Skandal Pilpres 2024: Mantan Ketua Umum Muhammadiyah Ungkap Sikap Tegas Terhadap Kecurangan
PWMJATENG.COM, Jakarta – Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Din Syamsuddin, menegaskan komitmennya untuk memastikan pemilu berlangsung dengan jujur dan adil. Bersama tokoh-tokoh bangsa lainnya, mereka menolak segala bentuk kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), terutama yang terindikasi melalui penggunaan teknologi informasi oleh KPU.
Dalam pernyataannya kepada media, Din Syamsuddin menyatakan, “Kami selalu berjuang dengan keyakinan bahwa hasil akhir pemilu merupakan takdir. Namun, kami tetap mendukung usulan hak angket DPR RI untuk menyelidiki indikasi kecurangan yang terjadi.”
Menurut Din, penolakan terhadap kecurangan dalam pemilu adalah bagian dari upaya menjunjung tinggi kebenaran. Dia juga menegaskan bahwa apapun hasil penyelidikan nantinya akan diterima dengan lapang dada. “Kami tidak ingin mendahului takdir dan hanya takut pada sang Pencipta,” tambahnya.
Baca juga, Munas Tarjih 1 Abad Resmi Dibuka, KH. Tafsir: Ini Panggung Muhammadiyah untuk Berkontribusi bagi Peradaban Dunia
Din Syamsuddin juga menekankan pentingnya hak angket DPR RI sebagai langkah untuk menegakkan demokrasi hukum. Bersama 100 tokoh lainnya, mereka berharap hak angket tersebut akan menghasilkan konsekuensi hukum bagi pelanggaran kecurangan pilpres, termasuk kemungkinan pemakzulan Presiden Joko Widodo.
Gerakan pemilu bersih juga mengungkap beberapa dugaan kecurangan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dan menteri-menterinya. Salah satunya adalah soal intimidasi dan pengerahan aparat negara untuk kepentingan pasangan calon nomor urut dua, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Mereka juga menyoroti pembagian bantuan sosial (bansos) yang diduga dilakukan untuk mempengaruhi pemilih, sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang harus ditindaklanjuti secara hukum.
Editor : M Taufiq Ulinuha
