Tafsir Nilai Pilgub Jateng yang Tenang Patut Diwaspadai
PWMJATENG.COM, Semarang – Pada tanggal 27 Juni 2018 mendatang, akan dilaksanakan pilkada serentak di Indonesia, termasuk di Jawa Tengah yang akan menggelar pemilihan gubernur dan wakil gubernur untuk lima tahun mendatang. Pelaksanaan pilkada tersebut diharapkan menjadi ajang pesta demokrasi rakyat yang aman dan damai, bukan ajak konflik.
Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah Drs, KH,Tafsir, M.Ag menilai kondusifitas situasi provinsi Jawa Tengah menjelang pilgub ini jangan sampai disebabkan oleh sikap masa bodoh masyarakat terhadap pesta demokrasi lima tahunan tersebur.
“Jangan-jangan pilgub tenang bukan karena dinamis, tetapi karena masyarakatnya masa bodoh,” kata Tafsir saat menjadi narasumber dalam diskusi “Pilkada Bebas SARA” yang diselenggarakan oleh Institut Komunikasi Nasional (IKN) bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Semarang (UNIMUS), Kamis (24/5).
Lebih lanjut, Tafsir mengaku bersyukur atas situasi keamanan yang kondusif selama tahapan pilkada Jateng ini.
Namun, lanjut dia, ada dua dugaan atas situasi konduaif tersebut, yakni dinamis atau permisif.? “Kita tentu tidak ingin terbangun suasana tenang yang negatif,” ucapnya.
Oleh karena itu, lanjut dia, sudah menjadi tugas ulama untuk mendorong umat berpastisipasi pada pilkada.?”Jangan golput, pilih calon dengan cara yang rasional,” ucapnya.
Muhammadiyah sendiri, lanjut dia, sudah menghadirkan kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur agar bisa dikenal oleh umat.
Diskusi yang digelar di Gedung NRC UNIMUS itu, juga menghadirkan pengamat politik dan pemerintahan Universitas Diponegoro Semarang Yuwanto, Ph.D yang menilai realitas pilkada sering menunjukkan kepribadian ganda.
“Di satu sisi menunjukkan wajah mememsona penuh harapan, di bagian lain terdapat sisi gelap,” tuturnya.
Pada sisi gelap ini, kata dia, pilkada diibaratkan sebagai pasar taruhan yang ditandai dengan pemunculan kandidat yang bersifat bayangan.
“Model calon bersponsor samacam ini akan menghasilkan pemimpin yang kleptokrasi, pemimpin yang dikuasai para cukong,” ujarnya.
Kondisi itu, lanjut dia, merupakan bagian dari kegagalan pilkada.?Salah satu biang kerok dari kegagalan pilkada, menurut dia, ialah partai politik.
“Calon oportunis dan pragmatis, soal menang kalah. Sama sekali tidak ada unsur pendidikan politik. Jika pola pikir masyarakat masih semacam itu maka kita akan mudah terjebak dalam isu SARA,” ujarnya.
Tafsir menambahkan, bahwa agama tak akan jalan tanpa payung politik karena itu politik dengan agama tidak bisa dipisahkan.
“agama tanpa payung politik tidak akan jalan, politik dengan agama tak bisa dipisahkan,” tegasnya.
Tafsir lalu menceritakan kisah bahwa Nabi Muhammad dulu berhijrah ke madinah karena faktor politik, bahkan Nabi tidak bisa melaksanakan ibadah haji karena kondisi politik saat itu di mana kota Makkah masih dikuasai kafir quraisy.
Menurut tafsir, untuk menjadi penguasa harus mengajak massa berbondong-bondong seperti yang dilakukan Nabi ketika peristiwa Fatkhu Makkah, sat itu nabi telah membina masyarakat dan membuat pengikutnya bertambah banyak, akhirnya bisa menaklukkan kota Makkah.
Melihat kondisi sekarang, Tafsir memberikan contoh, ketika pengajian yang tidak ada izin dari pemerintah pun bisa dibubarkan. Hal tersebut bukti bahwa agama tidak akan jalan tanpa dipayungi dengan politik.
Sementara itu, anggota tim Satgas Nusantara Polri Kombes Sulistyo, M.Si menyampaikan keprihatinannya pada ranah dunia maya, karena terjadi penyebaran berita hoax yang sangat masif, bahkan sosial memegang peranan penyebaran hoax hingga 92,40 % dibanging dengan situs web yang mencapai 34,90%, aplikasi chating 62,80%, televisi, media cetak, email dan radio dibawah 10%.
Pembicara lainnya yang tampil dalam diskusi tersebut, Pimpinan Redaksi Suaramerdeka.com Setiawan Hendra Kelana, Pimred Tribun Jateng Cecep Burdansyah, Kepala Biro Kompas TV Jateng Andi Dewanto. (MPI-1/TR)
