Mengapa Dunia Islam Terjebak Sekularisasi Publik?

Mengapa Dunia Islam Terjebak Sekularisasi Publik?

Oleh : Rudi Pramono, S.E. (Ketua MPI PDM Wonosobo)

PWMJATENG.COM – Dalam sejarahnya, dunia Islam tidak pernah mengalami sekularisasi sebagaimana terjadi di Barat. Ketika gereja di Eropa menguasai negara dan menolak ilmu pengetahuan, masyarakat bereaksi dengan memisahkan agama dari kehidupan publik. Maka lahirlah negara sekuler: agama diasingkan ke ruang privat, dan politik serta ekonomi berjalan di luar nilai-nilai keagamaan.

Anehnya, umat Islam yang secara historis tidak memiliki konflik antara agama dan ilmu pengetahuan justru saat ini berada dalam sistem yang cenderung sekuler dalam urusan publik: dari model demokrasi politik hingga sistem ekonomi kapitalistik. Bagaimana ini bisa terjadi?

Islam Tidak Menolak Ilmu, Tapi Mengalami Kemunduran

Peradaban Islam pada masa klasik justru menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia. Kota-kota seperti Baghdad, Kairo, dan Cordoba melahirkan ilmuwan sekaligus ulama seperti Al-Farabi, Ibn Sina, Al-Khawarizmi, dan Ibn Khaldun. Islam justru merangkul ilmu dan rasionalitas sebagai bagian dari perintah wahyu.

Namun, setelah era kejayaan itu, dunia Islam mengalami stagnasi intelektual dan disusul kemunduran politik. Banyak ulama terjebak pada doktrin literal, hilangnya semangat ijtihad, dan runtuhnya institusi politik Islam akibat kolonialisme. Di sinilah awal keterputusan umat dari dinamika modernitas.

Adopsi Sistem Barat: Antara Pilihan dan Keterpaksaan

Ketika dunia Barat bangkit dengan ilmu pengetahuan dan sistem sekuler, umat Islam justru berada dalam ketertinggalan. Maka, ketika negara-negara Muslim merdeka dari kolonialisme, mereka cenderung mengadopsi sistem Barat: demokrasi dalam politik, kapitalisme dalam ekonomi, dan sistem pendidikan sekuler.

Namun, ini bukan semata-mata karena Islam tidak punya alternatif, melainkan karena kekuatan sistem global yang hegemonik, serta ketiadaan sistem politik Islam yang baku. Islam memang tidak mewariskan format negara tertentu, tetapi mengajarkan prinsip-prinsip moral seperti keadilan (`adl), musyawarah (syura), dan amanah.

Demokrasi: Sistem yang Tidak Selalu Demokratis

emokrasi sering dianggap sebagai sistem terbaik dalam menjamin partisipasi rakyat. Namun kenyataannya, pemilu demokratis tidak selalu melahirkan pemimpin yang demokratis. Hitler, Trump, bahkan sejumlah pemimpin di negara berkembang naik lewat jalur demokrasi, tapi kerap mengikis nilai-nilai demokrasi itu sendiri.

Baca juga, Pandangan Muhammadiyah terhadap Qunut Subuh dan Sujud Sahwi: Edukasi Fikih dalam Praktik Salat Jamaah Lintas Mazhab

Di Indonesia, misalnya, demokrasi sering disandera oleh kekuatan uang dan media. Oligarki menguasai partai politik, sementara rakyat hanya menjadi penonton yang dijanjikan kesejahteraan tapi menerima “tetesannya” saja. Demokrasi tanpa etika menjelma menjadi plutokrasi.

Sistem Islam: Menawarkan Nilai, Bukan Format

Islam tidak memaksa satu bentuk sistem pemerintahan. Nabi Muhammad tidak meninggalkan blueprint negara. Yang diwariskan adalah nilai-nilai dasar: keadilan, integritas, akuntabilitas, dan syura. Maka sistem politik Islam lebih substantif daripada struktural.

Musyawarah keterwakilan, pengawasan publik, dan kepemimpinan bermoral adalah prinsip-prinsip utama. Dalam konteks modern, sistem seperti demokrasi bisa dijadikan alat, bukan tujuan. Namun alat ini hanya akan bermanfaat jika dikawal dengan nilai-nilai Islam dan penguatan kapasitas umat.

Ekonomi Syariah: Jalan Tengah yang Masih Berproses

Dari sisi ekonomi, umat Islam menghadapi dilema antara kapitalisme yang eksploitatif dan sosialisme yang mengekang kebebasan. Di tengahnya, ekonomi Islam mencoba menawarkan jalan tengah: kebebasan individu dalam kepemilikan, tapi dengan batasan moral dan sistem distribusi kekayaan yang adil melalui zakat, wakaf, dan larangan riba.

Namun sistem ini masih dalam tahap transisi dan adaptasi. Banyak lembaga keuangan syariah masih beroperasi dalam kerangka kapitalisme global. Tantangannya adalah menjadikan ekonomi syariah sebagai sistem yang mandiri, bukan sekadar versi “halal” dari kapitalisme.

Menemukan Kembali Arah Peradaban

Pertanyaannya kini bukan apakah Islam perlu sekularisasi, tapi bagaimana umat Islam menghidupkan kembali nilai-nilai Islam dalam sistem modern. Masalah utama umat bukan pada format negara, tapi pada hilangnya substansi nilai Islam dari kehidupan publik.

Yang kita perlukan adalah sistem politik dan ekonomi yang berlandaskan nilai tauhid, keadilan sosial, dan etika publik. Demokrasi dan pasar bisa menjadi alat, tapi harus dikawal oleh moralitas, bukan dikuasai oleh kapital dan oligarki.

Peradaban Islam akan bangkit bukan dengan meniru Barat, tapi dengan menggali kembali khazanah Islam yang kaya dan merelevansikannya dengan tantangan zaman. Di sinilah letak tugas besar kita: membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan bermartabat—bukan hanya Islami dalam simbol, tapi dalam sistem dan substansi. Wallahu a’lam.

Ass Editor : Ahmad; Editor : M Taufiq Ulinuha