Wapres Tutup Muktamar, Mengaku Kader Muhammadiyah

YOGYAKARTA – Ribuan pimpinan Muhammadiyah, Aisyiyah dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang memadati Sportorium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Kamis (8/7) pagi, dalam rangka penutupan Muktamar Satu Abad Muhammadiyah, Muktamar Ke-46 Aisyiyah dan Muktamar Ke-17 Ikatan Pelajar Muhammadiyah, sontak kaget dan bertepuk tangan riuh, ketika Wakil Presiden Boediono dalam sambutannya mengaku sebagai kader Muhammadiyah. “Jelek-jelek begini, saya jadi Wapres karena Muhammadiyah” kata suami Herawati ini disambut tepuk tangan meriah dari hadirin dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Dalam penutupan muktamar tersebut, Wapres hadir bersama istri, Herawati, Menteri Agama, Suryadarma Ali, Menteri Pendidikan Nasional, Muhammad Nuh, Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar, dan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan.
Acara penutupan Muktamar Satu Abad Muhammadiyah berjalan penuh keakraban. Lima ribu lebih peserta Muktamar Muhammadiyah, Aisyiyah dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah disapa akrab Wapres Budiono dalam sambutannya.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Dr. H. Din Syamsuddin, MA, menceritakan bahwa Boediono adalah alumni SD Muhammadiyah Blitar, Jawa Timur, 50 tahun yang lalu.
Din Syamsuddin menceritakan ketika bertemu di Istana Wakil Presiden pengakukan Boediono yang merupakan Alumni SD Muhammadiyah Blitar ini bisa menjadi bahan bagi guru-guru Sekolah Muhammadiyah. “Kalau alumni SD Muhammadiyah saja bisa menjadi Wakil Presiden, bagaimana kalau alumni SMA Muhammadiyah, bagaimana kalau Alumni Universitas Muhammadiyah Yogyakarta” seloroh Din.
Wapres Boediono juga tidak kalah menimpali seloroh Din Syamsuddin pada saat memberi sambutan dengan menyatakan bahwa dia tidak akan bisa berpidato sebaik Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsuddin karena dia hanyalah alumni SD Muhammadiyah. Hal tersebut disambut tawa ria oleh seluruh muktamirin.
“Saya berdiri disini, salah satunya karena Muhammadiyah. Terimakasih Muhammadiyah“ kata Boediono dalam sambutannya. Menurutnya, walaupun hanya alumni SD Muhammadiyah, dia merasa Muhammadiyah telah memberikan pondasi kepada dirinya sehingga bisa menjadi Wakil Presiden seperti saat ini. Wapres juga mengatakan berterimakasih jika Muhammadiyah mengakui dirinya sebagai bagian dari anggota Muhammadiyah.
Boediono menyatakan Muhammadiyah selalu di depan dalam perjalanan sejarah bangsa.”Konstribusi sebagai elemen penggerak telah terbukti, maka ke depan akan memberi yang terbaik dan siap hadapi tantangan yang muncul” tambahnya.
Mantan Gubernur Bank Indonesia ini juga mengatakan bahwa salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam adalah kesenjangan sosial akibat kemiskinan yang hampir merata di seluruh negeri. Oleh karena itu, wapres mengajak jajaran Muhammadiyah untuk terlibat aktif dalam membantu pemerintah mengatasi masalah tersebut.
Sebelumnya, Din Syamsuddin juga mengatakan bahwa Muhammadiyah adalah patner pemerintah. Muhammadiyah membutuhkan pemerintah, dan pemerintahpun pasti membutuhkan Muhammadiyah. Dengan demikian, tidak mungkin Muhammadiyah memusuhi pemerintah. Kaitannya dengan sikap politik Muhammadiyah, dijelaskan bahwa Muhammadiyah akan tetap mengkritik pemerintah sebagai bagian dari amar makruf nahi mungkar. Kritikan ini adalah bagian dari bentuk kecintaan Muhammadiyah terhadap negeri ini.
Dalam kesempatan itu, Wapres Boediono mengingatkan bahwa sebagai bagian dari umat Islam dan bagian dari pemerintah, dia mengiginkan sosok Muhammadiyah dalam sosok yang modern, besar dan kuat. Boediono juga mengingatkan tantangan kedepan sudah menanti, selain peluang-peluang yang ada.
