Abdul Mu’ti : Sebaiknya Pemerintah Berhati-Hati Mengambil Kebijakan Tentang Mudik
PWMJATENG.COM, JAKARTA – Kebijakan terkait mudik libur Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah di tengah pandemi virus corona, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu’ti memberikan imbauan kepada pemerintah agar berhati-hati dalam mengambil keputusan, karena wabah virus Corona di Indonesia belum menghilang.
“Sebaiknya pemerintah berhati-hati mengambil kebijakan tentang mudik,” kata Abdul Mu’ti melalui keterangan tertulisnya.
Wabah yang menyebar di Indonesia sejak Maret 2020 itu sampai sekarang masih menyebar. Setiap harinya ada ribuan kasus baru ditemukan. Hingga saat ini jumlah kasus positif mencapai 1.437.283 orang dengan tambahan 6.825 kasus baru.
Abdul pun menilai hingga kini pandemi virus corona di Indonesia belum sepenuhnya terkendali. Kondisi tersebut ditunjukkan dari angka infeksi yang menurutnya masih tergolong cukup tinggi. Tapi upaya vaksinasi virus corona yang dilakukan pemerintah belum menjangkau masyarakat secara luas, dan vaksim tersebut tidak bisa menjamin seseorang bisa terbebas dari covid-19.
“Jumlahnya masih sangat kecil. Selain itu, vaksinasi bukan jaminan seseorang terbebas dari Covid-19,” tutur dia.
Data hingga Selasa (16/3) lalu mencatat 4.468.829 orang atau 2,46 persen dari total sasaran 181.554.465 orang yang menerima suntikan vaksin Covid-19.
Abdul juga menanggapi laju penularan virus corona yang belum bisa direm akibat warga masih sering beraktivitas di luar rumah. Terlebih lagi banyak masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan.
“Pengalaman selama ini penularan Covid-19 terjadi setelah terjadinya kontak dan kerumunan massa serta arus mobilitas warga yang masif dan tidak memenuhi protokol,” lanjut dia.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya sempat mengeluarkan pernyataan bahwa tahun ini tidak akan melarang masyarakat untuk mudik Lebaran. Dia mengatakan akan membuat mekanisme protokol kesehatan ketat bersama Gugus Tugas Covid-19.
“Terkait dengan mudik 2021 pada prinsipnya pemerintah lewat Kemenhub tidak akan melarang. Kami akan koordinasi dengan Gugus Tugas bahwa mekanisme mudik akan diatur bersama dengan pengetatan, dan lakukan tracing pada mereka yang mereka yang akan berpergian,” ujar Bud
