Berikut Pernyataan Sikap LBH PP Muhammadiyah atas Statement Ali Mochtar Ngabalin

PWMJATENG.COM – Sehubungan dengan statemen Ali Mochtar Ngabalin selaku Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden(KSP) yang menyatakan “Otak Sungsang” kepada Ketua PP Muhammadiyah Dr.Busyro Muqoddas, S.H, M.Hum, LBH PP Muhammadiyah menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Menyayangkan statemen yang muncul dari ucapan Ali Mochtar Ngabalin, seorang Tenaga Ahli Utama KSP yang melontarkan pernyataan yang tidak sopan kepada Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dr. Busyro Muqoddas, S.H.,M.Hum. Tenaga Ahli Utama KSP yang merupakan representasi dari sikap Presiden, seharusnya memberikan pernyataan yang santun dan menentramkan bukan justru membuat statemen tidak beradab yang menyakiti hati masyarakat dan justru merusak citra Presiden sebagai pemimpin tertinggi negara;
2. LBH PP Muhammadiyah tidak akan menanggapi serius statemen Ali Mochtar Ngabalin dengan melakukan upaya hukum pidana maupun perdata, namun menuntut Kepala Kantor Staf Presiden Jenderal (purn) Moeldoko untuk melakukan evaluasi dan memberhentikan Ali Mochtar Ngabalin sebagai Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) agar hal serupa tidak terulang kembali dikemudian hari;
3. LBH PP Muhammadiyah tetap konsisten dan tegas mendukung sikap yang telah disampaikan Ketua PP Muhammadiyah Dr. Busyro Muqoddas, SH,M.Hum. untuk memperkuat KPK dan melawan segala bentuk upaya pelemahan KPK mulai dari revisi UU KPK hingga penonaktifan 75 orang pegawai KPK yang selama ini telah bertaruh nyawa dalam pengungkapan kasus-kasus besar di KPK;
4. Menuntut Ketua KPK untuk membatalkan Surat Keputusan (SK) Penonaktifan 75 pegawai KPK dan memulihkan kembali hak dan wewenangnya sebagai pegawai KPK;
5. Mengintruksikankepada LBH Muhammadiyah di seluruh Indonesia di tingkat Propinsi dan tingkat Kabupaten/Kota serta menghimbau kader-kader Advokat Muhammadiyah di Ortom dan Perguruan Tinggi Muhammadiyah untuk bersama-sama berperan aktif dalam advokasi menjadi Kuasa Hukum bagi 75 orang pegawai KPK yang dinonaktifkan, dengan melakukan upaya litigasi maupun non litigasi agar bisa kembali aktif memperkuat KPK dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Demikian sikap dari LBH Pimpinan Pusat Muhammadiyah, semoga kita semua dalam lindunganAllah SWT. Amin.

Jakarta, 17 Mei 2021

LBH Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Direktur

Taufiq Nugroho, SH.,

Sekretaris

Jamil Burhan, SH