Kiprah Muhammadiyah dalam beragam aspek kehiduan mempunyai rekam jejak yang cemerlang dan sangat penting” papar Boediono. “Dari Muhammadiyah akan dapat melahirkan gagasan ide dan program baru” lanjutnya. Selanjutnya Boediono berharap bahwa untuk memantapkan Muhammadiyah, perlu suasana baru dan kondusif untuk melakukan perubahan dan perbaikan dan menaruh harapan besar untuk melaksanakan harapan tersebut.
Lebih lanjut Boediono menjelaskan tantangan-tantangan tersebut berdasarkan laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ada empat tren demografi yang akan mengubah perkembangan dunia dalam beberapa dekade mendatang. Tren pertama yaitu penduduk di negara maju akan terus berkurang dibandingkan penduduk di negara berkembang. “Hal ini menjadi faktor penting mengapa akan terjadi pergeseran kekuatan perekonomian dari negara maju ke negara berkembang.”urainya.
Di negara maju, penduduk usia tua akan mendominasi populasinya dan mengakibatkan rendahnya perekonomian di negara maju. “Tren kedua ini akan meningkatkan permintaan tenaga kerja yang mengakibatkan pergerakan manusia antar negara akan meningkat dengan konsekuensi sosial, politik, ekonomi dan keamanan.”jelasnya.
Tren ketiga, pusat-pusat pertumbuhan penduduk akan terkonsentrasi di negara-negara Islam. Enam puluh tahun yang lampau penduduk di beberapa negara Islam terdiri dari 242 juta orang, pada tahun 2009 total penduduk mencapai 4 kali lipatnya yaitu 886 juta manusia. “Pertumbuhan penduduk ini akan membawa konsekuensi besar terhadap perkembangan global”, tuturnya.
Tren keempat, sebagian besar populasi dunia akan tinggal di perkotaan. Manusia akan semakin meninggalkan desa. Peningkatan kepadatan penduduk yang terjadi akan menimbulkan persoalan yang terkait dengan persoalan urbanisasi.
Dalam satu dekade mendatang penduduk Indonesia akan didomidasi usia 16-65 th. Hal ini akan membuka peluang emas sekaligus membuka tantangan berat. “Di satu sisi dapat memberikan bonus demografi yang akan memberi kemudahan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain akan menimbulkan tantangan besar antara lain di sektor pendidikan, lapangan kerja, kesehatan dan permodalan untuk usaha. Implikasinya akan menimbulkan persoalan pelik yang membutuhkan respon yang konkret”, paparnya.

Dalam acara penutuan tersebut, Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ahmad Dahlan Rais, M. Hum, menyampaikan keputusan muktamar. Adapun rekomendasi yang dihasilkan antara lain adalah sebagai berikut:
1.Kemiskinan Kepemimpinan
Dalam pandangan Muhammadiyah, kemiskinan kepemimpinan merupakan masalah serius yang jika tidak segera diatasi umat Islam bisa tercerai-berai dan semakin terpuruk dalam keterbelakangan. Untuk itu diperlukan peningkatan dialog dan kerjasama internal umat Islam untuk mempersempit khilafiyah-furuiyyah, meningkatkan sikap saling menerima, toleransi dan bekerjasama dalam bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Umat Islam perlu mengembangkan kepemimpinan kolektif transformative sebagai penyempurnaan model kepemimpinan personal kharismatik yang tidak lagi relevan dalam konteks masyarakat yang terbuka dan rasional.
2.Komoditi Agama
Muhammadiyah memandang komoditasi agama dapat merusak makna dan hakikat Islam. Karena itu, umat Islam dan para muballigh dihimbau untuk dapat mengajarkan Islam dengan pemahaman yang luas, melaksanakan ibadah dengan ikhlas dan hanif serta membimbing umat dengan penuh keteladanan dan tanggung jawab.
3.Konservatifisme dan Formalisasi Agama
Konservatisme agama adalah kecenderungan untuk mengembalikan praktik keagamaan pada tradisi masa lampau dengan menolak kemajuan. Konservatisme agama potensial menimbulkan beberapa masalah keagamaan dan kebangsaan seperti kekeliruan identifikasi Islam dengan Arab, kekakuan beragama yang menganggap diri dan kelompoknya sebagai pemilik kebenaran tunggal, ekslusivisme dan formalisasi agama.
