Hadiri Jambore ‘Aisyiyah, KH Tafsir Dorong Desa Sadar Zakat Jadi Budaya Kultural Muhammadiyah
PWMJATENG.COM, KARANGANYAR – Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Tengah, Dr. KH. Tafsir, M.Ag., menyerukan transformasi pengelolaan zakat agar menjadi budaya kultural di tingkat desa. Beliau menyampaikan gagasan strategis ini saat memberikan arahan pada Jambore Dakwah Kemanusiaan dalam rangka Milad ke-109 ‘Aisyiyah di Tawangmangu, Karanganyar, Sabtu (27/6).
Gagasan ini muncul sebagai inisiatif baru bernama Desa Sadar Zakat. Melalui program ini, ‘Aisyiyah ingin mengubah cara pandang masyarakat terhadap dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Masyarakat selama ini sering menganggap ZIS hanya sebagai kewajiban teologis semata.
“Kita bangun desa sadar zakat sehingga zakat menjadi kultur kita. ZIS harus menjadi kesadaran kultural, bukan sekadar kewajiban teologis,” tegas Ketua PWM Jawa Tengah, Dr. KH. Tafsir, M.Ag.
Selanjutnya, beliau menjelaskan bahwa penguatan pengelolaan ZIS secara kolektif akan memperkuat kemandirian ekonomi umat. Jika organisasi mengelola dana umat dengan sistem yang tepat, maka dana ini akan menjadi fondasi utama gerakan dakwah Muhammadiyah di tingkat akar rumput.
Sinergi untuk Ketahanan Pangan
Di sisi lain, Ketua Panitia Jambore, Dr. Amiroh, M.Ag., menegaskan komitmen ‘Aisyiyah dalam sinergi pentaheliks. Pihaknya kini menggandeng BAZNAS, BKKBN, hingga Dinas Kesehatan untuk mengatasi masalah sosial.
“Kegiatan ini menjadi pilar untuk memperkuat tali silaturahim, meningkatkan kapasitas mubalighot, serta memperkuat ketahanan keluarga dan dakwah pemberdayaan masyarakat,” tutur Dr. Amiroh menambahkan.
Selain itu, ‘Aisyiyah secara resmi meluncurkan 109 mubalighot dalam agenda ini. Mereka mengemban tugas khusus untuk mengawal program desa binaan. Para mubalighot tersebut membawa misi utama penurunan angka stunting dan pengentasan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah.
Pentingnya Data dalam Advokasi
Aksi nyata ini tentu membutuhkan pendekatan berbasis data yang kuat. ‘Aisyiyah berkomitmen untuk tidak sekadar turun ke lapangan tanpa peta yang jelas.
“Kegiatan apa pun yang kita lakukan harus base data. Jika berbasis data, maka kegiatan itu akan lebih bermakna,” ujar Ketua PWA Jawa Tengah, Dr. Hj. Eny Winaryati, M.Pd.
Oleh karena itu, tim PWA akan menyusun rencana tindak lanjut dari hasil survei dan diskusi menjadi white paper. Nantinya, dokumen ini akan menjadi bahan advokasi penting bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan desa.
Kontributor: Medkom PWM Jateng
Editor: Alafasy
