Ribuan Mahasiswa UMP dan Mahasiswa Lainnya Di Banyumas, Tolak Rencana RUU KUHP dan Revisi UU KPK
PWMJATENG.COM, BANYUMAS – Ribuan mahasiswa Banyumas membentuk aliansi dan melakukan aksi demonstrasi menolak rencana RUU KUHP dan revisi UU KPK yang dianggap tidak sesuai dengan demokrasi. Ribuan mahasiswa ini berasal dari gabungan kampus yang ada di Kabupaten Banyumas, yakni UMP, UNSOED, IAIN Purwokerto, Telkom, UNWIKU, Amikom dan UNU
Bertempat di halaman depan gedung DPRD Kabupaten Banyumas Jawa Tengah, ribuan mahasiwa berkumpul dan menyuarakan penolakkan mereka terkait RUU KUHP dan revisi UU KPK. Mereka melakukan orasi menuntut anggota DPRD segera keluar dari gedung dan bertemu dengan massa untuk menandatangani tuntutan mahasiswa.
Dalam aksinya mereka telah melakukan aksi jalan dari kampus mereka masing – masing menuju gedung DPRD Banyumas. Mereka membawa spanduk dan bendera menyindir DPRD. Dalam tuntutnya mereka menuntut DPRD Kabupaten Banyumas Mendorong DPRD RI untuk membatalkan revisi KUHP yang mengarah pada pengkebirian demokrasi, campur tangan urusan privat kerja, dan diskriminasi perempuan. Ke-dua, menolak RUU KUHP dijadikan alat kepentingan politik para elit. Ke-tiga, menuntut DPRD Banyumas untuk mempercepat yudisial review UU KPK ke Mahkamah Konstitusi. Ke-empat, menuntut DPRD Banyumas untuk selalu menjalankan kewajibannya sebagai wadah aspirasi rakyat Banyumas.
Dalam aksi tersebut dari pihak DPRD Banyumas datang menjemput masa mahasiswa dan menyatakan bahwa ia akan mengajukan penolakkan tersebut ke DPR RI. Ia juga menandatangani perjanjian tersebut dengan hitam di atas putih yang bermaterai.
“Sekarang lucu di RUU KUHP itu, kita punya Ayam dan jika ayam itu membuang kotoran di rumah tetangga itu seperti sanksi” kata Wakil Ketua Senat IAIN Purwokerto yang juga Korlap aksi, Haniffudin Azhar, Senin (23/9/2019)
Ia juga menyampaikan bahwa gabungan Mahasiswa ini sebenarnya untuk memblow up karena ini merupakan aksi serentak mahasiswa di Indonesia. Ia memberikan analogi “Seolah – olah, bajunya demokrasi tetapi kepentingannya oligarki. Intinya mahasiswa menolak, penekanannya adalah presiden membuat Perpu dan Yudisial Review,” pungkasnya.
Pernyataan dan penandatanganan yang dilakukan DPRD Banyumas masih belum cukup di mata mahasiswa, mereka akan menunggu janji DPRD Banyumas yang akan menolak dan berangkat sendiri ke DPRD RI untuk menyampaikan suara mahasiswa. Mereka berharap DPRD Banyumas tidak berbohong dan mengingkari perjanjian hitam di atas putih tersebut. Mereka mengancam akan datang kembali jika janjinya tidak ditepati dengan membawa massa yang lebih banyak.
Reporter : Ahmad Nur Aji Wibowo dan Ali Iqbal