Sejalan dengan paham Islam yang berkemajuan, kepada umat Islam diajak untuk mengembangkan pemahaman agama yang luas dan mendalam, realistis terhadap masalah-masalah kekinian, menghargai rasionalitas, berorientasi ke masa depan, serta terbuka dan toleran terhadap perbedaan. Islam yang berkemajuan mendorong substansialisasi agama ke dalam perundang-undangan, system politik dan kehidupan kebangsaan-kenegaraan.
4.Kemajemukan Agama
Muhammadiyah menerima pluralitas agama tetapi menolak pluralism yang mengarah pada sinkretisme, sintesisme, dan relatifisme. Karena itu, umat Islam diajak untuk memahami kemajemukan agama dan keberagamaan dengan mengembangkan tradisi toleransi dan koeksistensi. Setiap individu bangsa hendaknya menghindari segala bentuk pemaksaan kehendak, ancaman dan penyiaran agama yang menimbulkan konflik antar pemeluk agama. Pemerintah diharapkan memelihara dan meningkatkan kehidupan beragama yang sehat untuk memperkuat kemajemukan dan persatuan bangsa.
5.Keadilan Gender
Muhammadiyah mendukung usaha-usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas, memberdayakan, memperluas dan memperkuat peran, serta memberikan penghargaan atas kreasi kaum perempuan di berbagai bidang kehidupan sesuai ajaran Islam demi terciptanya masyarakat, umat dan bangsa yang bermartabat.
6.Pemberantasan Korupsi
Pemberantasan korupsi harus dilakukan secara sistemik dan komprehensif melalui jalur politik, hokum dan kebudayaan. Presiden sebagai kepala Negara dan pemerintahan harus memimpin pemberantasan korupsi dengan lebih tegas, konsisten dan transparan, akuntabel, adil, dan tidak diskriminatif. Muhammadiyah mendesak para pemimpin lembaga pemberantasan korupsi untuk bekerja lebih amanah, berani dan independen melalui kerjasama yang erat dan kuat dengan pemerintah dan kekuatan masyarakat madani. Muhammadiyah siap bergandeng tangan dengan semua pihak untuk membangun dan mengembangkan budaya anti korupsi melalui jalur pendidikan, sosial, dan keagamaan.
7.Reformasi Lembaga Penegakan Hukum
Muhammadiyah mendesak kepada pemerintah bersama-sama dengan lembaga-lembaga Negara untuk menjadikan reformasi lembaga penegakan hokum sebagai prioritas utama yang tidak bisa ditawar-tawar lagi serta melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab dan keteladanan. Muhammadiyah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melakukan gerakan moral yang lebih massif demi terlaksananya reformasi lembaga penegakan hokum.
8.Sistem suksesi kepemimpinan nasional
Muhammadiyah memandang sistem demokrasi sejalan dengan Islam dan merupakan pilihan politik yang tepat untuk bangsa Indonesia yang majemuk. Tetapi, demokrasi yang tidak disertai dengan etika, supremasi hukum dan kepemimpinan yang kuat akan menimbulkan anarki dan tirani kekauasaan, sehingga yang terjadi adalah feodalisme dan oligarki politik.
Karena itu, Muhammadiyah mengajak semua komponen bangsa untuk mengutamakan etika dan moralitas berdemokrasi, bukan ketamakan kekuasaan, siap menang tapi tidak siap kalah. Muhammadiyah berpendapat bahwa sudah waktunya bagi bangsa Indonesia untuk memikirkan dan mempersiapkan system suksesi kepemimpinan nasional dan alih generasi yang demokratis, damai, adil dan konstitusional.
9.Krisis kemanusiaan modern
Manusia modern mengalami lost of soul (kegersangan ruhani), disorientasi makna, anomaly (penyimpangan moral dan social), kekerasan dan future shock (kejutan masa depan). Masalah-masalah tersebut timbul sebagai akibat dari orientasi hidup yang serba rasional-instrumental yang melahirkan manusia serba modular dan kehilangan makna-makna ruhaniah yang otentik. Bersamaan dengan itu kebudayaan modern memiliki sisi negatif berupa penghambaan yang berlebihan terhadap materi (materialism), kesenangan inderawi (hedonism), dan peniadaan nilai-nilai (nihilism).
