PWM Jateng Desak Aparat Ungkap Aktor Intelektual Dibalik Antonius Richmond

SEMARANG – Pimpinan Wilayah
Muhammadiyah Jawa Tengah mendesak pemerintah untuk mengungkap siapa
yang berperan ‘dibalik’ Antonius Richmond Bawengan, pelaku penistaan
agama yang terjadi di Temanggung. Pasalnya, jika pemerintah tak bisa
mengungkap aktor intelektual kasus penistaan agama ini, kalangan
Muhammadiyah mencemaskan persoalan yang sama masih akan terjadi di
kemudian hari.

“Siapa yang ada dibelakang Antonius Richmond ini
juga harus diungkap. Kalau pemerintah tidak tegas maka kasus-kasus
penistaan agama ini bisa terus berlanjut. Dan umat Islam yang selalu
dirugikan,” ungkap Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Jawa
Tengah, KH Drs Musman Tholib, M.Ag, di Semarang, Jum’at (18/2).

Menyikapi
aksi amuk massa yang dipicu oleh ketidakpuasan terhadap proses
persidangan penistaan agama di PN Temanggung ini, Musman menyayangkan
sikap pemerintah yang hanya fokus pada penanganan dampak akibat
terjadinya kerusuhan. Sedangkan ‘wilayah’ yang menjadi penyebab
kerusuhan ini sama sekali tidak ditangani dengan baik. Padahal, pemicu
terjadinya kerusuhan ini sangat sensitif bagi isu kerukunan dan
keharmonisan antar umat beragama.

Ia juga menjelaskan, kasus
penistaan serupa pernah terjadi di Kabupaten Kudus pada tahun 80-an.
Peristiwa ini bahkan dialaminya sendiri saat masih menjadi ulama di
wilayah Desa Prambatan, Kecamatan Kaliwungu. Motifnya juga sama,
mendatangi rumah-rumah warga sambil mengedarkan selebaran penistaan
agama yang dilakukan oleh seorang oknum anggota TNI. Hanya saja
persoalannya tak sampai melebar seperti di Temanggung.

Musman
yang didampingi sejumlah Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah juga
yakin, Antonius tidak sendirian dalam melakukan tindakan penistaan
agama di Temanggung. Di belakangnya masih ada pengikut lain dan motif
besar yang siap menjadi ‘bom waktu’. Sehingga pihaknya berkesimpulan
kalau pemerintah tak konsisten dalam mengambil tindakan terhadap pelaku
penyebar buku penistaan agama berikut pengikutnya, akan berdampak pada
persatuan dan kesatuan bangsa.

Selain itu juga rentan merusak
kerukunan, baik sesama maupun antar umat beragama yang telah terbina
dengan baik serta sewaktu- waktu juga bisa menjadi ‘bom waktu’ bagi
stabilitas nasional. Oleh karena itu, PW Muhammadiyah Jawa Tengah
meminta pemerintah menindak tegas penulis serta para pengikut penyebar
penistaan agama Islam di Kabupaten Temanggung ini.

Selain itu
juga menindak tegas mereka yang terbukti secara hukum menjadi pelaku
tindak kerusuhan. “Termasuk juga berani menindak tegas organisasi atau
sekte yang mengajarkan penistaan terhadap agama Islam,” tegas Musman. (WarIn/Udn)