PWMJATENG.COM, Magelang – Asosiasi Program Studi Ilmu Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APSIH-PTM) kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas lulusan hukum melalui Pelatihan Teknik Penyusunan Kontrak dan Legal Opinion Batch 2. Kegiatan ini berlangsung secara daring selama dua hari, Selasa–Rabu, 6–7 Agustus 2025, dan diikuti ratusan mahasiswa dari berbagai kampus Muhammadiyah di Indonesia.
Pelatihan ini menjadi wujud sinergi APSIH-PTM bersama 10 Program Studi Hukum PTM sebagai co-host, yakni Universitas Muhammadiyah Magelang (UNIMMA), Universitas Muhammadiyah Cirebon, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Universitas Muhammadiyah Kotabumi, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Universitas Muhammadiyah Brebes, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, dan Universitas Muhammadiyah Surabaya.
Lebih dari 500 mahasiswa dari 25 perguruan tinggi hukum Muhammadiyah terlibat dalam kegiatan ini. Mereka berasal dari Universitas Muhammadiyah Cirebon, Sidoarjo, Kotabumi, Bengkulu, Brebes, Malang, Jakarta, Ahmad Dahlan, Surabaya, Magelang, Luwuk Banggai, Kudus, Metro Lampung, Palangka Raya, Gombong, Purwokerto, Aceh, Jember, Kuningan, Pare-Pare, Sorong, Ponorogo, Palembang, Kupang, dan Kalianda.
Para peserta mendapatkan materi dari narasumber berpengalaman di bidang hukum perdata dan kontrak. Mereka adalah Isdian Anggraeny (Universitas Muhammadiyah Malang), Ibrahim Fikma Edrisy (Universitas Muhammadiyah Kotabumi), Hasriyanti (Universitas Muhammadiyah Sorong), dan Lidya Sheryl Muis (Universitas Muhammadiyah Sidoarjo). Diskusi dipandu moderator Ranti Suminar Endah (Universitas Muhammadiyah Palangka Raya) serta Hendi Sastra Putra (Universitas Muhammadiyah Bengkulu).
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Mokhammad Najih, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina APSIH-PTM. Dalam arahannya, Najih menekankan pentingnya pemahaman kontrak digital sebagai respons atas perkembangan hukum di era transformasi digital.
Baca juga, Jarang Diketahui, Ini Hukum Memasang Sutrah Saat Salat Menurut Tarjih Muhammadiyah
“Digitalisasi menuntut kita memahami kontrak tidak hanya sebagai dokumen formal, tetapi sebagai instrumen perlindungan hukum di ruang siber. Literasi kontrak digital menjadi kunci menghadapi kompleksitas transaksi di era hukum modern,” ujarnya.
Menurut Najih, perkembangan teknologi membuat batas antara transaksi konvensional dan digital semakin tipis. Oleh karena itu, generasi muda hukum harus memiliki keahlian teknis yang mumpuni sekaligus memahami konteks sosial serta etika di balik pembuatan kontrak.
Ketua APSIH-PTM, Chrisna Bagus Edhita Praja, yang juga dosen Ilmu Hukum UNIMMA, menjelaskan pelatihan ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan teknis penyusunan kontrak, analisis klausul hukum, dan pembuatan legal opinion profesional.
“Kami ingin mendorong lulusan hukum Muhammadiyah agar tidak hanya menguasai teori, tetapi juga mampu mengaplikasikan keterampilan hukum secara praktis, etis, dan kontekstual. Pelatihan ini adalah salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut,” katanya.
Chrisna menambahkan bahwa kemampuan teknis penyusunan kontrak harus disertai pemahaman mendalam mengenai nilai keadilan. “Hukum kontrak adalah jantung dunia bisnis modern. Namun di balik dokumen yang tampak formal, ada dimensi tanggung jawab moral. Oleh karena itu, pelajari bukan hanya cara menyusun kontrak, tetapi juga alasan mengapa kontrak harus berkeadilan dan memberikan maslahat,” tuturnya.
Pelatihan yang berlangsung selama dua hari ini menghadirkan sesi interaktif, studi kasus, serta simulasi penyusunan kontrak. Para peserta diajak menganalisis berbagai jenis kontrak, mengidentifikasi potensi sengketa, serta menyusun legal opinion yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Ass Editor : Ahmad; Editor : M Taufiq Ulinuha