Muhammadiyah memandang bahwa kehidupan manusia dan masyarakat modern memerlukan fondasi dan bingkai ruhaniah yang kokoh, yang bersumber pada agama sebagai kanopi suci (the sacred canopy) dari segala problem atau krisis kemanusiaan yang dihadapinya. Agama perlu ditransformasikan sebagai kekuatan moral, spiritual, dan intelektual yang berfungsi sebagai pemberi bimbingan, arahan, penyucian diri, integrasi, kritik, dan fungsi-fungsi kerisalahan serta kerahmatan lainnya yang menjadikan manusia atau masyarakat semakin berakal-budi mulia, yang memiliki relasi kuat dan seimbang antara hubungan dengan Tuhan (habl min Allah) dan hubungan dengan sesama (habl min al-nas) dan lingkungan alam semesta.
10.Krisis lingkungan dan perubahan iklim
Muhammadiyah mengajak kepada semua pihak, terutama pemerintah, untuk memperluas dan mempercepat informasi tentang perubahan iklim kepada masyarakat melalui jalur pendidikan formal, media massa dan organisasi-organisasi sosial. Muhammadiyah mendesak para kepala Negara dan pemerintahan untuk mematuhi kesepakatan-kesepakatan tentang pengurangan emisi gas karbon, perdagangan karbon dan pengurangan konsumsi energi yang dihasilkan dalam forum internasional perubahan iklim seperti Protokol Tokyo, Deklarasi Bali, Kopenhagen dan kesepakatan internasional lainnya. Muhammadiyah mengajak komunitas beragama untuk melakukan aksi bersama (interfaith action) mengatasi masalah perubahan iklim melalui kegiatan-kegiatan yang terpadu berbasis masyarakat

Dalam kesempatan lain, Din Syamsuddin mengaku bahwa sambutan Wapres Boediono yang disampaikan dalam penutupan Muktamar Muhammadiyah, yakni menghargai upaya Persyarikatan Muhammadiyah sebagai pernyataan yang cukup melegakan.
“Wapres dalam sambutannya tadi mengatakan bahwa Muhammadiyah telah banyak membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Ini cukup melegakan, kata Din Syamsuddin dalam diskusi bersama sejumlah wartawan di Press Room Muktamar Muhammadiyah.
Dalam sambutannya, Wapres Boediono, mengakui bahwa apa yang dilakukan selama ini oleh Persyarikatan Muhammadiyah adalah demi kepentingan bangsa dan negara. Pernyataan yang cukup mengejutkan ini seolah-olah telah menetralisir apa yang dianggap sebagian kalangan sebagai ketidakharmonisan antara Muhammadiyah dengan pemerintah.
Sementara itu di tempat yang sama, Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyiyah, Dra. Siti Norjannah Djohantini, MM, M. Si, meminta kepada pemerintah dalam hal ini Menteri Telekomunikasi dan Informasi untuk segera menutup seluruh situs porno di Indonesia karena dapat merusak moral anak bangsa. Aisyiyah juga mengharapkan kepada seluruh orang tua agar dalam menonton tayangan di televisi mendampingi anaknya dan memberi penjelasan atas maksud acara dimaksud. Ini dimaksudkan agar mengurangi dampak negatif siaran-siaran yang tidak bermoral terhadap perkembangan anak.
Terkait dengan penambahan anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin akan mengusulkan kepada 12 orang anggota Pimpinan Pusat lainnya. Menurutnya, penambahan ini memang diperlukan, mengingat beratnya beban tugas ke depan. Hanya saja, soal siapa-siapa yang akan dimasukkan, akan disesuaikan dengan kebutuhan, yang jumlahnya maksimal enam orang.
Menanggapi rencana penambahan ini, Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyiyah, Noorjannah, secara spontan mengingatkan agar Muhammadiyah juga memasukkan unsur perempuan di dalamnya, minimal tiga orang. Norjannah mengakui bahwa proses pemilihan dalam Muktamar Muhammadiyah telah berlangsung secara demokratis dan baik. Namun demikian, Aisyiyah merasa perlu terlibat dalam mengurus Muhammadiyah sebagai bagian dari lapangan beramal kaum perempuan. (Udn)