PWMJATENG.COM, Semarang – Belakangan ini, perhatian publik tertuju pada peluncuran Danantara, badan pengelola investasi nasional yang diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Peluncuran yang berlangsung di Halaman Istana Kepresidenan pada Senin, 24 Februari 2025, ini disebut-sebut sebagai langkah strategis dalam mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa kehadiran Danantara memiliki arti penting bagi pembangunan nasional. “Peluncuran Danantara Indonesia hari ini memiliki arti yang sangat penting karena Danantara Indonesia bukan sekadar badan pengelola investasi, melainkan harus menjadi instrumen pembangunan nasional yang akan mengoptimalkan cara kita mengelola kekayaan Indonesia,” ungkapnya dalam pidato peresmian.
Danantara akan dipimpin oleh Rosan Roeslani sebagai Kepala Badan Pelaksana atau Chief Executive Officer (CEO). Nama Rosan sendiri bukanlah sosok asing dalam dunia investasi dan perekonomian nasional. Sebelumnya, ia telah menduduki berbagai posisi strategis, termasuk sebagai Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat dan Wakil Menteri BUMN.
Peluncuran Danantara menuai beragam tanggapan dari berbagai kalangan. Wakil Sekretaris Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Jawa Tengah, Muhammad Taufiq Ulinuha, mengingatkan agar pemerintah berhati-hati dalam mengelola investasi negara melalui badan baru ini. Menurutnya, pembentukan Danantara memiliki kelebihan sekaligus tantangan yang harus diperhitungkan secara matang.
“Danantara bisa menjadi solusi efektif dalam mengoptimalkan aset negara, tetapi juga bisa menjadi beban jika tidak dikelola dengan baik. Efektivitas pengelolaan BUMN melalui badan ini harus benar-benar diperhatikan agar tidak menambah kompleksitas birokrasi,” ujarnya.
Ulin menyoroti bahwa tantangan utama Danantara terletak pada transparansi dan akuntabilitas pengelolaan investasi. Menurutnya, masyarakat perlu mendapat kepastian bahwa badan ini benar-benar berfungsi untuk kepentingan nasional dan bukan hanya segelintir pihak.
Baca juga, Ketentuan Puasa Ramadan dan Keringanan Bagi yang Berhalangan
Sebagai badan pengelola investasi, Danantara diharapkan dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan aset negara secara optimal. Konsep sovereign wealth fund (SWF) yang diusungnya mirip dengan lembaga serupa di negara lain, seperti Temasek di Singapura atau Norway Government Pension Fund Global di Norwegia.
Namun, implementasi kebijakan ini bukan tanpa risiko. Guru Besar Ilmu Manajemen Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Anton Agus Setyawan, mengkritisi pendirian Danantara. Ia menyoroti potensi ketidakefisienan dalam pengelolaan BUMN yang selama ini sering terjadi.
“Seperti yang kita ketahui, beberapa BUMN besar di Indonesia, seperti Garuda Indonesia dan Jiwasraya, mengalami kesulitan finansial yang cukup parah. Garuda hampir bangkrut karena memiliki banyak anak perusahaan yang tidak efisien. Sementara itu, Jiwasraya dan Bumi Putra menghadapi skandal yang merugikan masyarakat dan negara,” ujar Anton pada Kamis (13/2).
Menurutnya, jika Danantara tidak berhati-hati dalam memilih proyek investasi, ada kemungkinan besar dana yang dialokasikan justru menambah beban bagi pemerintah dan masyarakat.
“Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan setiap proyek yang didanai memiliki potensi pengembalian yang tinggi. Jika tidak, lembaga ini hanya akan menjadi sumber kerugian baru,” tegasnya.
Di sisi lain, Danantara diharapkan bisa menjadi solusi bagi proyek-proyek yang tidak dapat dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Lembaga ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur yang tertunda, termasuk proyek Ibu Kota Negara (IKN) yang masih minim investasi swasta. Namun, Anton mengingatkan bahwa pengelolaan yang tidak profesional dapat menimbulkan masalah serius.
Editor : Ahmad
