Zakat Kontemporer dalam Perspektif Muhammadiyah: Menafsir Ulang Delapan Asnaf dalam Konteks Kehidupan Modern

PWMJATENG.COM – Zakat, sebagai rukun Islam ketiga, merupakan instrumen penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan pemberdayaan umat. Dalam perkembangan zaman yang terus berubah, Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tajdid mencoba memberikan panduan komprehensif melalui Fikih Zakat Kontemporer, hasil Musyawarah Nasional Tarjih ke-31 di Gresik, Jawa Timur, yang disahkan pada 17 Februari 2025 atau 8 Sya’ban 1446 H.

Sebelumnya, pembahasan zakat dalam Himpunan Putusan Tarjih (HPT) Jilid 1 terbatas pada enam aspek: zakat fitrah, zakat tanaman, zakat ternak (unta, kambing, sapi), zakat emas-perak, dan pembahasan singkat tentang mustahik. Namun, kompleksitas problem zakat saat ini menuntut pendalaman dan penafsiran yang lebih relevan. Di sinilah letak pentingnya Fikih Zakat Kontemporer.

Fondasi Dalil dan Prinsip Dasar Zakat

Fikih Zakat Kontemporer membagi pembahasan menjadi dua bagian penting. Pertama, terkait fondasi dasar: definisi, makna, hikmah, serta dalil-dalil kewajiban zakat. Di antaranya adalah Surah Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا۟ مِن طَيِّبَـٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ

“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kalian.” (QS. Al-Baqarah: 267)

Dan juga Surah At-Taubah ayat 34:

وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

“Dan orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, beritahukanlah kepada mereka azab yang pedih.” (QS. At-Taubah: 34)

Melalui dua ayat ini, Majelis Tarjih menyimpulkan bahwa harta yang wajib dizakati mencakup: hasil usaha (kasab), sumber daya alam, dan simpanan.

Penafsiran Kritis Terhadap Delapan Asnaf

Salah satu fokus utama Fikih Zakat Kontemporer adalah reinterpretasi terhadap delapan asnaf mustahik sebagaimana termaktub dalam Surah At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱلْعَـٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَـٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ فَرِيضَةًۭ مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Delapan asnaf yang disebutkan adalah: fakir, miskin, amil, muallaf, riqab (budak), gharim (berutang), fi sabilillah, dan ibnu sabil. Dalam hal ini, Muhammadiyah mengikuti penafsiran Muhammad Rasyid Ridha yang membedakan antara huruf “li” sebagai hak milik individu dan “fi” sebagai kepentingan umum.

Baca juga, Islam Memandang Keinginan Bunuh Diri karena Takut Memperbanyak Dosa

Muhammadiyah menyusun prinsip kelenturan tafsir (mabda’ al-murunah fi at-tafsir) sebagai dasar untuk menafsirkan kembali makna asnaf sesuai realitas sosial kekinian. Misalnya:

• Al-Fuqara’ dipahami sebagai mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, termasuk pendidikan dan kesehatan. Ini mencakup lansia tanpa penghasilan, difabel miskin, penyintas bencana, hingga imigran yang terlantar.
• Al-Masakin adalah mereka yang punya penghasilan, tetapi tidak mencukupi kebutuhan hidup layak. Termasuk di dalamnya adalah orang dengan gaji di bawah UMR, kekurangan modal usaha, atau tidak mampu membiayai pendidikan 12 tahun (SD-SMA).
• Amil Zakat diberi porsi dari zakat untuk pembiayaan gaji, operasional kantor, peralatan, hingga perjalanan dinas. Tugas mereka bukan sekadar menunggu di kantor, melainkan aktif dalam perencanaan, pengumpulan, dan pelaporan zakat.
• Al-Gharimin adalah orang yang berutang demi kebutuhan mendesak atau kepentingan sosial namun tak mampu melunasi. Contoh konkret termasuk pelunasan biaya rumah sakit, pendidikan tinggi, hingga utang untuk pembangunan fasilitas umum.
• Ibnu Sabil tak hanya terbatas pada musafir yang kehabisan bekal. Kini mencakup mahasiswa perantauan yang kekurangan biaya, TKI terlantar di luar negeri, hingga jemaah haji yang terdampar.
• Ar-Riqab, meskipun perbudakan telah tiada, ditafsirkan sebagai korban perdagangan manusia, eksploitasi seksual atau ekonomi, dan mereka yang terjerat dalam sistem sosial yang menindas.
• Fi Sabilillah dijabarkan sebagai jihad dalam arti luas, termasuk pembangunan sarana-prasarana dakwah, pendidikan, pelatihan guru, pengembangan organisasi, dan kesejahteraan da’i serta tenaga pendidik.

Relevansi dan Implikasi Sosial

Melalui reinterpretasi yang berbasis maqashid syariah (tujuan syariat), Muhammadiyah menegaskan bahwa zakat harus menjawab tantangan zaman. Majelis Tarjih dan Tajdid menekankan bahwa delapan asnaf tetap dibatasi secara tekstual dalam Al-Qur’an melalui kata “innama” yang bersifat hasr (pembatasan). Namun, makna masing-masing asnaf bisa dikembangkan agar tetap sesuai konteks.

Dengan pendekatan ini, zakat tidak lagi sekadar ritual ibadah, tetapi menjadi solusi strategis dalam mengatasi problem sosial, ekonomi, dan kemanusiaan. Hal ini juga sejalan dengan hadis Nabi ﷺ yang memperluas fungsi zakat, termasuk bagi orang kaya yang menjadi amil, berjuang di jalan Allah, atau terlilit utang.

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ

“Zakat tidak halal bagi orang kaya, kecuali dalam lima keadaan…” (HR. Abu Daud)

Ikhtisar

Fikih Zakat Kontemporer karya Muhammadiyah bukan sekadar kitab hukum, melainkan ijtihad kolektif yang berupaya menjadikan zakat sebagai instrumen transformasi sosial. Dengan menjembatani teks dan konteks, Muhammadiyah menunjukkan bahwa Islam bukan hanya agama ibadah, tetapi juga jalan bagi keadilan dan kesejahteraan umat di era modern.

Zakat harus terus hidup dalam realitas, bukan hanya dalam lembaran kitab. Maka, reinterpretasi delapan asnaf ini adalah bentuk kesungguhan Muhammadiyah untuk memastikan bahwa zakat benar-benar hadir di tengah denyut kehidupan umat.

Kontributor : Raffiza
Ass Editor : Ahmad; Editor : M Taufiq Ulinuha