiasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang telah mampu mengembangkan Persyarikatan, baik di level nasional maupun internasional dalam berbagai aspek.
2. Perlu peningkatan sinergi antar majlis, lembaga, ortom, biro, dan amal usaha.
3. Kerjasama dengan Lembaga-lembaga internasional seperti USAID, AusAID, Muslim Aid, Unicef, Bill & Melinda Gate, San’t Edigio, dan AsiaMuslim Charity Foundation (AMCF), Euro Management Prancis, Yunus Emre Institute Turki, The Australian NationalImams Council (ANIC), belum melibatkan PWM, PDM, maupun PCM. Sehingga terkesan elitis bak Menara gading.
4. MPM dalam pendampingan kegiatan, saya kira perlu dilihat dengan seksama. Apakah kegiatan yang didampingi tersebut, milik dan dikelola oleh persyarikatan atau tidak, seperti pendampingan Mocaf di Banjarnegara.

MUHAMMADIYAH DAN ISU-ISU STRATEGIS KEUMATAN, KEBANGSAAN, DAN KEMANUSIAAN UNIVERSAL

1. Apresiasi terhadap Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang telah responsive terhadap masalah keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal.
2. Belum menyinggung masalah rencana perpindahan ibu kota negara. Hal ini penting, karena kondisi negara dalam keadaan krisis semestinya ada program prioritas.
3. Mendukung pemerintah untuk  mengadakan reformasi di tubuh POLRI.
4. Peningkatan peran Muhammadiyah dalam bidang kesehatan yang mengkhususkan pada upaya penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstrim.
5. Isu tentang nasionalisme perlu dipertajam lagi, karena nasionalisme Indonesia saat ini berhadapan dengan berbagai tantangan yang sangat substansial seperti ideologi transnasionalisme, ideologi materialisme, dan neo komunisme.  
6. Perlu kebijakan tentang relasi antara persyarikatan Muhammadiyah dengan lembaga politik, dengan memposisikan kader-kader persyarikatan dalam diaspora politik Indonesia.
7. Penguatan peran Muhammadiyah di forum internasional dalam persaudaraan dan perdamaian dunia yang berkeadaban, melalui penegasan bentuk kolaborasi dengan intitusi-institusi global terkait.

RISALAH ISLAM BERKEMAJUAN

1. Mengapresiasi hadirnya risalah Islam berkemajuan, meskipun secara historis telah dilakukan.
2. Memasukkan satu sub-bab dalam bab 4 tentang Pengkhidmatan Islam berkemajuan, yaitu pengakuan pemerintah terhadap pengkhidmatan Islam berkemajuan antara lain; Keppres Nomor 567 tahun 1961 tentang  diangkatnya KH Ahmad Dahlan menjadi Pahlawan Nasional. Dan deklarasi Juanda 13 Desember 1957 tentang Indonesia menjadi negara kepulauan.
3. Pada topik pengkhidmatan Islam berkemajuan, pada bab 4 tentang   Pengkhidmatan Islam berkemajuan  perlu dioperasionalkan lebih detail sehingga akan mudah diimplementasikan oleh jajaran persyarikatan sampai cabang dan ranting.
4. Perlu ada penjelasan operasional yang lebih implementatif dari pendekatan bayani, burhani, dan irfani.

USULAN TENTANG PENGEMBANGAN MAJLIS, LEMBAGA, DAN AMAL USAHA:

1. Untuk penguatan organisasi, LSBO ditingkatkan menjadi Majlis, yaitu: Majlis Kebudayaan Muhammadiyah. LP2M (Lembaga Pengembangan Pesantren Muhammadiyah) ditingkatkan menjadi Majlis, yaitu: Majlis Pengembangan Pesantren Muhammadiyah. LPCR ditingkatkan menjadi Majlis, yaitu: Majlis Pengembangan Cabang dan Ranting. LP2KBIH/U Ditingkatkan menjadi Majlis, yaitu: Majlis Pembinaan dan Pengembangan KBIH/U
2. Lembaga Pembina dan Pengawas Keuangan, dalam melaksanakan tugasnya perlu bekerjasama denga PTM/A yang memiliki prodi Akuntansi.
3. Kaderisasi melalui jalur pendidikan dan kehidupan di dalam keluarga perlu ditekankan, mengingat pengaruh budaya di luar keluarga sangat kontraproduktif dengan kegiatan persyarikatan Muhammadiyah.
4. Guna menggerakkan dakwah di kalangan generasi muda, perlu dilakukan penguatan PSHW menjadi event yang besar, dibentuk liga PSHW, yang pelaksanannya bisa bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi Muhammadiyah di seluruh Indonesia.
5. Perlu dilakukan penguatan sistem monitoring pengelolaan keuangan di lingkungan persyarikatan, sehigga peluang terjadinya tindak penyimpangan penggunaan keuangan dapat dihindari sedemikian rupa. Selain itu juga perlu adanya tindakan yang tegas bagi pihak-pihak yang melakukan penyimpangan pengelolaan keuangan
6. Sasaran Dakwah di kalangan milenial, generasi Z, generasi alpha, dan generasi sandwich.
7. Penguatan kaderisasi secara teratur dan terukur, baik di sector formal (berjenjang dan terstrukur), informal (keluarga), maupun non formal (masyarakat).
8. Perlunya penguatan amal usaha muhammadiyah pada semua tingkatan untuk menjadi basis pengkaderan.
9. Perlu peningkatan sistem pondok pesantren Muhammadiyah, dengan mengadopsi sistem yang berjalan di Muallimin/muallimat.
10. Pendirian amal usaha Muhammadiyah di tempat yang strategis seperti di Pulau Bali dan Pulau Karimun Jawa.
11.  Perlu peningkatan penayangan materi TVMU yang bernuansa Islami dan merakyat.