Tiba-Tiba Badan Kesbangpol (plus) Kabupaten Karanganyar Adakan Silaturahmi ke Muhammadiyah
PWMJATENG.COM, KARANGANYAR – Memasuki 2019 yang merupakan tahun politik nasional terkait adanya pemilu bersama (Presiden, DPR, DPD, DPRD red.) dibutuhkan terwujudnya stabilitas ipoleksosbudhankam secara nasional termasuk di wilayah Kabupaten Karanganyar. Hal tersebut diwujudkan dengan adanya kunjungan silaturahmi oleh Kepala Kantor Badan Kesbangpol bersama Polres, Kodim, Satpol PP dan Kemenag Kabupaten Karanganyar. Bertempat di Aula 2 Gedung Dakwah Muhammadiyah Kabupaten Karanganyar, Kamis (10/01) rombongan Kesbangpol (plus) dipimpin Agus Cipto Waluyo Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Karanganyar diterima jajaran Pimpinan Daerah Muhammadiyah.
Mengawali sambutan dihadapan pimpinan yang juga diikuti oleh wakil dari Majelis/Lembaga, Ortom Muhammadiyah Kabupaten Karanganyar, Agus Cipto Waluyo menyampaikan maksud kunjungannya. “Kami bersama rombongan antara lain bersama Komandan Kodim 0727 yang diwakili bapak Kasdim, dari Polres yang diwakili bapak Kanit 3 Intelkam, Kepala Satpol PP dan wakil dari Kakan Kemenag serta beberapa orang yang tidak dapat saya sebut satu persatu hadir untuk lebih mempererat hubungan dengan Muhammadiyah Karanganyar meskipun secara personal sudah ada kedekatan dengan beberapa pimpinan disini” kata Agus Cipto Waluyo.
“Sepenuhnya kami memahami bahwa Muhammadiyah sebagai salah satu pendiri Republik Indonesia ini sangat berkomitmen dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, yang dalam bahasa selama ini NKRI Harga Mati”. Kami sebagai pembantu Bupati yang menangani bagaimana mewujudkan adanya stabilitas ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya sangat berkepentingan untuk menjalin hubungan dan meningkatkan peran Muhammadiyah yang sangat positif dalam menjaga kesatuan kesatuan bangsa.”
Terkait dengan adanya tahapan-tahapan pemilu yang sudah berjalan khususnya dalam kontestasi pilres, Kepala Badan Kesbangpol Karanganyar meminta dan mengingatkan agar bisa menjaga suasana kondusif menghindari pengaruh-pengaruh negatif yang dihembuskan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Utamanya efek dari berita hoax dan ujaran kebencian yang bisa memecah belah masyarakat.
“dalam kesempatan ini kami selain ingin meningkatkan silaturahmi dan bersinergi dengan Muhammadiyah juga berharap adanya masukan-masukan serta saling bertukar informasi, khususnya dalam lima bidang ipoleksosbud tadi” tandas Agus Cipto Waluyo.
Kasdim Kodim 0727 Karanganyar Suwarko mewakili Komandan Kodim meyampaikan peran dari TNI dalam menjaga keamanan dan kerawanan terkait instabilitas yang timbul, sebagai amanah undang-undang kepada TNI.
Sementara itu ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Karanganyar Muhammad Samsuri menerima dan menanggapi silaturahmi dari Kesbangpol (plus) menyampaikan perkenalan pimpinan dan sturktur-struktur yang ada di Muhammadiyah Karanganyar serta komitmen Muhammadiyah dalam berbangsa dan bernegara.
“Komitmen kami (Muhammadiyah) terhadap republik ini tentunya tidak perlu dipertanyakan lagi, karena sejak pendirian dan mengisi kemerdekaan Muhammadiyah senantiasa aktif. Bahkan para pendiri NKRI ini sebagiannya adalah tokoh-tokoh Muhammdiyah mulai Soekarno, Ki Bagus Hadi Kusumo, Kasman Singodimejo dan lain-lain masih banyak”
“Melalui putusan Muktamar 47 di Makasar Muhammadiyah kembali menegaskan tentang komitmen berbangsa dan bernegara, dimana NKRI ini adalah “darul ahdi wa syahadah”. Sebuah bentuk negara yang merupakan kesepakatan final bagi Muhammadiyah, meskipun kami tidak menggunakan diksi NKRI Harga Mati.” Tegas Muh. Samsuri.
“Terkait dengan Bhinneka Tunggal Ika tidak perlu diributkan lagi, karena menurut kami bhinneka ini adalah takdir yang tidak bisa kita tolak, namun ika ini adalah pilihan. Tinggal kita mau memilih bersatu atau tidak, kadang kita sibuk ribut tentang perbedaan tapi melupakan persatuan” tambah Muh. Samsuri.
Ada dua hal masukan dari peserta kepada pihak pemerintah melalui Kesbangpol yaitu pentingya sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang konsekuensi mendistribusikan hoax sesuai ancaman UU ITE pasal 45, dan masukan pentingnya pendidikan politik masyarakat yang seharusnya menjadi salah satu tugas partai politik namun jarang disentuh. (MPI PDM Kra-JOe).
