Survei PSKP UAD Ungkap 5 Program Prabowo Gibran yang Paling Sedikit Dirasakan Manfaatnya
PWMJATENG.COM, YOGYAKARTA — Pusat Studi Kebijakan Publik Universitas Ahmad Dahlan merilis hasil riset nasional yang menyoroti efektivitas program Prabowo Gibran. Dalam temuan tersebut, kalangan mahasiswa menilai sejumlah kebijakan unggulan pemerintah masih belum memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat luas.
Lima Program dengan Manfaat Terendah
Riset bertajuk “Nilai Rapor Dua Tahun Kebijakan Prabowo–Gibran di Mata Mahasiswa” ini menghimpun pandangan 828 responden dari 32 provinsi. Hasilnya, lima program Prabowo Gibran yang berbiaya tinggi dan bersifat sektoral justru menempati urutan terbawah dalam hal perceived benefit.
Program Komposisi Cadangan (Komcad) TNI berada di posisi paling buncit karena hanya mendapat pilihan dari 9,78 persen responden (81 mahasiswa). Selanjutnya, kebijakan kenaikan gaji hakim mengekor di posisi kedua setelah meraih 11,11 persen suara responden (92 mahasiswa).
Rencana pendirian Universitas Republik Indonesia menyusul di urutan ketiga dengan mengantongi 12,20 persen suara (101 mahasiswa). Sementara itu, proyek cetak sawah baru (127 mahasiswa) dan pembentukan SMA Unggul Garuda (143 mahasiswa) melengkapi daftar lima besar program yang manfaatnya paling sedikit menyentuh publik.
Alasan Mahasiswa Mengkritik Kebijakan
Direktur Eksekutif PSKP UAD, Hilma Fanniar Rohman, menegaskan bahwa mahasiswa menilai kebijakan fisik dan insentif aparatur tidak mendesak. Kelompok terdidik ini memandang perbaikan integritas penegak hukum jauh lebih krusial daripada sekadar menaikkan gaji pejabat atau memperbanyak lembaga eksklusif baru.
Selain itu, publik terdidik lebih menginginkan pemerataan kualitas kampus yang sudah ada ketimbang membangun gedung baru. Pemerintah sebaiknya mengalihkan alokasi anggaran yang besar pada program-program yang langsung menyentuh masyarakat bawah.
Rekomendasi Penataan Ulang Anggaran
Menanggapi temuan ini, PSKP UAD merekomendasikan pemerintah untuk segera menata ulang skala prioritas belanja negara. Pemerintah perlu membekukan skema insentif otomatis serta mengevaluasi efisiensi seluruh program Prabowo Gibran yang berisiko memicu pemborosan APBN.
Sebagai gantinya, pemerintah sebaiknya mengalihkan alokasi anggaran untuk menambah subsidi UKT di perguruan tinggi negeri, memperbaiki irigasi lokal, serta memperkuat layanan dasar universal.
Kontributor: PSKP UAD
Editor: Akmal
