PWMJATENG.COM, Mekkah | Arab Saudi – Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Eddy Wuryanto, mengungkapkan fakta mengejutkan terkait kendala yang dihadapi tenaga kesehatan (nakes) Indonesia saat memberikan layanan kepada jamaah haji di Mekkah, Arab Saudi. Salah satu persoalan utama adalah pengetatan aturan dari pemerintah Arab Saudi yang membatasi ruang gerak tenaga medis Indonesia.
“Tenaga kesehatan kita harus masuk ke kamar-kamar jamaah secara diam-diam karena tidak diizinkan memberikan layanan terbuka di hotel tempat jamaah menginap,” kata Eddy dalam siaran kanal YouTube resmi DPR RI, Selasa (10/6/2025).
Eddy, yang juga merupakan dosen Universitas Muhammadiyah Semarang (UNIMUS), menjelaskan bahwa para nakes sudah memiliki lisensi resmi. Namun, mereka tetap dipaksa bekerja secara sembunyi-sembunyi karena aturan lokal yang tidak memungkinkan praktik terbuka di luar fasilitas kesehatan resmi Arab Saudi.
“Kondisi ini jelas tidak baik bagi efisiensi kerja tenaga kesehatan kita. Ini juga sangat merugikan jamaah haji yang membutuhkan layanan medis cepat dan aman,” tegasnya.
Permasalahan tak berhenti di situ. Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) yang selama ini menjadi garda terdepan layanan kesehatan bagi jamaah, ternyata tidak dapat beroperasi optimal. Penyebabnya, bangunan KKHI hanyalah hotel sewaan yang dinilai tidak memenuhi standar fasilitas kesehatan berdasarkan regulasi Arab Saudi.
Baca juga, Syafaat Tidak Diberikan Hanya Karena Bershalawat
Akibatnya, lanjut Eddy, jamaah yang seharusnya mendapatkan pemantauan medis lanjutan harus dipulangkan ke hotel tanpa perawatan memadai. “Hal ini sangat mengkhawatirkan, terutama bagi jamaah lansia dan penderita penyakit kronis,” ujarnya.
Menyikapi situasi ini, Eddy mendorong pemerintah Indonesia untuk menjalin kerja sama strategis dengan Arab Saudi, khususnya dalam membangun fasilitas kesehatan permanen seperti rumah sakit haji Indonesia di Mekkah.
“Kita butuh rumah sakit sendiri. Tenaga kesehatannya harus dari Indonesia, yang memahami budaya dan bahasa jamaah kita,” katanya dengan nada serius. Menurutnya, keberadaan rumah sakit milik Indonesia akan menjadi solusi jangka panjang dan strategis untuk memastikan keselamatan jamaah haji maupun umrah.
Ia menekankan bahwa langkah tersebut membutuhkan diplomasi intensif dan komitmen tinggi dari pemerintah, terutama melalui Kementerian Kesehatan dan Kementerian Luar Negeri.
“Kalau hanya mengandalkan solusi darurat setiap musim haji, maka persoalan ini akan terus berulang. Kita butuh solusi permanen,” tambahnya.
Lebih jauh, Eddy berharap agar pemerintah tidak menunda-nunda rencana pendirian rumah sakit haji Indonesia. Ia menilai, selain memberikan rasa aman, fasilitas itu juga akan meningkatkan citra Indonesia sebagai negara pengirim jamaah terbesar di dunia.
“Jangan sampai jamaah kita merasa seperti tamu kelas dua hanya karena kita tidak punya fasilitas sendiri,” ucapnya.
Ass Editor : Ahmad; Editor : M Taufiq Ulinuha
