PWMJATENG.COM, Semarang – Presiden Joko Widodo mengundang kontroversi dengan pernyataannya pada tanggal 24 Januari 2024, yang menyatakan bahwa presiden dan menteri dapat terlibat dalam kampanye dan berpihak. Pernyataan ini memicu berbagai reaksi di masyarakat.
Dalam upaya merespons pernyataan tersebut, Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) Jawa Tengah menggelar acara Mimbar Singosari di Halaman Gedung Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Tengah pada Rabu (7/2/2024), sebagai bentuk sikap untuk mengawal demokrasi.
Koordinator acara, Lukman Azhary, menekankan pentingnya sikap kritis kaum muda dalam menyelamatkan demokrasi. “Mengawal demokrasi, maka proses pemungutan dan penghitungan suara pada 14 Februari 2024 harus benar-benar dipastikan bersih, transparan, dan akuntabel,” ungkap Lukman.
Lukman juga menyoroti kasus pelanggaran etika yang melibatkan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari dalam rangkaian proses Pemilu 2024. “Jika terjadi praktik-praktik yang mengarah kepada kecurangan, sulit bagi kita untuk menyebut diri sebagai negara yang menerapkan demokrasi yang berkualitas,” tambahnya.
Baca juga, Berbeda dengan Struktural Pusat, AMM Jateng Ambil Posisi Tak Dukung Paslon Tertentu!
Selain itu, Lukman juga menyoroti fenomena penggunaan bantuan sosial (bansos) yang tidak terarah dalam mendukung salah satu pasangan calon. Menurutnya, hal ini dapat merugikan negara dan membahayakan APBN Indonesia.
Acara Mimbar Singosari yang dihadiri oleh unsur Pemuda Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, dan Hizbul Wathan, menghasilkan sejumlah pernyataan sikap dan tuntutan kepada pemerintah dan lembaga terkait, antara lain:
- Mendesak Presiden Joko Widodo untuk menghentikan sikap keberpihakan yang merusak marwah proses demokrasi.
- Mendesak Presiden Joko Widodo untuk menghentikan campur tangan dalam netralitas pejabat negara.
- Mendesak Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) untuk bersikap tegas terhadap segala bentuk kecurangan pada Pemilu 2024.
- Mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memperkuat peran pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu dan dugaan penyalahgunaan kekuasaan.
- Mengajak seluruh elemen Mahasiswa dan Masyarakat Sipil untuk mengawal Pemilihan Umum Tahun 2024 agar berjalan secara demokratis dan etis.
- Menyerukan perlawanan kepada seluruh elemen Mahasiswa untuk menegakkan demokrasi dan menolak tirani.
“Poin-poin pernyataan ini perlu dipertimbangkan secara serius karena pemilu bukanlah sekadar ajang memilih yang terbaik, tetapi juga merupakan sarana untuk mencegah yang terburuk berkuasa. Demokrasi harus dijaga agar tetap berjalan dengan baik dan berkualitas,” tegas Lukman.
Editor : M Taufiq Ulinuha
