Mendikdasmen Abdul Mu’ti Buka Suara Soal KIP Kuliah dan Isu Sekolah Swasta di Silatnas BEM PTMA
PWMJATENG.COM, SURAKARTA — Mendikdasmen Abdul Mu’ti memberikan jawaban tegas mengenai kejelasan tata kelola KIP Kuliah serta komitmen revitalisasi sekolah swasta saat menghadiri Silaturahmi Nasional (Silatnas) BEM PTMA se-Indonesia di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Kamis (29/10/2026). Dalam forum strategis tersebut, Mendikdasmen Abdul Mu’ti meluruskan pembagian wewenang beasiswa pemerintah sekaligus membakar semangat mahasiswa agar terus menjadi kekuatan moral bangsa.
Mendikdasmen Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa pengelolaan KIP Kuliah berada penuh di bawah kewenangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Sementara itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berfokus mengelola Program Indonesia Pintar (PIP) untuk jenjang sekolah dasar hingga menengah.
Pernyataan tersebut menanggapi langsung aspirasi perwakilan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar yang menyoroti penurunan kuota KIP Kuliah di perguruan tinggi swasta kawasan Indonesia Timur.
Komitmen Revitalisasi Sekolah Swasta dan Wilayah 3T
Mendikdasmen Abdul Mu’ti menegaskan komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pendidikan tanpa membedakan status sekolah negeri maupun swasta. Pemerintah memberi prioritas utama pada pembenahan fasilitas belajar di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), sekolah terdampak bencana, serta bangunan berkategori rusak berat.
“Pemerintah terus mempercepat perbaikan infrastruktur sekolah secara menyeluruh di seluruh pelosok tanah air,” tegas Mendikdasmen Abdul Mu’ti.
Target revitalisasi satuan pendidikan terus melonjak drastis dari tahun ke tahun. Pada tahun 2025, pemerintah berhasil memperbaiki 16.167 sekolah dengan porsi 23 persen di antaranya merupakan sekolah swasta. Selanjutnya, target revitalisasi nasional melompat pesat hingga menyasar 71.744 satuan pendidikan pada tahun 2026.
Mengenai kendala teknis Program Indonesia Pintar (PIP) yang menyasar 19,8 juta peserta didik, Mendikdasmen Abdul Mu’ti mengakui adanya rintangan kalender anggaran dan tantangan geografis. Kendati demikian, pencairan dana bantuan tetap berjalan terukur. Selain itu, Mendikdasmen Abdul Mu’ti merespons sigap usulan mahasiswa Riau terkait sekolah tangguh bencana asap akibat karhutla dengan mengizinkan opsi pembelajaran jarak jauh demi keselamatan siswa.
Pesan Abdul Mu’ti: Mahasiswa Bukan Juru Bicara Pemilik Modal
Di hadapan ratusan aktivis BEM PTMA, Mendikdasmen Abdul Mu’ti mengajak seluruh mahasiswa untuk merawat nalar kritis, integritas moral, dan keberpihakan pada masyarakat miskin. Ia mengingatkan agar gerakan mahasiswa berdiri di atas kajian ilmiah berbasis data yang valid, bukan asumsi tanpa dasar.
“Mahasiswa harus tampil membela kelompok-kelompok yang tertindas, kelompok duafa dan mustadh’afin. Menyuarakan suara mereka yang tidak bisa bersuara, itulah tugas mahasiswa,” ujar Mendikdasmen Abdul Mu’ti.
Mendikdasmen Abdul Mu’ti mewanti-wanti agar mahasiswa tidak kehilangan independensi hingga sekadar menjadi juru bicara kepentingan tertentu. Ia bahkan menyinggung kritik keras terkait fenomena pergeseran idealisme pemuda masa kini.
“Kalau mahasiswa itu membela yang bayar, dia tidak bisa menjadi moral force, tapi hanya menjadi speaker. Speaker itu menyuarakan suara siapa?” cetus Mendikdasmen Abdul Mu’ti.
Menutup dialog, Mendikdasmen Abdul Mu’ti menantang peserta Silatnas BEM PTMA untuk merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis data lapangan. Langkah nyata ini sangat berharga agar forum Silatnas BEM PTMA menghasilkan kontribusi konkret bagi kemajuan sistem pendidikan nasional.
Kontributor: Maysali
Editor: Akmal
